Supervisi

http://supervisipai.wordpress.comStandar Mutu Pengawas

Pengantar :

Tulisan ini merupakan naskah karya Prof. Dr. Nana Sudjana, dkk. (2006), yang berjudul Standar Mutu Pengawas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam naskah ini dibahas tentang : (1) Pendahuluan; (2) Hakekat Pengawas dan Kepengawasan; (3) Tugas Pokok dan Fungsi; (4) Kompetensi dan Sertifikasi; (5) Kualifikasi Rekruitmen dan Seleksi; dan (6) Kinerja dan Hasil Kerja; (7) Pembinaan dan Pengembangan; (8) Pendidikan dan latihan; (9) Penghargaan dan Perlindungan; (10) Pemberhentian dan Pensiun dan (11) Penutup

Isi naskah bukanlah merupakan kebijakan formal tentang kepengawasan sekolah, akan tetapi merupakan naskah akademik yang sudah diuji secara empiris dengan melibatkan berbagai pihak, terutama pengawas sekolah, dinas pendidikan, kepala sekolah dan pihak terkait lainnya.

Untuk kepentingan penyebaran pengetahuan, maka penulis berusaha mempublikasikan naskah tersebut melalui forum ini.

STANDAR MUTU PENGAWAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN
2006

STANDAR MUTU PENGAWAS

KELOMPOK KERJA PENGAWAS
Prof. Dr. Nana Sudjana (Ketua)
Dr. Nugroho, M.Psi. (Sekretaris)
Dr. Slameto, M.Pd. (Anggota)
Drs. Sofjan Salim, MM (Anggota)
Drs. Mudiyono, M.Pd. (Anggota)
Dra. Maria Widiani, MA (Anggota)
Ir. Oktavia Suwardana, M.Pd. (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN
2006

KATA PENGANTAR
Peningkatan mutu pendidikan telah menjadi komitmen Departemen Pendidikan Nasional yang ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Baru yakni Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepen¬di¬di¬kan (PMPTK). Ada beberapa Direktorat di lingkungan Ditjen PMPTK, satu diantaranya adalah Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat ini bertugas meningkatkan mutu tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga pengawas sekolah/satuan pendidikan, kepala sekolah, tata usaha, laboran/teknisi dan tenaga perpustakaan. Berkaitan dengan itu maka program kerja dari Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK adalah menyiapkan berbagai rumusan kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan mutu kelima tenaga kependidikan di atas.
Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategik dan penting untuk meningkatkan kualitas kinerja sekolah adalah tenaga pengawas sekolah/satuan pendidikan atau supervisor yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawas¬an di bidang akademik dan bidang manajerial. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga pengawas ditempuh melalui perbaikan dan penyem¬pur¬naan sejumlah komponen mulai dari rumusan; konsep-prinsip dan tugas pokok pengawas, kompetensi dan sertifikasi, kualifikasi-rekruitmen dan seleksi, kinerja dan hasil kerja, pembinaan dan pengembangan karir, pernghargaan dan perlindungan sampai pada pemberhentian dan pensiun. Naskah ini berisi uraian tentang komponen-komponen di atas dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pengawas sekolah/satuan pendidikan.
Naskah ini disiapkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dengan bantuan kelompok kerja dari akademisi LPTK. Isi naskah sudah diuji secara empiris melibatkan berbagai pihak terutama pengawas sekolah, dinas pendidikan, kepala sekolah dan pihak terkait lainnya.
Pada akhirnya besar harapan kami peningkatan mutu tenaga pengawas sebagaimana dikembangkan dalam naskah ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan naskah ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amien.
Jakarta Juni 2006
Direktur Tenaga Kependidikan

Surya Dharma, MPA, Ph.D
NIP. 130783511

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II HAKIKAT KEPENGAWASAN 5
A. Pengawas dan Kepengawasan 5
B. Bidang Pengawasan 13
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI 16
A. Tugas Pokok 16
B. Fungsi 21
C. Kewenangan dan Hak 22
BAB IV KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 25
A. Kompetensi 25
B. Sertifikasi 31
BAB V KUALIFIKASI REKRUITMEN DAN SELEKSI 37
A. Kualifikasi 37
B. Persyaratan 38
C. Rekruitmen 41
D. Seleksi Calon Pengawas 44
BAB VI KINERJA DAN HASIL KERJA 46
A. Kinerja dan Penilaian KinerjaPengawas 46
B. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Pengawas 48
C. Indikator Kinerja Pengawas 50
D. Instrumen Penilaian Kinerja 52
E. Mekanisme Penilaian Kinerja 54
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 59
A. Pentingnya Pembinaan dan Pengembangan Karir 59
B. Tujuan Pembinaan 62
C. Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan 63
D. Pembinaan Kemampuan Profesional 67
E. Pembinaan Karir 73
F. Sumber Daya Pembinaan 75

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 78
A. Kebutuhan Diklat 78
B. Tujuan dan Hasil Diklat 79
C. Diklat Jenjang Dasar 80
D. Diklat Jenjang Lanjut 83
E. Diklat Jenjang Menengah 82
F. Diklat Jenjang Tinggi 88
G. Perencanaan dan Pelaksanaan Diklat 88
H. Evaluasi Diklat 90
BAB IX PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN 96
A. Konsep Penghargaan dan Perlindungan 96
B. Penghargaan dan Perlindungan serta Prestasi Kerja 97
C. Tujuan Penghargaan 99
D. Prinsip Pemberian Penghargaan 100
E. Sasaran dan Ruang Lingkup Penghargaan 102
F. Jenis Penghargaan Pengawas 102
G. Bentuk Penghargaan 103
H. Kriteria Penghargaa 104
I. Mekanisme Penghargaan 105
J. Perlindungan 105
BAB X PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN 107
1. Pemberhentian 107
2. Pensiun 110
BAB IX PENUTUP 114
DAFTAR PUSTAKA 115

BAB I
PENDAHULUAN

Masalah pokok pendidikan kita dewasa ini adalah peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikian. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP. No. 19 Tahun 2005). Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu standar yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk dapat mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik ditunjuk¬kan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan kualifikasi mini¬mal sarjana (S1) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi tenaga pendidik mencakup kompetensi pribadi, pedagogik, sosial dan kompetensi profes¬sional.
Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya pada saat ini terdiri atas: (1) tenaga kepala sekolah, (2) tenaga pengawas, (3) tenaga laboran/teknisi, (4) tenaga perpustakaan dan (5) tenaga tata usaha. Tenaga ke¬pendidikan di atas terutama tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tata usaha kurang mendapat perhatian dalam hal pembinaan dan pengembangannya dibandingkan dengan tenaga pendidik. Sedangkan tenaga kepala sekolah dan tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpola dan berkesinambungan.
Tenaga pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berke¬wajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Oleh sebab itu tenaga pengawas harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari guru dan kepala sekolah. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lebih dari itu kehadiran pengawas harus menjadi agen dan pelopor dalam inovasi pendidikan di sekolah binaannya. Kinerja pengawas salah satunya harus dilihat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh sekolah binaannya. Dalam konteks itu maka mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya akan banyak tergantung kepada kemampuan profesional tenaga pengawas.
Kondisi saat ini kualifikasi dan kompetensi pengawas belum sebagaimana yang diharapkan. Di beberapa daerah para pengawas menyatakan bahwa wawasan akademik dirinya berada di bawah guru dan kepala sekolah sebab mereka tidak pernah disentuh dengan inovasi yang terjadi. Temuan di lapangan dari pengawas yang hampir mewakili semua propinsi, menunjukkan tenaga pengawas kurang diminati sebab rekruitmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S1) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD, dan yang berpendidikan sarjana pun bidang ilmunya masih ada yang kurang relevan dengan bidang kepengawasannya. Usia rata-rata pengawas cukup tua yakni 52 tahun dengan rata-rata masa kerja sebagai PNS 25 tahun. Sedangkan masa kerja menjadi pengawas rata-rata 6 tahun. Jenjang karir pengawas masih kurang jelas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tenaga pengawas boleh dikatakan tidak ada baik berupa Diklat kepengawasan, penataran khusus pengawas, seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya. Bahkan dalam kegiatan penataran/pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah dan kegiatan akademik lainnya pengawas tidak pernah dilibatkan. Tugas pokok yang rancu bahkan di beberapa daerah menempatkan pengawas bukan lagi sebagai supervisor akademik dan manajerial. Selain itu daya dukung kurang menunjang untuk melaksanakan tugas kepengawasan satuan pendidikan. Biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas kepengawasan tidak memadai terlebih lagi untuk pengawasan di daerah terpencil. Pengawas juga kurang diberikan penghargaan sebagaimana tenaga pendidik seperti adanya guru teladan dan penghargaan lainnya.
Atas dasar itu, maka Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK sebagai institusi baru di lingkungan Depdiknas menaruh perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga pengawas dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengawas dimulai sejak rekruitmen dan seleksi, tugas pokok dan fungsinya, kualifikasi dan kompetensi, pembinaan dan pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan serta aspek-aspek lainnya sampai kepada pemberhentian dan hak pensiun. Pembinaan dan pengembangan aspek di atas mutlak diperlukan agar dapat meingkatkan citra dan wibawa akademik tenaga pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial demi tercapainya peningkatan mutu sekolah. Pada sisi lain Direktorat Tenaga Kependidikan memandang perlu melakukan pemetaan tenaga pengawas saat ini serta kebutuhan tenaga pengawas di masa mendatang. Dalam konteks inilah Direktorat Tenaga Kependidikan meluncurkan sejumlah program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu tenaga pengawas satuan pendidikan/sekolah. Salah satu programnya dituangkan dalam tulisan ini.
Isi tulisan ini menjelaskan program peningkatan standar mutu tenaga pengawas sekolah/satuan pendidikan yang terdiri atas sebelas bab. Bab I pendahuluan yang menguraikan kemengapaan peningkatan mutu tenaga pengawas dilakukan. Bab II berisi hakekat kepengawasan yang menjelaskan arti pengawas dan pengawasan. Bab III berisi tugas pokok dan fungsi. Bab IV berisi kualifikasi, rekruitmen dan seleksi. Bab V berisi kompetensi dan sertifikasi. Bab VI berisi kinerja dan hasil kerja. Bab VII berisi pembinaan dan pengembangan karir. Bab VIII berisi Pendidikan dan Latihan. Bab IX berisi penghargaan dan perlindungan. Bab X berisi pemberhentian dan pensiun. Bab XI penutup.
Naskah ini diharapkan menjadi bahan dan rujukan bagi siapapun yang tugasnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah.

BAB II
HAKIKAT KEPENGAWASAN

A. Pengawas dan Pengawasan
Ketika perencanaan pendidikan dikerjakan dan struktur organisasi persekolahannyapun disusun guna memfasilitasi perwujudan tujuan pendidikan, serta para anggota organisasi, pegawai atau karyawan dipimpin dan dimotivasi untuk men¬sukseskan pencapaian tujuan, tidak dijamin selamanya bahwa semua kegiatan akan berlangsung sebagaimana yang direncana¬kan. Pengawasan sekolah itu penting karena merupa¬kan mata rantai terakhir dan kunci dari proses manajemen. Kunci penting dari proses manajemen sekolah yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubung¬an¬nya terhadap pe¬rencana¬an dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan (Robbins 1997). Holmes (t. th.) menyatakan bahwa ‘School Inspection is an extremely useful guide for all teachers facing an Ofsted inspection. It answers many important questions about preparation for inspection, the logistics of inspection itself and what is expected of schools and teachers after the event’.
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja 2001).
Oleh karena itu mudah dipahami bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja 2001). Berdasarkan konsep tersebut, maka proses perencanaan yang mendahului kegiatan pengawasan harus dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan: pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas.
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.
Pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan (Pandong, A. 2003). Dalam satu kabupaten/kota, pengawas sekolah dikoordinasikan dan dipimpin oleh seorang koordinator pengawas (Korwas) sekolah/ satuan pendidikan (Muid, 2003).
Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998).
Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas sekolah dapat (dan memang tepat) dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Law dan Glover 2000). Lebih lanjut Ofsted (2005) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.
Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau supervisor. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berke¬sinambung¬an pada sekolah yang diawasinya.
Indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum, sistem penilaian dan komponen-lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah sebabnya kehadiran pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan, agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang ber¬sangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kiprah supervisor menjadi bagian integral dalam peningkat¬an mutu pendidikan di sekolah yang dimaksud dapat dijelaskan dalam visualisasi Gambar 1 tentang Hakikat Pengawasan. Dari visualisasi Gambar 1. tersebut tampak bahwa hakikat pengawas¬an memiliki empat dimensi: (1) Support, (2) Trust, (3) Challenge, dan (4) Net¬work¬ing and Collaboration. Keempat dimensi hakikat pengawasan itu masing-masing dijelaskan berikut ini.

Gambar 1. Hakikat Pengawasan diadopsi dari Ofsted, 2003

Dimensi pertama dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Support. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (support kepada) pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di masa yang akan datang.
Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Trust. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan (trust) stakeholder pendidikan dengan peng¬gambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.
Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Challenge. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (challenge) pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada sat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.
Dimensi keempat dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Net¬work¬ing and Collaboration. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pen¬didik¬an dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di sekolah.
Fokus dari keempat dimensi hakikat pengawasan itu dirumuskan dalam tiga aktivitas utama pengawasan yaitu: negosiasi, kolaborasi dan networking. Negosiasi dilakukan oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi apa yang dapat dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan serta bagaimana cara meningkatkannya. Kolaborasi merupakan inti kegiatan supervisi yang harus selalu diadakan kegiatan bersama dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah binaannya. Hal ini penting karena muara untuk terjadinya peningkatan mutu pendidikan ada pada pihak sekolah. Networking merupakan inti hakikat kegiatan supervisi yang prospektif untuk dikembangkan terutama pada era globalisasi dan cybernet teknologi seperti sekarang ini. Jejaring kerjasama dapat dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal. Jejaring kerjasama secara horisontal dilakukan dengan sesama sekolah sejenis untuk saling bertukar informasi dan sharing pengalaman pengembangan mutu sekolah, misalnya melalui MKP, MKKS, MGBS, MGMP. Jejaring kerjasama secara vertikal dilakukan baik dengan sekolah pada aras dibawahnya sebagai pemasok siswa barunya, maupun dengan sekolah pada jenjang pendidikan di atasnya sebagai lembaga yang akan menerima para siswa lulusannya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah baik pengawasan dalam bidang akademik (teknis pendidikan) maupun bidang manajerial (pengelolaan sekolah). Jabatan pengawas adalah jabatan fungsional bukan jabatan struktural sehingga untuk menyandang predikat sebagai pengawas harus sudah berstatus tenaga pendidik/guru dan atau kepala sekolah/wakil kepala sekolah, setidak-tidaknya pernah menjadi guru.
Berdasarkan rumusan di atas maka kepengawasan adalah aktivitas profesional pengawas dalam rangka membantu sekolah binaannya melalui penilaian dan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Pembinaan diawali dengan mengidentifikasi dan mengenali kelemahan sekolah binaannya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pengembangan sekolah sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Untuk itu maka pengawas harus mendampingi pelaksanaan dan pengembangan program-program inovasi sekolah. Ada tiga langkah yang harus ditempuh pengawas dalam menyusun program kerja pengawas agar dapat membantu sekolah mengembangkan program inovasi sekolah. Ketiga langkah tersebut adalah :
1. Menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi sekolah (berdasarkan evaluasi diri dari sekolah).
2. Membandingkan hasil tampilan performansi itu dengan ukuran dan kriteria/benchmark yang telah direncanakan, guna menyusun program pengembangan sekolah.
3. Melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembina¬an/pendampingan untuk memperbaiki implementasi program pengembangan sekolah.
4. Dalam melaksanakan kepengawasan, ada sejumlah prinsip yang dapat dilaksanakan pengawas agar kegiatan kepengawasan berjalan efektif.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1. Trust, artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya
2. Realistic, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data eksisting sekolah,
3. Utility, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya,
4. Supporting, Networking dan Collaborating, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder,
5. Testable, artinya hasil pengawasan harus mampu meng¬gambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.
Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan me¬ngembangkan mutu pendidikan di sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.
Prinsip-prinsip kepengawasan itu harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kode etik pengawas satuan pendidikan. Kode etik yang dimaksud minimal berisi sembilan hal berikut ini.
1. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas satuan pendidikan senantiasa berlandaskan Iman dan Taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawas satuan pendidikan senantiasa merasa bangga dalam mengemban tugas sebagai pengawas.
3. Pengawas satuan pendidikan memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas.
4. Pengawas satuan pendidikan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengawas.
5. Pengawas satuan pendidikan menjaga citra dan nama baik profesi pengawas.
6. Pengawas satuan pendidikan menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas profresional pengawas.
7. Pengawas satuan pendidikan mampu menampilkan keberadaan dirinya sebagai supervisor profesional dan tokoh yang diteladani.
8. Pengawas satuan pendidikan sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya
9. Pengawas satuan pendidikan memiliki rasa kesetiakawan¬an sosial yang tinggi, baik terhadap stakeholder sekolah binaannya maupun terhadap koleganya.

B. Bidang Pengawasan
Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan dibedakan berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan jalur pendidikan, pendidikan dibedakan ke dalam jalur: (1) pendidikan formal/sekolah, (2) pendidikan nonformal dan (3) pendidikan informal. Berdasarkan jenjang pendidikan, pendidikan dibedakan ke dalam jenjang: (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah dan (3) pendidikan tinggi. Sedangkan berdasarkan jenis pendidikan, pendidikan dibedakan ke dalam jenis: (1) pendidikan umum, (2) pendidikan kejuruan, (3) pendidikan akademik, (4) pendidikan vokasi, (5) pendidikan profesi, (6) pendidikan keagamaan dan (7) pendidikan khusus. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan di atas dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat.
Mengacu pada konsep di atas kepengawasan ada pada jalur pendidikan formal/sekolah dan ada pada jalur pendidikan nonformal. Pada jalur pendidikan formal disebut pengawas dan pada jalur pendidikan nonformal disebut penilik. Keduanya mempunyai peran yang sama yakni sebagai supervisor pendidikan. Dalam naskah ini kepengawasan dimaknai dalam konteks pendidikan formal. Oleh sebab itu dibedakan menjadi: (1) pengawas TK/SD (pendidikan dasar), (2) pengawas pendidikan menengah (SMP-SMA-SMK). Mengingat pada pendidikan menengah diberlakukan guru mata pelajaran dan atau bidang studi maka pengawas pada pendidikan menengah dikaitkan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran.
Atas dasar itu, dalam peraturan yang ada sekarang ini, bidang pengawasan dibedakan menjadi empat bidang pengawasan yakni: (1) Bidang pengawasan TK/RA, SD/MI-LB, (2) Bidang pengawasan Rumpun Mata Pelajaran, (3) Bidang pengawasan Pendidikan Luar Biasa dan (4) Bidang pengawasan Bimbingan dan Konseling.
Gambaran di lapangan, terutama di beberapa daerah, pengawas rumpun mata pelajaran sudah ditinggalkan dan beralih menjadi pengawas sekolah/satuan pendidikan seperti halnya pengawas TK/SD. Dengan kata lain, di SMP-SMA-SMK tidak lagi diberlakukan pengawas rumpun mata pelajaran tetapi pengawas satuan pendidikan. Oleh karena itu, berkembang wacana perlu adanya pengawas SMP, pengawas SMA dan pengawas SMK. Kecenderungan ini disebabkan masih belum terpenuhinya pengawas yang memiliki keahlian yang sesuai dengan jumlah rumpun/mata pelajaran di SMP/SMA/SMK dan adanya ketidak sesuaian bidang keahlian pengawas rumpun dengan mata pelajaran yang harus diawasi/dibinanya di pendidikan menengah. Selain itu, hampir di semua kabupaten dan kota, pengawas rumpun mata pelajaran masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk setiap rumpun mata pelajaran, terlebih lagi untuk semua mata pelajaran.
Pengawas sekolah/satuan pendidikan berstatus sebagai pejabat fungsional yang berkedudukan atau ditempatkan di tingkat propinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat kecamatan untuk pengawas TK/SD. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah maka status kepegawaian pengawas adalah pegawai negeri sipil daerah yang ditempatkan di kabupaten/kota atau propinsi. Ada semacam harapan dari pengawas agar di masa depan status pengawas adalah pegawai pusat yang bisa ditempatkan di LPMP atau di Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan Kota.
Setiap pengawas pada bidang manapun wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditetapkan. Satu pengawas membina 15 sekolah. Sekalipun ukuran ini bervariasi bergantung kepada kondisi geografis daerahnya, besar atau jumlah kelas/guru di setiap sekolah dan ukuran lainnya. Pengawas TK/SD tidak mengenal rumpun mata pelajaran mengingat guru SD adalah guru kelas, sehingga pengawasan berlaku untuk semua bidang studi/mata pelajaran yang ada di SD. Tidak mengherankan apabila pengawas TK/SD tugasnya lebih berat, sebab mereka harus menguasai semua bidang studi/mata pelajaran. Itulah sebabnya kualifikasi pengawas TK/SD seharusnya minimal Sarjana Pendidikan khususnya S1 PGSD bukan S1 Pendidikan bidang ilmu/mata pelajaran. Demikian halnya untuk pengawas SLB berlaku sama dengan pengawas TK/SD bahkan sulitnya mencari pengawas SLB yang profesional mengingat terbatasnya Sarjana Pendidikan dengan keahlian pendidikan khusus/luar biasa.
Jika masih akan dipertahankan pengawas rumpun mata pelajaran, maka pengawas pendidikan pada pendidikan menengah yakni SMP-SMA dan SMK idealnya ditingkatkan menjadi pengawas mata pelajaran (SMP dan SMA) dan pengawas mata Diklat (SMK). Mata pelajaran prioritas sekarang antara lain Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi dan mata Diklat keahlian pada SMK. Dengan demikian pengangkatan pengawas dalam mata pelajaran tersebut semakin diperlukan. Pada tahap berikutnya baru diperluas dengan pengawas untuk mata-mata pelajaran lainnya. Keahlian atau keilmuan pengawas mata pelajaran harus relevan dengan mata pelajaran yang dibinanya sehingga pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan akan lebih optimal. Kenyataan di lapangan ada beberapa pengawas rumpun mata pelajaran mengalami kesulitan karena keahlian/keilmuan pengawas tidak sesuai dengan mata pelajaran yang harus dibinanya. Sama halnya dengan bidang pengawasan Bimbingan Konseling. Pengawas Bimbingan Konseling seharusnya minimal Sarjana Pendidikan jurusan/program studi Bimbingan Konseling yang sekarang berstatus guru BK di sekolah.
Sulitnya mencari guru BK yang profesional menyebabkan langkanya pengawas bidang ini padahal peranan bimbingan konseling di sekolah pada masa sekarang ini sangat diperlukan. Tidak mengherankan kalau pengawas BK yang ada sekarang ini sangat beragam keahliannya dan lebih parah lagi mereka tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan atau penataran yang terpola dan terprogram.
Berdasarkan gambaran dan kondisi obyektif di lapangan saat ini, sudah saatnya dilakukan pembenahan tenaga pengawas mulai dari rekruitmen calon pengawas, tugas pokok dan fungsinya, kompetensi yang dipersyaratkannya, pembinaan dan pengembangannya serta penilaian kinerjanya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang menjadi binaannya.
BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. Tugas Pokok
    Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:
  2. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
  3. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
  4. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.
    Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:
  5. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
  6. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
    Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.
    Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.
    Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain:
  7. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
  8. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
  9. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbing¬an siswa.
  10. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
  11. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbing¬an siswa.
  12. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
  13. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
  14. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
  15. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
  16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
    Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).
    Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.
    Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
    Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/ standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.
    Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.
    Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.
    Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam meminpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekruit personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.
    Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah dapat dimatrikkan dalam tabel berikut ini.
    Tabel 1. MATRIK TUGAS POKOK PENGAWAS

Rincian Tugas Pengawasan Akademik
(Teknis Pendidikan/Pembelajaran) Pengawasan Manajerial
(Administrasi dan Manajemen Sekolah)
A. Inspecting/
Pengawasan 1. Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran
2. Proses pembelajaran/praktikum/ studi lapangan
3. Kegiatan ekstra kurikuler
4. Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar
5. Kemajuan belajar siswa
6. Lingkungan belajar 1. Pelaksanaan kurikulum sekolah
2. Penyelenggaraan administrasi sekolah
3. Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah
4. Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah
5. Kerjasama sekolah dengan masyarakat
B. Advising/
Menasehati 1. Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif
2. Guru dalam meningkatkan kompetensi professional
3. Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
4. Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
5. Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik 1. Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan
2. Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan
3. Kepala sekolah dalam peningkatan kemamapuan professional kepala sekolah
4. Menasehati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah
5. Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah
C. Monitoring/
Memantau 1. Ketahanan pembelajaran
2. Pelaksanaan ujian mata pelajaran
3. Standar mutu hasil belajar siswa
4. Pengembangan profesi guru
5. Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar 1. Penyelenggaraan kurikulum
2. Administrasi sekolah
3. Manajemen sekolah
4. Kemajuan sekolah
5. Pengembangan SDM sekolah
6. Penyelenggaraan ujian sekolah
7. Penyelenggaraan penerimaan siswa baru
D. Coordinating/
mengkoordinir 1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran
2. Pengadaan sumber-sumber belajar
3. Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru 1. Mengkoordinir peningkatan mutu SDMsekolah
2. Penyelenggaraan inovasi di sekolah
3. Mengkoordinir akreditasi sekolah
4. Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan
E. Reporting 1. Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran
2. Kemajuan belajar siswa
3. Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik 1. Kinerja kepala sekolah
2. Kinerja staf sekolah
3. Standar mutu pendidikan
4. Inovasi pendidikan
4. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.
Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: (1) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbing¬¬an, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbing¬an, (3) menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (4) me¬manfaat¬kan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem¬belajaran/bimbingan, (5) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (8) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (9) mengembangkan dan me¬manfaat¬kan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, (10) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (11) me¬ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, (12) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pem¬belajaran/bimbingan, dan (13) mengembangkan inovasi pem¬belajar¬an/bimbingan.
Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai:
1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
2. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
3. Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
4. Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah
Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup: (1) pe¬rencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (1) administrasi kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (4) administrasi personal atau ketenagaan, (5) administrasi kesiswaan, (6) administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7) administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:
1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembang¬an manajemen sekolah,
2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan
5. Kewenangan dan Hak Pengawas
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:
1. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
2. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan,
3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun.
4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.
Hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah yang profesional adalah :
1. Menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya,
2. Memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya,
3. Memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti; transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan.
4. Memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas.
5. Menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas.
6. Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.
Semua biaya hak di atas dibebankan pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan-tunjangan di atas disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Subsidi dan insentif untuk peningkatan profesionalitas pengawas diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Besarnya subsidi dan insentif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Subsidi diberikan kepada pengawas melalui koordinator pengawas (korwas) yang ada disetiap Kabupaten/Kota. Untuk itu setiap korwas perlu menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesionalisme pengawas di daerah¬nya.
Perlu adanya pemikiran lebih lanjut mengenai status kepegawaian pengawas sekolah, apakah berstatus pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Ataukah tetap sebagai pegawai daerah, baik di tingkat provinsi (pengawas SMA dan SMK), di kabupaten (pengawas SLB dan SMP) dan di kecamatan (pengawas TK/SD).

BAB IV
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

A. Kompetensi
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas sebagaimana yang dikemukakan di atas, setiap pengawas dituntut memiliki kemampuan dasar tertentu yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Kemampuan dasar tersebut dinamakan kompetensi. Kompetensi adalah pengetahu¬an, ketrampilan, kecakapan atau kapabilitas yang dicapai seseorang, yang menjadi bagian dari keberadaannya sampai ia mampu mengkinerjakan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor tertentu secara optimal. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak pada sebuah tugas/pekerjaan. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakap¬an, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Kompetensi juga merujuk pada kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung¬jawab yang diamanatkan kepadanya dengan hasil baik dan piawai.
Atas dasar rumusan di atas kompetensi dapat dipilah menjadi tiga aspek, yaitu:
1. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas,
2. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata (manifest) dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya.
3. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standard kualitas tertentu.

Aspek pertama menunjuk pada kompetensi sebagai gambaran substansi/ materi ideal yang seharusnya dikuasai atau dipersyaratkan untuk dikuasai oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Substansi/materi ideal yang dimaksud meliputi: kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan-harapan penciri karakter dalam menjalankan tugas. Dengan demikian seseorang dapat dipersiapkan atau belajar untuk menguasai kompetensi tertentu sebagai bekal ia bekerja secara profesional. Substansi apa yang dipersiapkan atau apa yang diajarkan adalah materi-materi yang relevan dengan gambaran lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu pekerjaan.
Aspek kedua merujuk pada kompetensi sebagai gambaran unjuk kerja nyata yang tampak dalam kualitas pola pikir, sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara piawai. Seseorang dapat saja berhasil menguasai secara teoritik seluruh aspek material kompetensi yang diajarkannya dan dipersyaratkan. Namun begitu jika dalam praktek sebagai tindakan nyata saat menjalankan tugas atau pekerjaan tidak sesuai dengan standard kualitas yang dipersyaratkannya maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang berkompeten atau tidak piawai.
Aspek ketiga merujuk pada kompetensi sebagai hasil (output dan atau outcome) dari unjuk kerja. Kompetensi seseorang mencirikan tindakan, berlaku serta mahir dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan tindakan kerja yang efektif dan efisien. Hasil tindakan yang efektif dan efisien merupakan produk dari kompetensi seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Keefektifan itu utamanya dari pihak di luar dirinya, sehingga pihak lain dapat menilai seseorang apakah dalam menjalankan tugas dan pekerjaan berkompeten dari unjuk hasil kinerjanya apakah efektif dan terkesan profesional atau tidak.
Secara umum, kompetensi pengawas merupakan se¬perangkat kemampuan, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dituntut untuk jabatan profesional sebagai pengawas. Seperangkat kemampuan yang harus dimiliki pengawas tersebut searah dengan kebutuhan manajemen pen¬didikan di sekolah, kurikulum, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi pengawas berarti kesesuaian antara kemampuan, kecakapan dan kepribadian pengawas dengan perilaku dan tindakan atau kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung-jawabnya sebagai pengawas. Dengan demikian kompetensi pengawas merupakan himpunan pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki pengawas dan ditampilkan dalam tindakannya untuk peningkatan mutu pendidikan/sekolah. Lebih lanjut kompetensi tersebut berupa tingkah laku pengawas yang dapat diamati. Tingkah laku yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebelumnya.
Kompetensi pengawas satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi inilah yang secara sederhana dipersyaratkan untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengawas profesional, dengan fokus pada kompetensi profesional.
Setiap dimensi kompetensi pengawas sekolah dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa indikator sebagai dasar dalam menyusun instrumen untuk menguji kompetensi dan menyusun materi pendidikan dan latihan bagi pengawas. Berikut ini dijelaskan kompetensi pengawas sekolah mencakup 4 bidang kompetensi di atas.
1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik pengawas secara umum terdiri atas lima aspek utama yakni:
a. Menguasai prosedur dan teknik supervisi akademik, supervisi manajerial sekolah, nasihat/advising, monitoring, pelaporan, koordinasi, leadership/kepemimpinan, pengelolaan sekolah efektif, pengembangan SDM sekolah efektif, dan implementasi kebijakan pendidikan.
b. Memahami masalah yang menyangkut tugas-tugas ke¬pengawasan dalam berbagai konteks/perspektif.
c. Mampu menganalisis permasalahan pendidikan dari kajian: filsafat manusia dan pendidikan, psikologi perkembangan dan organisasi, sosiologi, dan andragogi (pendidikan orang dewasa).
d. Mampu memperhitungkan implikasi jangka pendek maupun jangka panjang atas tindakan pedagogik yang dilakukannya.
e. Mampu menciptakan dan mengembangkan pendekatan/ metode/teknik/cara-cara baru dalam kepengawasan.
2. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional pengawas sekolah secara umum mencakup tiga dimensi yaitu dimensi: (a) Pembinaan/pe¬ngembangan kurikulum dan pembelajaran, (b) Pembinaan dan pengembangan profesi kepengawasan, (c) Penilaian, penelitian dan pengembangan pendidikan. Setiap dimensi memiliki beberapa aspek atau indikator.
Dimensi pertama yaitu Pembinaan/Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran terdiri atas delapan indikator yakni:
a. Menguasai bidang studi/rumpun mata pelajaran sesuai bidang tugasnya
b. Mampu membina guru binaannya untuk mengembangkan rumpun mata pelajaran
c. Mampu melaksanakan, membina, menilai dan me¬ngembangkan kurikulum sekolah termasuk kurikulum bidang ilmunya.
d. Responsif terhadap upaya perbaikan dan atau penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran/bimbingan
e. Mampu menilai kompetensi dan kinerja guru dan memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan
f. Mampu memberikan bimbingan konseling dan atau bantuan belajar
g. Mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam pem¬belajaran dan bimbingan (model, strategi, metode, teknik)
h. Mampu menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat.
Dimensi kedua yaitu Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pengawas terdiri atas enam indikator yakni:
a. Menguasai teknologi informasi dan sistem informasi manajemen berbasis komputer/TI dalam pendidikan
b. Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan dan memanfaatkannya untuk kepengawasan
c. Mampu menulis artikel ilmiah yang terkait dengan masalah-masalah kepengawasan
d. Mampu menulis buku atau bahan ajar kependidikan
e. Mampu melaksanakan berbagai inovasi pendidikan pada sekolah yang dibinanya dan menularkannya kepada kepala sekolah, guru dan warga sekolah lainnya.
f. Menguasai sistem pengembangan karir tenaga kependidikan.
Dimensi ketiga Penilaian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas enam indikator yakni:
a. Menguasai sistem penilaian pendidikan mencakup penilaian konteks, input, proses, output dan dampak pendidikan
b. Mampu mengolah dan menganalisis data hasil pengukuran dan penilaian serta memanfaatkan hasil-hasilnya untuk peningkatan mutu pendidikan
c. Menguasai sistem penilaian untuk akreditasi satuan pendidikan
d. Mampu melaksanakan penilaian tentang kinerja sekolah, kinerja guru, kinerja kepala sekolah, kinerja staf sekolah serta memanfaatkan hasilnya untuk peningkatan mutu sekolah binaannya
e. Menguasai metodologi penelitian pendidikan termasuk penelitian tindakan kelas untuk perbaikan pembelajaran dan bimbingan
f. Mampu menggunakan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas kepengawasan.
3. Kompetensi Personal
Kompetensi personal pengawas sekolah secara umum dijabarkan ke dalam lima indikator berikut ini.
a. Memiliki kesadaran diri akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas sekolah berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi tentang prospek perbaikan mutu pendidikan melalui peranannya sebagai pengawas.
c. Memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak dengan tetap mempertimbangkan lingkungan/konteks pekerjaannya.
d. Terbuka dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan hal-hal yang baru.
e. Memiliki kesadaran akan pentingnya motivasi kerja baik bagi dirinya maupun bagi stakeholder sekolah.
4. Kompetensi sosial
Kompetensi sosial pengawas sekolah secara umum dijabarkan menjadi tujuh indikator berikut ini.
a. Memiliki kemampuan antisipatif terhadap hal-hal positif dan yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat
b. Mampu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengendali¬kan situasi sosial yang kurang menguntungkan bagi pendidikan
c. Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam mengembangkan tugas profesinya
d. Memiliki kesadaran akan pentingnya berkerja sama dalam penyelesain masalah terutama masalah pendidikan
e. Mampu mengelola konflik dan mencari solusi untuk mengatasinya
f. Berprakarsa dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti symposium, seminar, diskusi dan sejenisnya
g. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi profesi (seperti APSI) baik pusat maupun daerah.
Semua komponen dan indikator yang dikemukakan di atas merupakan hasil penyusunan dari berbagai sumber baik sumber resmi terbitan Direktorat Tenaga Kependidikan maupun literatur lain dan hasil pengujin secara empirik terhadap para pengawas dilapangan yang hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia. Selain itu juga telah mengokomodasi masukan dan penilaian dari pejabat Diknas Kabupaten/Kota dan para kepala sekolah di hampir seluruh kawasan Nusantara.
Untuk keperluan yang lebih jauh kompetensi dan indikator di atas dapat dirinci lebih khusus lagi untuk semua bidang pengawasan. Penjabaran kompetensi ini ke dalam kompetensi yang lebih khusus berdasarkan bidang pengawasan dikerjakan tersendiri setelah disahkannya kompetensi pengawas satuan pendidikan/sekolah.
B. Sertifikasi
Pengawas sekolah adalah jabatan profesional, oleh sebab itu jabatan pengawas sekolah harus melalui program pendidikan profesi pengawas sekolah. Guna mendapatkan pengawas yang profesional, diperlukan pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan/ sekolah. Pendidikan profesi pengawas dilaksanakan di LPTK Negeri atau yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Depdiknas. Pendidikan profesi pengawas hanya diberlakukan pada calon-calon pengawas.
Sedangkan bagi pengawas yang sudah menjadi pengawas satuan pendidikan/sekolah, pendidikan profesi pengawas dilakukan melalui Diklat kepengawasan yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan berkerjasama dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Pusat (BNSP bab XIV pasal 89 ayat 5). Kepada mereka yang telah mengikuti diklat ini dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat dari APSI. Untuk itu APSI perlu mem¬persiapkan program dan pengelenggaraan Diklat Serifikasi Pengawas serta membentuk Lembaga Sertifikasi Mandiri di bawah organisasi profesi (APSI). Progam Diklat Sertifikasi ini disetarakan dengan program Pendidikan Profesi Pengawas yang di¬selenggarakan oleh LPTK.
Dengan demikian sertifikasi pengawas satuan pendidik¬an/sekolah diberikan oleh LPTK bagi calon pengawas dan diberikan oleh APSI bagi yang telah menjadi pengawas.
1. Sertifikat oleh LPTK untuk Calon Pengawas.
Kepada calon pengawas dapat diberikan sertifikat pengawas apabila telah menempuh pendidikan profesi pengawas pada LPTK. Pendidikan profesi pengawas dengan tagihan sekitar 36-40 Sks setelah lulus S1 atau S2, selama dua semester. Bagi mereka yang lulus pendidikan profesi pengawas termasuk lulus uji kompetensinya bisa diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan/sekolah. Pembinaan lebih lanjut bagi mereka wajib mengikuti Diklat Pengawas. Setelah selesai mengikuti Diklat ini dan dinyatakan berhasil barulah diterjunkan sebagai pengawas sesuai dengan pangkat dan golongannya. Kepada mereka yang telah memiliki sertifikat pengawas dapat diusulkan untuk mem¬peroleh tunjangan profesi pengawas.
Kurikulum pendidikan profesi pengawas minimal berisi pengetahuan dan kemampuan keahlian sebagai berikut:
a. Perencanaan Pendidikan (3 SKS),
b. Administrasi dan Manajemen Sekolah (3 SKS),
c. Evaluasi Pendidikan (3 SKS),
d. Penelitian Pendidikan/Kepengawasan (3 SKS),
e. Supervisi Pendidikan (3 SKS),
f. Program Pengembangan Kepengawasan (2 SKS),
g. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (2 SKS),
h. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (2 SKS),
i. Inovasi dan Kebijakan Pendidikan (3 SKS),
j. Pengembangan Profesi Pengawas (2 SKS)
k. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (3 SKS)
l. Teknologi Pembelajaran dan Bimbingan (3 SKS)
m. Studi Kasus dan Praktikum Kepengawasan (4 SKS)
Adapun deskripi tiap matakuliah minimal berisi materi kajian sebagaiman dipaparkan pada tabel belikut ini.
No Matakuliah Deskripsi SKS
1. Perencanaan Pendidikan Konsep dasar perencanaan pendidikan; nilai pentingnya perencanaan pendidikan; prinsip-prinsip, model, dan sistem perencanaan pendidikan; prosedur penyusunan perencanaan pendidikan; latihan menyususun perencanaan pendidikan dalam pengawasan dan pemanfaatannya dalam supervisi manajerial bagi kepala sekolah; menilai hasil latihannya. 3
2. Administrasi dan Manajemen Sekolah Konsep dasar administrasi dan kedudukan manajemen sekolah dalam administrasi pendidikan; bidang-bidang manajemen sekolah; peran stakeholder sekolah dalam manajemen sekolah; pendekatan dan metode manajemen sekolah; kasus-kasus manajemen sekolah dan peran serta tanggung jawab pengawas dalam mengatasinya. 3
3. Evaluasi Pendidikan Konsep dasar evaluasi pendidikan dalam kepengawasan; prosedur dan teknik evaluasi dalam pengawasan; jenis dan pendekatan evaluasi dalam pengawasan (evaluasi input, proses, output, outcome); nilai pentingnya evaluasi dalam pengawasan pendidikan; akreditasi sekolah; prosedur dan teknik evaluasi dalam pengawasan; analisis hasil evaluasi dan pemanfaatannya bagi program kepengawasan serta pemanfaatannya dalam supervisi akademik bagi guru. 3
4. Penelitian Pendidikan/ Kepengawasan Konsep dasar penelitian pendidikan dalam kepengawasan; masalah-masalah pendidikan dalam bidang kepengawasan terutama difokuskan pada kinerja sekolah, komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; pendekatan penelitian, prosedur dan teknik penelitian; latihan menyusun proposal penelitian bidang kepengawasan; latihan menganalisis data hasil penelitian; latihan menulis laporan penelitian dan pemanfaatannya bagi program kepengawasan. 3
5. Supervisi Pendidikan Konsep dasar dan hakikat supervisi pendidikan; hakikat pengawas dan kepengawasan; tugas pokok dan fungsi supervisi; kompetensi, kinerja dan pengembangan karir pengawas; menilai kinerja guru dan kepala sekolah; latihan menerapkan teknik-teknik supervisi pendidikan. 3
6. Program Pengembangan Kepengawasan Teori dan konsep dasar program pengembangan kepengawasan; pendekatan, prosedur dan teknik penyusunan program kepengawasan; latihan penyusunan program pengembangan kepengawasan; analisis hasil dan pelaporan kepengawasan. 2
7. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Konsep dasar dan hakikat SIM dalam supervisi pendidikan; nilai penting dari SIM dalam kepengawasan; pengenalan fungsi SIM dalam kepengawasan; latihan menggunakan komputer dan teknologi infornasi dalam SIM pendidikan/kepengawasan. 2
8. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Konsep dasar dan hakikat penjaminan mutu pendidikan; penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu sistem; peran pengawas dalam penjaminan mutu sekolah; prosedur dan teknik penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan; isu-isu tentang mutu sekolah dan analisisnya, serta implikasinya bagi kepengawasan. 2
9. Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Teori inovasi pendidikan; teori kebijakan pendidikan; faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi dan kebijakan pendidikan; berbagai inovasi pendidikan yang sedang berjalan/dilakukan; menganalisis berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan yang ada; peran pengawas sebagai inovator pendidikan. 3
10. Pengembangan Profesi Pengawas Konsep dasar dan hakikat profesi pengawas; syarat-syarat profesi pengawas: organisasi, standard kompetensi, dan kode etik; jenjang dan prosedur pengembangan profesi; analisis kasus aktual profesi pengawas. 2
11. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Konsep dasar dan hakikat kurikulum; prosedur dan teknik pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum; pemanfaatan hasil evaluasi kurikulum untuk membina guru agar menggembangkan kurikulum. 3
12. Teknologi Pembelajaran dan Bimbingan Konsep dasar dan hakikat pembelajaran dan bimbingan; peran teknologi dalam pembelajaran dan bimbingan; jenis-jenis teknologi pembelajaran dan bimbingan; latihan membuat media pembelajaran dan media bimbingan; latihan membina guru untuk mengembangkan media dalam pembelajaran dan media bimbingan 3
13. Studi Kasus dan Praktikum Kepengawasan Orientasi di tiga kategori sekolah (belum/tidak terakreditasi, terakreditasi baik, dan sekolah unggul); mengususn program kepengawasan berdasarkan hasil orientasi; simulasi/praktikum implementasi program yang dibuat; mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan memanfaatkannya untuk menyusun program lebih lanjut. 4

  1. Sertifikasi Bagi Yang Telah Menjadi Pengawas
    Bagi yang telah menjadi pengawas juga diberikan sertifikat pengawas apabila telah mengikuti Diklat Profesi Pengawas dan lulus uji kompetensi pengawas. Diklat Profesi Pengawas di¬selenggara¬kan oleh APSI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Tenaga Kependidikan. Diklat dilaksanakan selama satu bulan dengan jumlah alokasi waktu 300 jam setara dengan 20 SKS. Uji kompetensi Pengawas diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan melalui LPMP daerah. Apabila belum lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengulang satu kali lagi. Apabila dalam ujian ulang masih belum lulus juga, pengawas yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan profesi pengawas seperti yang diberlakukan kepada calon pengawas dengan catatan ada beberapa pengetahuan dan kemampuan praktis tentang kepengawasan yang dikonversikan setara dengan mata kuliah sebagai berikut:
    a. Perencanaan Pendidikan
    b. Administrasi dan Manajemen Sekolah
    c. Supervisi Pendidikan.
    d. Praktikum Kepengawasan.
    e. Teknologi Pembelajaran dan Bimbingan.
    Kurikulum Diklat Profesi Pengawas yang diselenggarakan oleh APSI bekerjasama dengan Direktur Tenaga Kependidikan minimal berisi pengetahuan dan kemampuan keahlian sebagai berikut:
    a. Monitoring dan Evaluasi Pendidikan (30 jam),
    b. Kajian/Studi/Penelitian Kepengawasan (45 jam),
    c. Pengembangan Program dan Profesi Kepengawasan (30 jam),
    d. Pengembangan Teknologi Informasi Kepengawasan (45 jam),
    e. Penjaminan Mutu Pendidikan (30 jam),
    f. Inovasi dan Kebijakan Pendidikan (30 jam),
    g. Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran (45 jam)
    h. Studi Kasus Kepengawasan (45 jam)

Adapun deskripi tiap matapelajaran Diaklat minimal berisi materi kajian sebagaiman dipaparkan pada tabel berikut ini.
No Matakuliah Deskripsi Jam
1. 1 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Konsep dasar monitoring dan evaluasi pendidikan dalam kepengawasan; prosedur dan teknik monitoring dan evaluasi dalam pengawasan; jenis dan pendekatan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan (evaluasi input, proses, output, outcome); nilai pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pendidikan; prosedur dan teknik monitoring dan evaluasi dalam pengawasan; analisis hasil monitoring dan evaluasi dan pemanfaatannya bagi program kepengawasan. 30
2. Kajian/ Studi/Penelitian Kepengawasan Konsep dasar penelitian pendidikan dalam kepengawasan; masalah-masalah pendidikan dalam bidang kepengawasan terutama difokuskan pada kinerja sekolah, komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; pendekatan penelitian, prosedur dan teknik penelitian; latihan membahas hasil-hasil penelitian kependidikan dan kepengawasan untuk dimanfaatkan dalam kepengawasan. 45
3. Pengembangan Program dan Profesi Kepengawasan Teori dan konsep dasar pengembangan program dan profesi kepengawasan; pendekatan, prosedur dan teknik pengembangan program profesi kepengawasan; latihan penyusunan program pengembangan profesi pengawas. 30
4. Pengembangan Teknologi Informasi Kepengawasan Konsep dasar dan hakikat SIM dalam supervisi pendidikan; nilai penting dari SIM dalam kepengawasan; pengenalan fungsi SIM dalam kepengawasan; latihan menggunakan komputer dan teknologi infornasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan. 45
5. Penjaminan Mutu Pendidikan Konsep dasar dan hakikat penjaminan mutu pendidikan; penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu sistem; peran pengawas dalam penjaminan mutu sekolah; prosedur, teknik dan latihan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. 30
6. Inovasi dan Kebijakan Pendidikan Teori inovasi pendidikan; teori kebijakan pendidikan; faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi dan kebijakan pendidikan; berbagai inovasi pendidikan yang sedang berjalan/dilakukan; menganalisis berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan yang ada; simulasi peran pengawas sebagai inovator pendidikan. 30
7. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Konsep dasar dan hakikat pengembangan kurikulum dan pembelajaran; prosedur dan teknik pengembangan kurikulum dan pembelajaran, evaluasi kurikulum dan pembelajaran; latihan membina guru untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran 45
8. Studi Kasus Kepengawasan Orientasi di tiga kategori sekolah (belum/tidak terakreditasi, terakreditasi baik, dan sekolah unggul); mengususn program kepengawasan berdasarkan hasil orientasi; simulasi/praktikum implementasi program yang dibuat di dalam kelas; implementasi program kepengawasan dibuat; mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi; menyusun laporan pelaksanaan dan hasilnya; presentasi dan refleksi serta menyusun program tindak lanjut kepengawasan.. 45

BAB V
KUALIFIKASI REKRUITMEN DAN SELEKSI

A. Kualifikasi
Dengan asumsi jabatan pengawas di masa depan, lebih menarik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya maka kualifikasi yang dituntut dari calon pengawas bisa ditingkatkan. Kualifikasi calon pengawas bisa dilihat dari beberapa aspek yakni; tingkat pendidikan dan keahlian/keilmuan, pangkat/jabatan dan pengalaman kerja serta usia.
1. Tingkat Pendidikan dan Keahlian
Tingkat pendidikan dan keahlian atau keilmuan bagi pengawas dan calon pengawas sekolah dibedakan antara pengawas TK/SD, SLB, rumpun/ mata pelajaran dan bimbingan konseling.
a. Kualifikasi untuk pengawas TK/SD hendaknya memiliki berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) atau D IV dengan keahlian kependidikan, lebih diutamakan lagi berpendidikan S2 dalam kependidikan seperti Administrasi Pendidikan, Teknologi Pendidikan dan Pendidikan bidang ilmu seperti pendidikan Matematik, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia dan pendidikan bidang ilmu lainnya.
b. Kualifikasi untuk pengawas SLB berpendidikan minimal S1 kependidikan dalam bidang Pendidikan Luar Biasa (pendidikan khusus), diutamakan S2 kependidikan dan atau Psikologi.
c. Kualifikasi untuk pengawas rumpun mata pelajaran/mata¬pelajaran, berpendidikan minimal S1 kependidikan dan S1 non-kependidikan dalam rumpun ilmu yang relevan dan memiliki Akta IV. Sangat diutamakan yang berpendidikan S2-S3 kependidikan dan atau S2-S3 non-kependidikan yang memiliki Akta IV. Pengawas rumpun mata pelajaran terutama di SMA dan SMK sebaiknya menjadi pengawas mata pelajaran agar keahlian pengawas lebih relevan dengan mata-mata pelajaran yang diberikan di SMA dan mata Diklat di SMK. Mata-mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi memerlukan pengawas dengan keahlian yang sama. Demikian halnya untuk mata Diklat di SMK.
d. Kualifikasi untuk pengawas bimbingan konseling hendaknya berpendidikan minimal S1 kependidikan khususnya jurusan/program studi Bimbingan Konseling diutamakan yang berpendidikan S2-S3 Kependidikan terlebih lagi Jurusan Bimbingan Konseling. Calon pengawas untuk semua kualifikasi di atas dipersyaratkan lulus Pendidikan Profesi Pengawas (30-36 Sks) pada LPTK Negeri yang telah ditunjuk pemerintah dan mengikuti Diklat Pengawas.
2. Jabatan/Pangkat dan Pengalaman Kerja.
Berdasarkan jabatan/pangkat dan pengalaman kerja, yang bisa diangkat sebagai calon pengawas adalah yang sedang menjadi dan atau pernah menjadi guru dan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, berstatus jabatan fungsional dengan pangkat serendah-rendahnya III/b untuk guru dan III/d untuk Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah. Sedangkan pengalaman kerja yang dipersaratkan adalah 8 tahun bagi yang sedang menjadi guru dan 4 tahun bagi yang sedang menjadi Kepala Sekolah. Idealnya calon pengawas berasal dari Kepala Sekolah atau minimal Wakil Kepala Sekolah yang pernah menjadi guru agar ada jenjang karir yang jelas dari guru – wakil kepala sekolah – kepala sekolah – pengawas. Persyaratan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pengawas harus berstatus pegawai negeri sipil. Jika dimungkinkan calon pengawas bisa diangkat dari Kepala Sekolah non-PNS berpendidikan S2 Kependidikan. Setelah menempuh pendidikan profesi pengawas dan Diklat pengawas, mereka bisa diangkat sebagai PNS dengan jabatan pengawas pratama atau muda. Jika mereka diberi kesempatan menjadi pengawas nampaknya tidak akan mengalami kesulitan dalam merekrut pengawas pada masa sekarang.

  1. Usia.
    Dari hasil studi empirik ditemukan usia pengawas rata-rata 52 tahun dengan pengalaman kerja sebagai PNS sekitar 26 tahun dan masa kerja sebagai pengawas rata-rata 6,5 tahun. Data di atas terlihat bahwa usia dan masa kerja pengawas sebagai PNS cukup tinggi sehingga masa kerja mereka tinggal beberapa tahun lagi sehingga kecenderunagn untuk berprestasi di masa tua menjadi agak menurun terlebih lagi citra pengawas saat ini kurang menguntungkan. Oleh sebab itu rekruitmen pengawas perlu peremajaan dengan mengangkat tenaga pengawas pada usia sekurang-kurangnya 35 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun, sehingga dimungkinkan punya masa bakti cukup lama dan bisa diberikan pembinaan yang bersinambungan.
    B. Persyaratan
    Selain kualifikasi sebagaimana dikemukakan di atas diberlakukan pula sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengawas. Ada dua kategori persyaratan calon pengawas sekolah yakni persyaratan administrasi dan persyaratan akademik. Berdasarkan kualifikasi di atas maka persyaratan administratif calon pengawas adalah:
  2. Berpengalaman sebagai guru minimal 8 tahun secara terus menerus, wakil kepala sekolah dan atau kepala sekolah minimal berpengalaman 4 tahun dan menunjukkan prestasi selama ia menjadi guru, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah.
  3. Memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Pengawas dari LPTK Negeri.
  4. Pangkat/golongan sekurang-kurangnya golongan III/b yang dibuktikan dengan SK kepangkatan
  5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk.
  6. Tidak sedang terkena hukuman pelanggaran disiplin kategori sedang atau berat.
  7. Menyatakan secara tertulis bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tipe A (Orientasi Pekerjaan Pengawas Sekolah).
  8. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah Kabupaten/Kota/ Provinsi tempat sekolah yang akan dibinanya.
  9. Menyatakan secara tertulis bersedia berpartisipasi aktif dalam Organisasi Profesi Pengawas (misalnya APSI).
  10. Diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah, setelah melalui proses pemilihan di sekolah yang bersangkutan.
    Persyaratan di atas dituangkan dalam formulir pendaftaran calon pengawas disertai lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Selain kelengkapan administrasi tersebut di atas, calon pengawas dapat menyerahkan bukti prestasi seperti:
  11. Pernah menjadi guru teladan/berprestasi yang dibuktikan dengan foto copy surat keterangan/piagam
  12. Pernah menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau yang sejenis, dibuktikan dengan foto copy surat penetapan/keterangan/ piagam
  13. Pernah berprestasi dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah yang dibuktikan dengan foto copy surat penetapannya.
    Sedangkan Persyaratan akademik calon pengawas sekolah adalah sebagai berikut :
  14. Memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan dan wawasan Wiyata Mandala;
  15. Memiliki keahlian keilmuan yang relevan dengan bidang kepengawasan yang dibuktikan dengan fotocopi ijazah S1 dan atau S2 yang telah dilegalisir oleh yang berwewenang.
  16. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas kepengawasan;
  17. Mampu menyusun program kepengawasan untuk sekolah-sekolah binaannya;
  18. Memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang dibuktikan dengan DP3 PNS.
  19. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  20. Lulus seleksi calon pengawas yang diselenggarakan secara khusus oleh instansi yang ditunjuk dan dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus (STL) Calon Pengawas.
  21. Menyusun dan menyerahkan karya tulis di bidang kepengawasan
  22. Khusus untuk Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain memenuhi persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  23. Memiliki pengetahuan dan kemampuan membina guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
  24. Memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan me¬ngembangkan laboratorium/praktikum dan mengembangkan unit produksi pada SMK yang dibinanya.
    Persyaratan akademik di atas dapat dilihat dari hasil seleksi calon pengawas selain dari persyaratan administratif di atas dan lampiran-lampirannya.
    C. Rekruitmen
    Mekanisme dan prosedur rekruitmen calon pengawas satuan pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, terbuka dan adil serta kompetitif. Rekruitmen diawali dengan analisis kebutuhan tenaga pengawas oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten agar diketahui pengawas bidang apa yang diperlukan dan berapa banyak dibutuhkan. Berdasarkan kebutuhan tersebut rekruitmen calon pengawas dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota melalui pendaftaran calon pengawas kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat. Beberapa tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut
  25. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi kepada setiap UPTD dan setiap sekolah tentang adanya rekruitmen calon pengawas TK/SD, SLB, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan pengawas Bimbingan Konseling disertai kualifikasi dan persaratannya. Informasi dan sosialisasi ini diberi waktu sekurang-kurangnya satu bulan agar semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota mengetahuinya secara terbuka. Formulir pendaftaran beserta kualifikasi dan persaratan calon pengawas dikirim ke setiap UPTD atau setiap sekolah agar diketahui oleh guru dan kepala sekolah yang berminat.
  26. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerima berkas pendaftaran calon pengawas dari setiap UPTD atau Sekolah. Masa pendaftaran diberi waktu minimal dua minggu. Berkas pendaftaran terdiri atas formulir yang telah diisi lengkap disertai lampiran-lampirannya termasuk rekomendasi dari atasan langsung calon. Formulir Pendaftaran calon Pengawas disiapkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan.
  27. Kepala Dinas memeriksa dan menyeleksi kelengkapan berkas pendaftaran yang terdiri atas persyaratan administratif dan lampiran-lampirannya untuk menetapkan calon yang memenuhi persyaratan. Berkas pendaftaran calon yang dinilai lengkap dikirimkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Berkas pendaftaran yang tidak lengkap segera dikembalikan kepada calon untuk dilengkapi sebagaimana mestinya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan berkasi pendaftaran paling lama satu bulan.
  28. LPMP melakukan verifikasi data hasil pem,eriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kota/kabupaten dan melakukan seleksi administratif calon pengawas. Berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi tersebut selanjutnya LPMP menetapkan dan mengirimkan calon pengawas yang memenuhi syarat kepada Direktorat Tenaga Kependidikan. Kriteria yang digunakan dalam seleksi administratif dilihat dari kualifikasi, persaratan administrtif dan kelengkapan lampiran yang diminta dari calon pengawas (lihat seleksi tahap I pada butir seleksi). Waktu yang disediakan untuk melakukan verifikasi dan seleksi persaratan administratif paling lama dua minggu.
  29. Kepada calon yang memenuhi semua persaratan administratif Direktorat Tenaga Kependidikan mengirim surat pemberitahu¬an yang menyatakan calon berhak mengikuti seleksi calon pengawas serta diminta membuat karya tulis tentang kepengawasan dan menyerahkannya kepada Direktorat Tenaga Kependidikan paling lama satu bulan setelah menerima pemberitahuan. Dalam surat pemberitahuan tersebut dicantumkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi. Sedangkan calon yang tidak memenuhi persaratan dberitahu tidak memenuhi persaratan sebagai calon pengawas.
  30. Seleksi calon pengawas dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan LPMP yang pelaksana¬annya bisa diselenggarakan di tingkat provinsi atau di LPMP. Seleksi dilaksanakan setahun satu kali yang waktunya diatur secara tersendiri. Berkas pendaftaran calon yang memenuhi persaratan mengikuti seleksi harus sudah di Direktorat Tenaga Kependidikan paling lambat satu bulan sebelum seleksi dilaksanakan.
  31. Penetapan calon yang lulus seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Tenaga Kependidikan. Pengumuman hasil seleksi paling lambat satu bulan setelah seleksi dilaksanakan dan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan tingkat Propinsi dan LPMP.
  32. Direktorat Tenaga Kependidikan mengajukan pengangkatan calon pengawas yang telah lulus seleksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Status kepegawaian pengawas sekolah sebaiknya berstatus sebagai pegawai pusat yang ditempatkan di LPMP.

D. Seleksi Calon Pengawas
Calon pengawas yang telah memenuhi kualifikasi dan persaratan sebagaimana dikemukakan di atas berhak mengikuti seleksi calon pengawas. Seleksi dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPMP sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tahap kedua seleksi akademik yang dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan LPMP.
Seleksi Tahap I: Seleksi tahapan ini dilaksanakan oleh LPMP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Propinsi yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Kriteria seleksi dilihat dari:
1. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani,
2. Daftar Riwayat Hidup yang memuat identitas diri, pekerjaan sekarang, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, usia, prestasi yang pernah dicapai dll.
3. Surat keterangan aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung,
4. Daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dua tahun terakhir,
5. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan
6. Makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan kepengawasan dari salah satu tema (boleh dipilih) di bawah ini:
a. Pengelolaan kepengawasan sekolah yang efektif dan efisien
b. Pengembangan Kurikulum sekolah yang akan dibinanya
c. Strategi pengembangan sekolah berbasis Iptek
d. Inovasi dalam meningkatkan kinerja sekolah
e. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
Seleksi Tahap II: Seleksi tahapan kedua dilaksanakan oleh LPMP dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Propinsi, dengan menggunakan acuan dari Direktorat Tenaga Kependidikan. Seleksi terdiri atas :
1. Tes tertulis yang telah distandarisasi meliputi:
– Test Potensi Akademik
– Tes Kecerdasan Emosi
-Tes Penguasaan substansi kepengawasan (kompetensi),
2. Tes Kepribadian
3. Tes Kreativitas.
4. Presentasi karya ilmiah yang dilengkapi dengan wawancara.
Materi dasar yang dijadikan kriteria seleksi terdiri atas:
1. Potensi Akademik (kemampuan verbal, numerical, penalaran dan persepsi ruang), Penguasaan kompetensi pengawas yang mencakup semua dimensi dan indikatornya,
2. Penguasaan ilmu dalam bidang yang relevan, dengan bidang kepengawas¬annya (TK/SD, Rumpun Mata pe¬lajaran/mata pelajaran, Pendidikan luar biasa dan bimbingan konseling.
3. Kepribadian yang meliputi: sikap, motivasi, kerjasama, inisiatif dan kreativitas.
Batas kelulusan dapat dipilih salah satu dari dua pendekatan yakni pendekatan acuan patokan (PAP) atau pendekatan acuan norma (PAN). Jika jumlah calon yang lulus dengan pendekatan patokan melebihi jumlah pengawas yang dibutuhkan, pendekatan acuan norma lebih tepat untuk diterapkan. Namun jika peserta yang lulus dengan acuan patokan lebih sedikit dari yang dibutuhkan, penetapan kelulusan bisa menggunakan acuan norma dengan syarat bagi calon yang dibawah standar lulus tetapi diperlukan karena kebutuhan, perlu mendapatkan perlakuan khusus (pendampingan intensif) sampai memenuhi standar kelulusan. Pada tahap selanjutnya calon yang telah dinyatakan lulus perlu mengikuti pendidikan profesi pengawas untuk mendapatkan sertifikat pengawas dan mengikuti Diklat Pengawas Type A (Kompetensi dan Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi).

BAB VI
KINERJA PENGAWAS

A. Kinerja dan Penilaian Kinerja Pengawas
Rekruitmen dan seleksi calon pengawas satuan pen¬didikan/sekolah diperlukan untuk menghasilkan sumber daya pengawas yang bermutu, yaitu calon pe¬ngawas yang berkualifikasi sebagai pengawas profesional. Dengan adanya pengawas yang profesional diharapkan kinerja pengawas di masa mendatang semakin membaik dan profesional.
Kinerja pengawas satuan pendidikan yang profesional tampak dari unjuk kerjanya sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya me¬nampilkan prestasi kerja atau performance hasil kerja yang baik, serta berdampak pada peningkatan prestasi dan mutu sekolah binaannya. Dalam MBS misalnya, kinerja pengawas tentunya juga akan nampak secara tidak langsung dalam mengupayakan bagaimana Kepala Sekolah: memiliki peran yang kuat dalam meng¬koordinasikan, menggerakkan, dan menyerasi¬kan semua sumber daya pendidikan yang tersedia, terwujudkannya visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksana¬kan secara terencana dan bertahap. Bagaimana kemampuan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah mampu mengambil inisiatif/prakarsa untuk meningkat¬¬¬kan mutu sekolah.
Kinerja pengawas satuan pendidikan juga tampak dampaknya pada bagaimana guru menerap¬kan PAKEM (pembelajaran siswa yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan), bagaimana pemahaman guru tentang implikasi dari implementasi MBS, penilaian portofolio dalam penilaian (Masdjudi, 2002). Selain itu kinerja pengawas satuan pendidikan juga berkaitan dengan kiprah dan keberadaan komite sekolah dan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.
Jadi kinerja pengawas diartikan sebagai unjuk kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh pengawas yang tercermin dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kreativitas dan aktivitasnya dalam proses kepengawasan, komitmen dalam melaksanakan tugas, karya tulis ilmiah yang dihasilkan serta dampak kiprahnya terhadap peningkatan prestasi sekolah yang menjadi binaannya.
Harapan yang demikian itu didasari adanya kenyataan pengawas di lapang menunjukkan kinerja sebagaimana dilaporkan Subijanto (2003) bahwa dalam pelaksanaan supervisi, sebagain besar pengawas satuan pendidikan tidak melakukan supervisi kelas. Namun sebaliknya, pengawas satuan pendidikan cenderung melakukan supervisi dalam hal-hal yang ber¬kaitan dengan kelengkapan administrasi proses belajar-mengajar. Pelaksanaan supervisi semacam inipun hanya dilakukan di ruang kepala sekolah dan atau di ruang KKG. Hal ini terjadi karena pengawas satuan pendidikan tidak menguasai substansi (materi yang berkaitan dengan TK, SD, dan SDLB). Selanjutnya fakta menunjukkan bahwa supervisi kelas oleh pengawas satuan pendidikan ke sekolah: Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tidak pernah dilakukan. Sehingga wajar jika saran dan keberadaan pengawas satuan pendidikan kurang dipertimbangkan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan kecamatan dan Dinas Pendidikan kabupaten. Padahal hasil penilaian yang dibuat oleh pengawas satuan pendidikan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan sistem dengan seluruh komponen yang saling terkait secara sistematis satu dengan lainnya, yaitu komponen input, proses, output dan outcome serta konteks sekolah (Abutarya, E. 2003).

B. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari seluruh proses pengembangan pengawas yang ber¬sangkutan. Nilai penting penilaian kinerja itu terletak pada kegunaannya sebagai sarana umpan balik tentang dirinya dan akan berguna untuk menentukan: tujuan, jalur, rancangan, dan pengembangan kariernya. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penilaian kinerja itu berguna untuk membuat keputusan, misalnya tentang jabatan, gaji, subsidi, penghargaan, dll. Dari sudut pandang manajemen organisasi, penilaian kinerja pengawas satuan pendidikan mempunyai empat tujuan:
1. Untuk memperoleh dasar untuk pengambilan keputusan, promosi, transfer demosi/penurunan pangkat, PHK.
2. Sebagai kriteria bagi kesahihan/kevaliditasan sarana-sarana seleksi dan program-program pendidikan dan pelatihan.
3. Untuk mengalokasikan dana guna pemberian penghargaan, insentif, subsidi, dan lain-lain bagi staf.
4. Untuk meyakinkan umpan balik bagi staf yang dapat menunjang pengembangan diri dan karyanya.
Adapun manfaat penilaian kinerja pengawas satuan pendidikan dapat dirinci berikut ini.
1. Peningkatan prestasi kerja pengawas, dengan dilakukan penilaian kinerja, pihak Dinas Pendidikan memperoleh umpan balik, dan pengawas yang bersangkutan dapat memperbaiki pekerjaan mereka.
2. Kesempatan kerja yang adil, dengan adanya penilaian kinerja yang akurat maka akan menjamin setiap pengawas memper¬oleh kesempatan menempati posisi jabatan fungsi¬onal mau¬pun profesional sesuai dengan kemampuannya.
3. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan / pengembangan, dengan adanya penilaian kinerja pengawas, akan terdeteksi pengawas yang kemampuannya rendah kemudian dapat ditentukan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Penyesuaian Kompensasi, penilaian kinerja dapat membantu para pejabat untuk mengambil keputusan dalam menentukan penghargaan, subsidi, kompensasi gaji, bonus, dsb.
5. Keputusan-keputusan promosi dan demosi, hasil penilaian kerja terhadap pengawas dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam mempromosikan pengawas yang berprestasi dan mendemosikan yang berprestasi rendah.
6. Kesalahan-kesalahan desain kerja, penilaian kinerja pengawas dapat membantu mendiagnosis kesalahan-kesalahan desain kerja.
Di dalam menilai kinerja pengawas agar bermanfaat seperti tersebut di atas, minimal ada empat prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Penilaian kinerja harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan/ tugas pokok dan fungsi pengawas.
2. Sistem penilaian kinerja benar-benar menilai perilaku atau kerja yang mendukung kegiatan pengembangan mutu sekolah binaan dan kualitas Dinas Pendidikan di mana pengawas bekerja.
3. Adanya standard pelaksanaan tugas pengawas. Standar pelaksanaan tugas pengawas adalah ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja tersebut. Standar penilaian hendak¬nya berhubungan dengan hasil yang diharapkan, supaya penilaian itu berjalan dengan efektif, dengan alat ukur yang baik yaitu yang validit dan reliabel.
4. Praktis, sistem penilaian yang praktis yaitu mudah dipa¬hami dan dimengerti serta digunakan, baik oleh penilai maupun pengawas.

C. Indikator Kinerja Pengawas Sekolah
Indikator kinerja pengawas sekolah meliputi 4 dimensi yakni: 1). pelaksanaan pengawasan, 2). prestasi kerja, 3). Pengembang¬an profesi dan 4). dampaknya terhadap pengembangan mutu sekolah.
1. Dimensi Pelaksanaan Pengawasan
a. Kualitas program pengawasan, pelaksanaan program, serta laporan pelaksanaan program
b. Kreativitas, inovasi, dalam penyusunan program dan aktivitas/kedisiplinan pengawas selama proses pelaksana¬an pengawasan
c. Komitmen pengawas dalam menjalankan tugas, kepeka¬an¬nya terhadap masalah serta kejituannya dalam mengatasi masalah
d. Keharmonisan hubungan pengawas dengan anggota komite sekolah dan kebanggaan anggota komite sekolah terhadap pengawas
e. Terobosan baru dalam penerapkan strategi/langkah pem¬binaan peningkatan mutu sekolah
f. Kualitas hubungan antar pribadi pengawas dengan guru dan bannyaknya manfaat langsung dalam pengembangan profesi yang diperoleh guru dari layanan pengawas
g. Kualitas hubungan pribadi pengawas dengan kepala sekolah dan tingkat kepatuhan para kepala sekolah dalam me¬laksanakan saran/nasehat pengawas
h. Respons atau reaksi pihak Dinas Pendidikan setelah menerima laporan pelaksanaan program pengawasan
i. Kegigihan pengawas mempengaruhi stakeholder yang dibina dalam meningkatkan mutu sekolah dan peningkatan kinerja sekolah binaan

  1. Dimensi Prestasi Kerja
    a. Peningkatan kinerja para kepala sekolah.
    b. Kebanggaan para kepala sekolah terhadap proses dan hasil pengawasan serta terhadap performance pengawas.
    c. Tingkat kepatuhan guru-guru dalam menjalankan saran/nasehat pengawas dan manfaat langsung dalam pengembangan pembelajaran yang diperolehnya.
    d. Peningkatan kinerja guru-guru dalam mempertinggi mutu pembelajarannya.
    e. Kebanggaan guru-guru terhadap proses dan hasil pengawasan, performance pengawas, serta terhadap pengawas yang bersangkutan.
    f. Manfaat langsung yang diperoleh sekolah dari layanan pengawas dalam meningkatkan mutu sekolah.
    g. Peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa yang signifikan pada setiap sekolah binaannya.
  2. Dimensi Pengembangan Profesi
    a. Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan.
    b. Jumlah penyajian karya tulis dalam seminar atau sejenisnya atas permintaan (diluar tugas dinas pengawas).
    c. Jumlah karya ilmiah yang terpublikasikan.
    d. Jumlah karya inovatif bidang kepengawasan yang ditemukan.
    e. Jumlah penyajian karya tulis dalam lokakarya, penataran atau sejenisnya atas permintaan (di luar tugas dinasnya).
  3. Dimensi Dampak Terhadap Mutu Sekolah
    a. Penurunan jumlah dan frekuensi pelanggaran disiplin siswa pada setiap sekolah yang dibina.
    b. Keberhasilan sekolah-sekolah binaan dalam menggalang partisipasi orang tua, dunia usaha dan industri untuk meningkatkan mutu sekolah.
    c. Banyaknya manfaat langsung yang diperoleh komite sekolah dari layanan pengawas sekolah dan peningkatan kinerja mereka.
    d. Peningkatan jumlah siswa yang berhasil pada aspek non-akademik pada setiap sekolah binaannya seperti porseni, keagamaan, ekstra kurikuler.
    D. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas
    Kinerja pengawas satuan pendidikan dinilai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui tim independen yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tim independen ini terdiri dari pejabat struktural Dinas Pendidikan, organisasi profesi (misalnya APSI, PGRI, ISPI), akademisi dan Dewan Pendidikan yang jumlahnya 5 orang. Aspek yang dinilai mencakup aspek-aspek yang terdapat dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) ditambah dengan penilaian kompetensi dan prestasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta dedikasinya. Keberhasilan kinerja pengawas satuan pendidikan diukur dari:
  4. Pelaporan hasil kerja setiap semester
  5. Peningkatan prestasi dan atau kinerja sekolah yang menjadi binaannya
  6. Derajat kreativitas dan aktivitasnya dalam proses kepengawasan
  7. Jumlah dan kualitas hasil karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
  8. Dedikasi dalam melaksanakan tugas terutama di daerah terpencil, daerah kerusuhan/konflik dan di daerah bencana.
  9. Penilaian Kinerja Berorientasi Waktu yang Lalu
    Pada umumnya penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu, artinya penilaian kinerja pengawas berdasarkan hasil yang telah dicapai selama ini. Teknik-teknik penilaian ini antara lain:
    a. Rating Scale
    Dalam hal ini penilai melakukan penilaian subyektif terhadap kinerja pengawas dengan skala tertentu. Penilai memberikan tanda pada skala yang sudah ada dengan cara membandingkan antara hasil pekerjaan pengawas dengan kriteria yang telah ditentukan berdasar justifikasi penilai yang bersangkutan.
    b. Check list
    Dalam chek list penilai hanya memilih pernyataan-pernyataan yang tersedia. Cara ini dapat memberikan gambaran kinerja yang akurat. Metode ini mudah digunakan, ekonomis dan mudah mengadministrasi¬kan, sedang kekurangannya faktor sikap pengawas tidak tercermin dan tidak memungkinkan adanya relatifitas penilaian. Biasanya disusun daftar check yang terpisah bagi setiap pengawas yang berbeda.
    c. Metode peninjauan lapangan
    Metode ini dilakukan dengan cara para penilai terjun langsung ke sekolah untuk menilai pengawas. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan supervisi, cara kedua penilai mendatangi sekolah untuk melakukan penilaian kinerja pengawas yang bersangkutan.
    d. Tes prestasi kerja
    Metode ini termasuk penilaian tidak langsung karena hanya berbentuk tertulis dan tidak mencerminkan langsung kinerja seseorang/pengawas.
  10. Penilaian kinerja pengawas yang berorientasi waktu yang akan datang
    Metode penilaian ini memusatkan prestasi kerja pengawas saat ini serta penerapan sasaran prestasi kerja dimasa yang akan datang. Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain:
    a. Penilaian diri (self appraisals)
    Metode penilaian ini menekankan bahwa penilaian itu dinilai oleh pengawas sendiri. Tujuannya adalah pengembangan diri pengawas dalam rangka pengembangan profesi dan mutu sekolah sebagai organisasi belajar.
    b. Pendekatan “Manajement by Objective (MBO)”
    Metode ini ditentukan bersama-sama antara penilai dengan pengawas. Mereka bersama-sama menentukan tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu mendatang. Keunggulan MBO adalah bahwa perhatian pimpinan dan pengawas difokuskan pada hasil akhir tugas secara eksklusif. Kelemahannya adalah MBO tidak membantu pimpinan dalam mengamati dan menilai perilaku pengawasnya.
    c. Penilaian psikologis
    Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi atau tes psikologi yang akan dinilai. Aspek-aspek yang dinilai antara lain: intelektual, emosi, motivasi, dll.
    Instrumen uji kinerja pengawas satuan pendidikan merupakan instrumen khusus yang sudah divalidasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah akademik ini.
    E. Mekanisme Penilaian Kinerja
    Penilaian kinerja pengawas dilaksanakan setiap tahun satu kali yakni pada akhir tahun akademik. Tujuan penilaian kinerja pengawas ini untuk menentukan kualitas pengawas dalam rangka pembinaan dan pengembangan karirnya. Mekanisme penilaian kinerja pengawas ditempuh melalui tiga tahapan sebagai berikut:
  11. Tahap 1: Uji kinerja dengan inventori untuk menentukan indeks kinerja pengawas,
  12. Tahap 2: Penilaian kinerja dengan tes tertulis: analisis kasus nyata kepengawasan, penguasaan bidang kepengawasan, dan tes performance dalam bentuk presentasi hasil karya tulis ilmiah dalam forum seminar.
    Kemudian ditetapkan kategori kinerja pengawas atas dasar hasil tahap 1 dan tahap 2 yang hasilnya dibeda¬kan menjadi tiga kategori yakni: tidak layak (berindeks 0), layak (berindeks 1-3), dan sangat layak (berindeks 4 dan 5).
  13. Tahap 3: Menetapkan tindak lanjut hasil penilaian tahap 2, yaitu untuk menetapkan pembinaan dan pengembangan karir pengawas. Bagi pengawas yang termasuk kategori tidak layak perlu diberikan perlakuan khusus agar kelak menjadi pengawas kategori layak. Bagi pengawas termasuk kategori layak wajib diberi subsidi dan insentif agar dapat me¬ningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Bagi pengawas kategori sangat layak diusulkan untuk mendapatkan penghargaan yang diatur secara tersendiri pada bab penghargaan dan perlindungan.
    Penilaian kinerja pengawas sebaiknya dilaksanakan oleh Tim Independen yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Tim terdiri atas seorang dari Pejabat Dinas Pendidikan, seorang dari Asosiasi Pengawas, seorang dari Akademisi, dan seorang dari Anggota Dewan Pendidikan. Tim ber¬tanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten.
    Untuk melaksanakan penilaian kinerja pengawas satuan pendidikan seperti langkah-langkah tersebut dimungkinkan akan ada masalah-masalah berikut ini.
  14. Hallo Efect: yang dimaksudkan adalah bahwa opini seseorang mengenai orang lain berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukannya baik dalam arti yang positif ataupun negatif.
  15. Menghindari nilai yang ekstrim: Penilaian demikian sering dihindari karena harus dijelaskan kepada fihak yang mengelola SDM pembenaran dari sistem itu. Agar tidak harus menjelaskan sistem peringkat yang digunakan penilai cenderung mengambil jalan tengah, yaitu dengan memberikan nilai yang akan merata.
  16. Bersikap lunak dan murah hati: Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan nilai yang tinggi kepada semua pengawas. Biasanya ini digunakan oleh penilai yang ingin mencari popularitas.
  17. Bersikap pelit dan keras: Hal ini dilakukan dengan memberikan nilai yang rendah kepada pengawas, walaupun mungkin ada yang berprestasi memuaskan dan sebagian lagi kurang memuaskan.
  18. Prasangka pribadi: Hal ini berakibat pada penilaian yang subyektif.
    Selanjutnya hasil penilaian kinerja pengawas disampaikan oleh tin penilai independen kepada Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan menetapkan hasil penilaian melalui surat keputusan tentang kinerja pengawas. Ada tiga jenis keputusan penilaian kinerja pengawas yakni:
  19. Bagi pengawas yang tidak layak diputuskan wajib mengikuti pembinaan/ perlakuan khusus seperti pelatihan khusus, pendampingan, penugasan, dan lain-lain.
  20. Bagi pengawas yang layak diputuskan untuk melaksanakan tugas kepengawasan secara mandiri, promosi kenaikan jabatan fungsional setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, promosi kenaikan jabatan karir pengawas (pengawas pratama, muda, madya, utama) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  21. Bagi pengawas yang sangat layak diputuskan untuk melaksanakan tugas membina pengawas baru (pratama), mendampingi pengawas yang termasuk kategori tidak layak, diusulkan menjadi pengawas samapta, serta diusulkan mengikuti seleksi pengawas terbaik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan atau nasional dalam rangka pemberian penghargaan.
    Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengawas itu perlu tindak lanjut dalam bentuk: (1) penetapan indeks kinerja pengawas dan (2) pengembangan profesi pengawas.
    Penetapan indeks kinerja pengawas diperoleh dari penghitungan hasil uji kinerja yang berbentuk angka dengan rentang nilai antara 0 – 5. Indeks kinerja pengawas satuan pendidikan terdiri dari jenjang yaitu:
  22. Indeks kinerja 0 (nol) berarti tidak berprestasi;
  23. Indeks kinerja 1 (satu) berarti sangat rendah;
  24. Indeks kinerja 2 (dua) berarti kinerjanya rendah;
  25. Indeks kinerja 3 (tiga) berarti kinerjanya cukup;
  26. Indeks kinerja 4 (empat) berarti kinerjanya tinggi;
  27. Indeks kinerja 5 (lima) berarti kinerjanya sangat tinggi atau cemerlang.
    Adapun bentuk pengembangan profesi pengawas sebagai lebih lanjut dari kinerja pengawas ada tiga program yakni: (1) program pre-service education, (2) program in-service education dan (3) program in-service training.
    Program pre-service education adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Lembaga penyelenggaraan program pre-service education adalah pendidikan tinggi. Pada bidang ilmu pendidikan program in-service education diselenggara¬kan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) baik non gelar maupun yang bergelar.
    Program in-service education adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan pengawas dapat berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut yang berijasah S-1, ke S-2 dan S-3 pada jurusan tertentu yang relevan.
    Program in-service training adalah suatu usaha pelatihan yang memberi kesempatan kepada pengawas, untuk mendapat pengembangan kinerja. Pada umumnya yang paling banyak dilakukan dalam program in-service training adalah melalui: (1) penataran penyegaran, (2) penataran peningkatan kualifikasi, dan (3) Diklat pengembangan profesionalisme pengawas satuan pendidikan secara gradual.
  28. Penataran penyegaran yaitu usaha pengembangan profesi atau kompetensi pengawas agar sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta menetapkan kinerja pengawas agar dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik. Sifat penataran ini memberi penyegaran sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat agar tidak ketinggalan jaman.
  29. Penataran peningkatan kualifikasi adalah usaha peningkatan kemampuan pengawas sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal tertentu (sertifikasi) sesuai dengan standar yang ditentukan.
  30. Diklat pengembangan profesionalisme pengawas secara gradual adalah suatu usaha me¬ningkatkan kemampuan dan kinerja pengawas satuan pendidikan dalam bidang jenjang fungsional pengawas sehingga memenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

A. Pentingnya Pembinaan dan Pengembangan Karir
Pengawas satuan pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi binaannya. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam meningkat¬kan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas satuan pendidik¬an/sekolah, diperlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas professional. Oleh sebab itu, kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara bekelanjutan. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga langsung maupun tidak langsung tidak akan berdampak terhadap mutu kinerja sekolah atau satuan pendidikan yang dibinanya.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karir. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pengawas dari seluruh propinsi ternyata pembinaan terhadap para pengawas satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya boleh dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengawas sekolah berjalan apa adanya dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dengan berbekal kemampuan yang telah dimilikinya. Pengawas juga membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tupoksinya namun laporan tersebut belum dijadikan dasar bagi upaya pembinaan para pengawas. Kalaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para pengawas dan pejabat lainnya. Pembinaan para pengawas yang dilaksanakan secara terencana dan bersinambungan yang mengarah pada kemampuan profesional para pengawas dan pengembangan karirnya sebagai tenaga fungsional belum banyak dilaksanakan.
Lemahnya pembinaan para pengawas diduga berkaitan dengan sumberdaya yang terbatas pada setiap dinas pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi. Selain itu komitmen dinas pendidikan terhadap pentingnya peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang optimal, sehingga program pembinaan bagi para pengawas belum menjadi prioritas.
Pada sisi lain, hasil kerja yang dicapai para pengawas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum begitu signifikan terhadap kemajuan-kemajuan sekolah binaannya. Oleh karena itu, posisi, peran dan eksisteni pengawas kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan guru dan kepala sekolah.
Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas satuan pendidikan/sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan.
Selain dari itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas harus dibina agar citra pengawas satuan pendidikan/sekolah lebih meningkat sebagaimana yang kita harapkan. Pengawas harus mempunyai nilai lebih dari guru dan kepala sekolah baik dari segi kualifikasi, kemampuan, kompetensi, finansial dan dimensi lainnya agar kehadirannya di sekolah betul-betul didambakan stakeholder sekolah.
Pembinaan pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah harus dirancang dan dikembangkan secara terpola dan bersinambungan agar kemampuan profesional dan karir pengawas satuan pendidikan mendorong peningkatan kinerjanya. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Dinas Pendidikan tingkat propinsi melalui program-program yang jelas, terarah serta dievaluasi secara terencana.
Penempatan tugas pengawas satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tipe dan kondisi geografis letak sekolah selaras dengan bidang dan jenjang jabatan pengawas. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan pengawas satuan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan agar kemampuan profesional serta karirnya sebagai pengawas satuan pendidikan meningkat sejalan dengan prestasi yang dicapainya. Dengan kata lain pembinaan dan pengembangan pengawas diarahkan untuk memelihara, mempertahankan serta mempertinggi kinerjanya sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah binaannya. Pembinaan pengawas dimaksudkan sebagai upaya yang terencana dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan profesi dan karirnya sehingga mempertinggi kinerjanya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional.
Ruang lingkup pembinaan mencakup pembinaan kualifikasi, profesi dan pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan Sarjana (SI) bagi yang berpendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang berpendidikan S1. Pengembangan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari pengawas pratama sampai pada pengawas utama.
B. Tujuan Pembinan
Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah meningkatnya kemampuan dan karir pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan/sekolah yang profesional. Tujuan tersebut mengimplikasikan pentingnya pembinaan kualifikasi, kompetensi dan peningkatan karir pengawas sebagai jabatan fungsional. Kualifikasi dan kompetensi profesional diharapkan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan hasil kerjanya. Sedangkan pengembangan karir diharapkan berdampak terhadap kesejahteraannya.
Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas satuan pendidikan adalah agar para pengawas satuan pendidikan/sekolah:
1. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya.
2. Meningkatnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya.
3. Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/sekolah binaannya.
4. Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
5. Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional.

Hasil yang diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannnya.
Keberhasilannya pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan sarjana (SI) terutama bagi pengawas yang berpendidikan Diploma.
2. Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas profesional.
3. Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh kamjuan-kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
4. Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan non-material sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya.
5. Meningkatnya citra positif para pengawas satuan pendidikan dikalangan stakeholder sekolah.
6. Meningkatnya kemauan pengawas untuk studi lanjut dan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pengawas profesional.
C. Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Dari studi yang dilakukan di setiap kabupaten dan kota di seluruh propinsi masih adanya pengawas satuan pendidikan/sekolah yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) terutama pengawas TK/SD. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengawas satuan pendidikan minimal berpendidikan S1 bahkan diutamakan berpendidikan S2. Untuk itu, maka pembinaan pengawas satuan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dapat ditempuh melalui program sebagai berikut:
1. Beasiswa Pemerintah Pusat untuk mengikuti pendidikan program sarjana pada LPTK Negeri atau LPTK Swasta yang terakreditasi minimal B program studi PGSD/PGTK. Beasiswa diperioritaskan kepada pengawas satuan pendidikan yang berpendidikan Diploma terutama pengawas TK/SD agar mencapai kualifikasi Sarjana (S1). Program beassiswa dilaksanakan secara bertahap, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan semua pengawas yang belum sarjana bisa menempuh pendidikian program sarjana. Pada tahap pertama pengawas yang diberikan beasiswa adalah pengawas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Berusia maksimal 48 tahun.
b. Telah berpengalaman sebagai pengawas satuan pendidik¬an minimal 3 tahun.
c. Berpendidikan minimal Diploma.
d. Menyatakan sanggup menyelesaikan program sarjana maksimal 5 semester.
e. Diperioritaskan yang bertugas di daerah terpencil atau daerah perbatasan, atau daerah konflik/rawan keamanan atau daerah bencana.
f. Menunjukkan kemauan dan motivasi untuk mengikuti pendidikan.
g. Pangkat dan golongan minimal III/b dan maksimal IV/a.
2. Bantuan Biaya Pendidikan. Bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat dan atau dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan program sarjana pada LPTK Negeri dan atau Swasta terakreditasi minimal B dengan program Studi PGSD/PGTK (khusus untuk pengawas TK/SD). Bantuan biaya pendidikan bisa digunakan untuk biaya SPP, bantuan untuk penulisan skripsi, bantuan untuk membeli buku. Besarnya bantuan maksimum yang diterimakan tiap tahun selama maksimal tiga tahun sebesar gaji pokok PNS golongan IV/a. Bantuan biaya pendidikan bisa diberikan kepada pengawas yang melanjutkan studi pada program sarjana dan yang melanjutkan studi pada program pascasarjana baik S2 maupun S3. Kriteria pemberian bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :
a. Pengawas berperestasi dalam melaksanakan tugas kepengawasan, yakni memperoleh indeks kinerja 4 dan 5.
b. Berpengalaman sebagai pengawas satuan pendidikan berturut-turut selama minimal 5 tahun.
c. Bersedia untuk tetap menjadi tenaga pengawas satuan pendidikan sampai masa pensiun.
d. Pangkat/Golongan minimal III/d.
3. Izin Belajar untuk Pendidikan Lanjutan baik untuk program sarjana maupun program pascasarjana. Izin belajar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikian setempat. Fasilitas yang diberikan kepada yang memperoloeh izin belajar adalah penggunaan waktu untuk belajar sehingga dapat meninggal¬kan tugas paling lama tiga hari dalam seminggu. Bagi pengawas satuan pendidikan yang memperoleh izin belajar semua pembiayaan ditanggung oleh pengawas yang bersangkutan. Bagi pengawas TK/SD disarankan mengambil S1 program studi PGSD/PGTK, bagi pengawas rumpun mata pelajaran di SMP-SMA-SMK disarankan mengambil program sarjana atau pascasarjana bidang kependidikan untuk program studi yang relevan dengan bidang tugasnya, atau program studi: Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Pendidikan Usia Dini, Pengembangan Kurikulum, Bimbingan Konseling, Pendidikan Khusus (PLB).
Agar program peningkatan kualifikasi pendidikan ini berjalan efektif beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemetaan tenaga pengawas yang belum berpendidikan sarjana pada setiap UPTD yang ada di wilayahnya. Pemetaan dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik pengawas yang mencakup ; pendidikan terahir, pangkat dan golongan, usia, pengalaman kerja sebagai pengawas, jenis kelamin, jumlah sekolah binaannya, alamat tempat tinggal. Demikian halnya pendataan pengawas satuan pendidikan yang berminat melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana.
2. Dari pemetaan dan pendatan tersebut akan diperoleh jumlah pengawas yang belum memiliki kualifikasi sarajana dan data pengawas yang mau melanjutkan studi pada program pascasarjana. Dari jumlah tersebut secara bertahap Kepala Dinas Pendidikan mengajukan nama-nama Pengawas Satuan Pendidikan kepada Direktorat Tenaga Kependidikan atau kepada Pemda setempat untuk diusulkan mendapatkan (1) Beasiswa Pendidikan Program Sarjana dan (2) Bantuan Biaya Pendidikan baik untuk Program Sarjana maupun Program pascasarjana.
3. Direktorat Tenaga Kependidikan dan atau Kepala Dinas Pendidikan mengadakan kerjasama dengan LPTK agar proses pendidikan bagi para pengawas satuan pendidikan yang diberikan beasiswa pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara efektif. Lebih dari itu Direktorat dan atau Dinas Pendidikan bisa mengusulkan kepada LPTK agar diberikan mata-mata kuliah yang sangat diperlukan oleh profesi kepengawasan antara lain: Supervisi Pendidikan, Strategi Pembelajaran Efektif, Penelitian Tindakan Kelas. Mata-mata kuliah di atas sangat diperlukan terutama untuk pengawas yang mengambil program studi di luar program studi Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan baik program sarjana maupun pascasarjana.
Selama pengawas satuan pendidikan mengikuti studi lanjut dengan beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, Kepala Dinas Pendidikian meminta laporan kemajuan studi pengawas satuan pendidikan pada setiap semester kepada pimpinan LPTK. Jika tidak menunjukkan kemajuan diberikan peringatan lisan dan atau tertulis.

D. Pembinaan Kemampuan Profesional
Pembinaan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas baik kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Dengan meningkatnya kompetensi pengawas diharapkan terjadi peningkatan kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dibinanya. Pembinaan diberikan kepada para pengawas satuan pendidikan untuk semua kategori jabatan pengawas yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas utama. Program pembinaan yang dilakukan antara lain adalah sbb :
1. Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas
Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas ditujukan bagi pengawas pratama dan atau pengawas muda kurang dari 3 tahun. Pendampingan dilaksanakan oleh pengawas utama atau pengawas Samapta (Golongan IV/d atau IV/e), dan bila tidak ada maka dibina oleh pengawas yang Golongannya berada setingkat di bawahnya.
Pendampingan terutama difokuskan pada pelaksanaan tugas kepengawasan di sekolah binaannya. Melalui pendampingan diharapkan pengawas pratama dan pengawas muda memperoleh keterampilan dan kemampuan melaksanakan tugas pokok kepengawasan. Pendampingan pengawas dilaksanakan dengan melaksanakan tugas kepengawasan di satuan pendidikan/sekolah binaannya minimal satu semester.
Pengawas utama selain mengarahkan tugas-tugas pokok pengawas satuan pendidikan yang menjadi bimbingannya juga memberikan penilaian terhadap kemajuan dan prestasi pengawas yang didampinginya. Kelebihan dan kekurangan pengawas bimbingannya didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama. Pengawas pratama dan pengawas muda dilatih dan dimbimbing membuat program kerja kepengawasan, metode dan tehnik melaksanakan program pengawasan serta menilai keberhasilan tugas kepengawasan. Program pendampingan ini mirip dengan program magang yang selama ini dilaksanakan.
Pendamping diangkat melalui SK Kepala Dinas Pendidikan. Tugas melaksanakan program pendampingan ini merupakan salahsatu pelaksanaan Tupoksi Pengawas Samapta.
2. Diskusi Terprogram. Diskusi terprogram antar pengawas dilakukan secara berkala minimal dua kali setiap semester. Diskusi dikoordinir oleh Korwas. Tujuan diskusi terprogram adalah meningkatkan kemampuan profesional di bidang kepengawasan agar para pengawas satuan pendidikan dapat mempertinggi kinerjanya di bidang kepengawasan. Materi yang dibahas berkisar pada: (a) peningkatan kompetensi pengawas, (b) tugas pokok dan fungsi pengawas, (c) kinerja dan hasil kerja pengawas, (d) penyusunan program kerja pengawas, (e) pelaporan hasil kerja, (g) inovasi pendidikan dan pembelajaran/bimbingan, (h) sistem evaluasi, (i) pe¬ngembang¬an kurikulum, (j) manajemen sekolah, (k) administrasi sekolah dan (l) kegiatan akademik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Setiap pengawas bisa bertukar pikiran berdasarkan pengalamannya masing-masing. Hasil-hasil diskusi dicatat dan didesiminasikan kepada seluruh pengawas. Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dinas Pen¬didikan memfasilitasi dan memberikan dukungan sumberdaya untuk terselenggaranya kegiatan diskusi terprogram. Fasilitas dan dukungan yang diberikan meliputi: (a) dana, (b) alat tulis, dan (c) fasilitas kerja serta (d) sumberdaya lainnya yang diperlukan.
3. Forum Ilmiah. Forum ilmiah diikuti oleh semua pengawas dan dikoordinir oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten dan Kota. Tujuan forum ilmiah adalah meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan termasuk kemampuan dalam menulis karya ilmiah.
Forum ilmiah membahas tentang: (a) berbagai inovasi pendidikan dan kepengawasan serta, (b) penyusunan karya tulis ilmiah dalam rangka pengumpulan angka kredit untuk kenaikan jabatan pengawas. Topik-topik bahasan yang berkaitan dengan inovasi pendidikan antara lain: (a) berbagai inovasi dalam pembelajaran dan bimbingan, (b) berbagai inovasi dalam sistem penilaian, (c) pengembangan kurikulum, (d) manajemen pendidikan, (e) sistem informasi manajemen, (f) supervisi akademik, (g) supervisi klinis, (h) supervisi manajerial dan (ii) topik-topik lain yang diperlukan untuk peningkatan kemampuan tugas pokok pengawas satuan pendidikan.
Sedangkan topik bahasan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah antara lain: (a) penyusunan makalah, (b) penulisan artikel, (c) penelitian pendidikan dengan tema kepengawasan, (4) teknik penyusunan karya tulis ilmiah, (e) teknik penyusunan proposal, (f) penelitian tindakan kepengawasan, (g) statistik terapan dan (h) angka kredit jabatan fungsional. Dalam forum ilmiah bisa mengundang orang luar dari perguruan tinggi (akademisi), pakar pendidikan, pejabat pendidikan dari Dinas Pendidikan dan atau dari Direktorat Tenaga Kependidikan, Balibang Diknas, LPMP, dan intansi terkait lainnya. Forum ilmiah bisa dilaksanakan minimal satu kali dalam satu semester. Blok grand yang diberikan oleh Ditendik kepada APSI setiap tahunnya dapat digunakan untuk kegiatan ini. Forum ilmiah dapat dilaksanakan dalam bentuk: seminar, workshop, lokakarya, simposium, diskusi panel, dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Monitoring dan Evaluasi. Pembinaan dan pengembangan kemampuan professional pengawas satuan pendidikan/ sekolah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan/ sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sekolah yang dibinanya.
Hasil-hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan guna melakukan pembinaan lebih lanjut. Monitoring dan evaluasi minimal mencakup tiga komponen yakni: (a) kegiatan yang dilakukan pengawas pada saat melakukan pembinan dan pengawasan, (b) kinerja dan hasil kerja pengawas, (c) keberhasilan dan kemajuan pendidikan pada sekolah binaannya.
Alat evaluasi menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh guru dan kepala sekolah mengungkap kegiatan pengawas, kinerja dan hasil kerja pengawas, kemajuan sekolah setelah mendapat pembinaan oleh pengawas. Untuk memudahkan pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi sebaiknya menggunakan kuesioner terstruktur yakni daftar pertanyaan yang telah disertai kemungkinan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang dinilai paling tepat. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan harus menyiapkan kuesioner monitoring dan evaluasi pengawas yang mengungkap ketiga komponen tersebut. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar bagi penilaian kinerja pengawas serta landasan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut.
5. Partisipasi Dalam Kegiatan Ilmiah. Upaya lain yang dapat dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional pengawas dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengawas untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar, lokakarya, diskusi panel, simposisum dan kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan ilmiah tersebut dapat diselenggarakan baik oleh pihak luar misalnya: Perguruan Tinggi, Pemda, Organisasi Profesi, dan pihak terkait lainnya, maupun yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pendidikan itu sendiri. Tema seminar terutama yang membahas berbagai masalah tentang pendidikan dan atau tugas-tugas kepengawasan. Kegiatan ilmiah ini akan bermanfaat bagi pengawas dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang pendidikan dan kepengawasan, agar mereka tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi pendidikan yang sedang berlangsung. Hal yang sama mengikutsertakan dan memfasilitasi pengawas untuk mengikuti kegiatan penataran dan lokakarya yang diselengarakan bagi guru dan atau kepala sekolah. Melalui kegiatan ini wawasan pengawas tidak ketinggalan oleh guru dan kepala sekolah. Manfaat lain dari kegiatan ini adalah diperolehnya penghargaan berupa sertifikat yang dapat digunakan untuk pengumpulan angka kredit jabatan fungsional.
6. Studi Banding. Studi banding pengawas satuan pendidik¬an/sekolah ke daerah kabupaten/kota lain yang dinilai telah maju pendidikannya akan sangat membantu menambah wawasan, dan pengalaman para pengawas dalam melaksana¬kan tugas-tugas kepengawasan. Mereka akan memerpoleh tambahan informasi yang dapat dijadikan bekal dan bahan untuk diterapkan di temapt tugasnya. Untuk keperluan studi banding Pemerintah pusat melalui Direktorat Tenaga Kependidikan dan atau Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memfasilitasinya terutama dana atau pembiayaannya. Sudah barang tentu studi banding diberikan kepada pengawas yang berprestasi sebagai reward atas prestasinya. Studi banding bisa dilaksanakan di dalam daerah satu propinsi, antar propinsi atau ke luar negeri. Studi banding di kabupaten kota di dalam satu propinsi yang sama sebaiknya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan biayai oleh pemerintah daerahnya. Studi banding antar propinsi sebaiknya diselenggarakan dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan studi banding ke luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dengan biaya dari pusat.
Pengawas satuan pendidikan yang diikutsertakan untuk studi banding ke luar negeri adalah pengawas satuan pendidikan yang paling berprestasi dari setiap propinsi atau kabupaten/kota. Program studi banding ke luar negeri disusun dan dipersiapkan oleh Direktorat Tenaga Kependidik¬an. Kegiatan studi banding di dalam negeri antara lain: diskusi dengan Dinas Pendidikan dan Para pengawasnya, kunjungan ke beberapa sekolah yang dinilai berhasil, simulasi dan observasi serta berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut. Diskusi dengan para pengawas dari daerah yang dikunjungi serta kunjungan ke sekolah yang dinilai baik menjadi fakus utama studi banding agar diperoleh wawasan dan pengalaman baru dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Kegaitan studi banding ke luar negeri pada dasarnya sama yakni melakukan diskusi tentang kepengawasan dan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang dinilai berprestasi di negaranya. Laporan studi banding dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Setiap pengawas yang mengikuti studi banding juga diwajibkan menulis makalah dengan tema atau topik yang berkaitan dengan penemuannya dari kegiatan studi banding tersebut dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Direktorat Tenaga Kependidikan.
Semua temuan yang diperoleh dari studi banding harus dipaparkan dan ditularkan kepada pengawas satuan pendidikan yang tidak mengikuti studi banding dalam satu kegiatan khusus yang dikordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Sudah barang tentu temuan-temuan yang dinilai penting dan baru harus diterapkan dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.
7. Rakor Pengawas. Rapat Koordinasi pengawas satuan pendidik¬an/sekolah dilaksanakan pada tiap awal tahun ajaran baru di setiap daerah kabupaten/kota lain. Rakor pengawas bertujuan untuk: (a) meningkatkan pemahaman pengawas satuan pendidikan mengenai berbagai kebijakan dinas pendidikan, (b) membahas laporan hasil kepengawasan tahun lalu, (c) mengevaluasi dan menganalisis hasil kepengawasan, (d) menyusun program pengawasan tahun yang akan datang. Kegiatan Rakor pengawas adalah: (a) mengevaluasi keter¬capai¬an program kerja tahun sebelumnya, (b) menganalisis kendala-kendala/masalah dan temuan, (c) menyusun program kerja dan anggaran satu tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi analisis tersebut, (d) menyusun dan membuat instrumen supervisi yang baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang baru dan mendasarkan hasil revisi terhadap instrumen yang lama, (e) sosialisasi kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pendidikan, (f) pemaparan makalah dari Korwas atau pengawas senior yang ditunjuk dengan moderator pengawas setingkat di bawahnya, (g) koordinasi lintas bidang serta pembagian tugas kepengawasan pada sekolah binaan¬nya masing-masing, (h) pemetaan ketenagaan pengawas yang baru dan yang akan memasuki usia pensiun, (i) membahas persiapan penetapan kandidat pengawas berprestasi untuk memperoleh penghargaan, (j) menyusun standard pelayanan minimal (SPM) dan standard prosedur operasional (SPO) kepengawasan, (k) analisis kebutuhan pengawas satuan pendidikan, termasuk pergantian antar waktu Korwas. Rakor di¬laksanakan dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat serta diikuti oleh seluruh pengawas dan pejabat struktural terkait. Hasil Rakor dijadikan landasan atau acuan dalam meningkatkan tugas-tugas kepengawasan. Penjabaran hasil-hasil Rakor ditindak¬lanjuti dalam rapat-rapat rutin para pengawas secara berkala.
E. Pembinaan Karir
Pembinaan dan pengembangan karir pengawas dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya yang di dalamnya melekat kemampuan professional dan penampilan kinerjanya. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengembangan karir pengawas adalah upaya terencana untuk membantu para pengawas dalam kenaikan pangkat dan jabatannya melalui pengumpulan angka kredit jabatan fungsional. Kenaikan pangkat dan jabatannya harus mengindikasikan meningkatnya kemampu¬an professional dan kinerjanya sebagai pengawas profesional.
Pangkat dan jabatan pengawas mengacu pada Keputusan Menteri PAN nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Berdasarkan keputusan tersebut jabatan fungsional pengawas bergradasi mulai dari: (1) Pengawas Sekolah Pratama golongan III/a – III/b, (2) Pengawas Sekolah Muda golongan III/c – III/d, (3) Pengawas Sekolah Madya golongan IV/a – IV/c, (4) Pengawas Sekolah Utama golongan IV/d – IV/e dengan perhitungan angka kredit. Seiring dengan berlakunya PP No 19 tahun 2005, maka ke depan jabatan pengawas bisa disederhanakan menjadi tiga kategori yakni: (1) pengawas muda, (2) pengawas madya dan (3) pengawas utama. Pengawas pratama tidak diperlukan mengingat semua pengawas yang diangkat dengan kualifikasi sarjana, diprediksi sudah menduduki pangkat/jabatan minimal III/c. Pembinaan dilakukan agar kenaikan pangkat dan jabatan pengawas bisa tepat waktu. Artinya Kepala Dinas Pendidikan harus memotivasi para pengawas agar secara terencana mendesain program kerjanya sehingga setiap pengawas memperoleh kesempatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai nilai kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Program-program pembinaan yang dijelaskan pada berbagai macam program pembinaan profesi di atas, hampir seluruhnya mempunyai nilai angka kredit. Artinya pembinaan kemampuan profesional seperti dijelaskan di atas pada dasarnya berdampak terhadap peingkatan karir pengawas.
Program lain yang bisa dikembangkan adalah memfasilitasi pengawas satuan pendidikan untuk melakukan kegiatan penelitian/kajian/studi tentang kepengawasan. Hasil kajian/penelitian/studi tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu para pengawas harus memiliki kemampuan dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus tentang penelitian pendidikan dan penulisan karya ilmiah.
Kenyataan di lapangan banyak pengawas yang ber¬pangkat/golongan IV/a dan IV/b sulit naik ke jenjang berikutnya disebabkan kurangnya angka kredit yang dimilikinya terutama bidang karya tulis. Oleh sebab itu, perioritas pembinaan karir pengawas ada pada pengawas madya yakni pengawas yang menduduki pangkat IV/a dan IV/b. Namun demikian tidak berarti pengawas dangan jabatan/pangkat lainnya dikesampingkan.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi pengawas peranan Korwas dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) sangat diperlukan. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu memfasilitasi Korwas dan APSI baik dalam hal dana/anggaran maupun daya dukung lainnya. Tidak berlebihan apabila kepada Koordinator Pengawas diberikan tunjangan khusus selain anggaran rutin untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karir pengawas.
Adanya blockgrant atau bantuan lainnya untuk pengawas sebaiknya disalurkan melalui Koordinator Pengawas (Korwas) dan APSI secara langsung sehingga pembinaan dan pengembangan profesi pengawas bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
F. Sumber Daya Pembinaan
Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pengawas menjadi tanggungjawab Direktorat Tenaga Kependidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Propinsi. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir tersebut Kepala Dinas Pendidikan bisa bekerjasama dengan Asosiasi Pengawas (APSI), LPMP, Akademisi dari Perguruan Tinggi Kependidikan serta memberdayakan fungsi dan peran dari Koordinator Pengawas yang ada di setiap Kabupaten/Kota.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran harus menyusun dan mengajukan anggaran pembinaan dan pengembangan pengawas kepada (1) Depdiknas dalam hal ini Direktorat Tenaga Kependidikan dan atau (2) Pemerintah daerah setempat. Mekanisme pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata anggaran untuk pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekurang-kurangnya terdiri atas beberapa kegiatan antara lain kegiatan :
1. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawas satuan pendidikan/sekolah untuk setiap bidang pengawasan.
2. Forum kegiatan ilmiah untuk pengembangan kompetensi pengawas satuan pendidikan/sekolah yang dilaksanakan oleh Korwas dan atau APSI setempat.
3. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh para pengawas sekolah yang menunjang tugas pokok profesinya (kepengawasan).
4. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti oleh perguruan tinggi, Departemen Pendidikan dan lembaga lain yang relevan.
5. Studi lanjut/pelatihan/pendampingan dan studi banding dalam rangka meningkatkan kinerja pengawas sekolah.
6. Penyusunan laporan kegiatan kepengawasan serta tindak lanjut hasil-hasil pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
Anggaran pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pengawas baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Direktorat Tenaga Kependidikan sebaiknya disalurkan melalui Koordinator Pengawas. Untuk itu setiap Korwas harus mengajukan proposal kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepada Direktorat Tenaga Kependidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Proposal kegiatan Korwas berisi: (1) Pen¬dahulu¬an yang bersisi uraian tentang pentingnya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan, (2) Tujuan dan manfaat kegiatan, (3) Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut, (4) Materi yang dibahas dalam kegiatan, (5) Proses pelaksanaan kegiatan, (7) Jadwal waktu kegiatan, (8) Peserta yang terlibat dan nara sumber, (9) Anggaran biaya dan fasilitas yang diperlukan, (10) Tindak lanjut kegiatan.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan karir dan profesi pengawas satuan pendidikan harus dilaporkan baik prosesnya maupun hasil-hasilnya termasuk laporan per¬tanggung¬jawaban keuangan. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas jika pendanaannya bersumber dari Direktorat Tenaga Ke¬pendidik¬an.
Direktorat Tenaga Kependidikan dan Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawas yang dilaksanakan baik oleh Korwas maupun oleh APSI setempat.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Kebutuhan Diklat
Gambaran obyektif di lapangan menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi tenaga pengawas masih perlu ada peningkatan disebabkan adanya tuntutan peningkatan mutu pendidikan dan belum adanya pembinaan tenaga pengawas yang terpola dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pentingnya pendidikan profesi pengawas agar memiliki kompetensi pengawas yang profesional hanya bisa dilakukan pada calon-calon pengawas di masa mendatang. Namun bagi pengawas yang telah ada dalam pengertian telah menjadi pengawas, pendidikan profesi pengawas akan menjadi beban tersendiri apalagi bagi pengawas yang telah berusia 50 tahun.
Sungguhpun demikian kompetensi pengawas yang telah ada perlu ditingkatkan seiring dengan pembinaan karir mereka sebagai pengawas profesional. Adanya sertifikasi pengawas seperti halnya bagi tenaga pendidik dalam kaitannya dengan tunjangan profesinya dan uji kompetensi bagi pengawas tidak bisa dihindarkan lagi. Hanya pengawas yang memiliki standar kompetensi yang patut diberikan sertifikat sehingga jabatan pengawas bisa melekat pada dirinya. Oleh sebab itu upaya meningkatkan kemampuan profesional pengawas yang telah ada melalui uji kompetensi agar mereka bisa memenuhi standar yang ditentukan mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan atau Diklat Pengawas.
Diklat pengawas pada hakekatnya berlaku bagi calon pengawas maupun bagi yang telah menjadi pengawas walaupun telah melalui pendidikan profesi pengawas di LPTK. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kebutuhan bagi tenaga pengawas bukan sekedar untuk mencapai kompetensi profesional semata melainkan karena adanya tuntutan dan kebutuhan pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara berkelanjutan. Adanya perubahan kebijakan pendidikan, perkembangan iptek serta berbagai inovasi pendidikan yang terjadi dan akan terjadi di masa mendatang, pendidikan dan pelatihan merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adanya jenjang jabatan pengawas yang berlaku saat ini yakni jabatan pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas utama tidak hanya dilihat dari golongan dan kepangkatan sesuai dengan aturan yang ada tetapi juga harus mengimplikasikan kemampuan profesionalnya. Kemampu¬an profesional tersebut salah satu diantaranya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang terpola dan berjenjang. Hal ini menunjukkan perlu adanya jenjang atau tingkat Diklat untuk pengawas. Jika ini bisa dilaksanakan maka pembinaan dan pengembangan karir pengawas sesuai dengan jabatannya serta peningkatan kompetensi profesional pengawas akan berjalan sebagaimana harusnya.
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diberikan kepada pengawas dan calon pengawas satuan pendidikan/sekolah dibagi menjadi empat jenjang secara gradual. Keempat jenjang tersebut adalah: (1) Diklat Jenjang Dasar, (2) Diklat Jenjang Lanjut, (3) Diklat Jenjang Menengah dan (4) Diklat Jenjang Tinggi.
Diklat Jenjang Tinggi diberikan kepada pengawas yang telah mengikuti Diklat Jenjang Menengah. Diklat Jenjang menengah diberikan kepada pengawas yang telah mengikuti Diklat Jenjang Lanjut. Diklat Jenjang lanjut diberikan kepada pengawas yang telah mengikuti Diklat Jenjang Dasar. Semua jenjang Diklat dilaksanakan selama satu minggu dengan tagihan waktu 60-70 jam. Satu jam dihitung 45 menit. Materi Diklat untuk semua jenjang terdiri tiga kategori yakni: materi umum sekitar 10%, materi inti/pokok sekitar 75%, dan materi penunjang sekitar 15%.
B. Tujuan dan Hasil Diklat
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pengawas secara umum bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pengawas sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pengawas dapat dilihat dari peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Oleh sebab itu muara dari tujuan diklat pengawas, secara umum adalah meningkatnya mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Tujuan umum Diklat pengawas satuan pendidikan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan-tujuan khusus Diklat sesuai dengan jenjang Diklat. Sedangkan hasil yang diharapkan dari Diklat pengawas ini adalah diperolehnya tenaga pengawas yang memiliki kompetensi profesional, yang ditunjukkan dengan optimalnya kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.
Bagi pengawas sekolah yang sudah aktif tetapi belum memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Pengawas, tanda lulus Diklat Jenjang dasar dan jenjang lanjut diakui dan dihargai untuk pendidikan profesi pengawas, maksimal setara 10 SKS. Peserta yang gagal dalam setiap tipe Diklat pengawas, wajib menempuh ulang satu kali dengan harapan berhasil. Jika tetap gagal maka dinyatakan tidak layak menjadi pengawas. Pengawas yang tidak layak dikembalikan fungsinya ke jabatan semula, atau pensiun dini atau alih tugas pada jabatan/pekerjaan lain.
C. Diklat Jenjang Dasar
Diklat jenjang Dasar diberikan kepada: (1) calon pengawas yang sudah selesai mengikuti pendidikan profesi pengawas dan akan diangkat sebagai pengawas pratama atau pengawas muda, dan (2) pengawas yang telah jadi (sudah bekerja sebagai) pengawas dengan masa kerja pengawas kurang dari 3 tahun dan belum lulus uji kompetensi pengawas, sehingga belum mem¬peroleh sertifikat pengawas.
Tujuan Diklat Jenjang Dasar adalah mempersiapkan pengawas dan calon pengawas agar memiliki kompetensi profesional sebagai pengawas satuan pendidikan sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Dengan kata lain, Diklat Jenjang Dasar diarahkan kepada orientasi kerja pengawas dan kepengawasan. Alokasi waktu Diklat Jenjang Dasar selama 7 hari efektif dengan alokasi waktu berkisar antara 60-70 jam.
Materi Diklat Dasar diberikan dalam bentuk teori dan praktek dengan perbandingan 60 persen teori dan 40 persen praktek. Diklat Jenjang Dasar diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota bekerjasama dengan LPMP setempat.
Bagi peserta yang statusnya telah menjadi pengawas dan telah dinyatakan lulus Diklat Jenjang Dasar diberikan surat tanda lulus Diklat (STL). Demikian juga bagi calon pengawas yang telah selesai dan lulus mengikuti pendidikan profesi pengawas di LPTK dan dinyatakan lulus Diklat Jenjang Dasar diberikan STL. Mereka itu berhak menyandang jabatan pengawas pratama atau pengawas muda sesuai dengan pangkat dan golongannya.
Pengawas satuan pendidikan yang telah mengikuti Diklat ini ditempatkan/diterjunkan sebagai pengawas satuan pendidikan/ sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua pengawas yang telah memperoleh STL Diklat Jenjang Dasar berhak untuk mengikuti Diklat Jenjang Lanjut setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Materi Diklat Jenjang Dasar adalah materi Diklat yang dapat membekali pengawas satuan pendidikan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas professional. Ada dua bidang pengawasan yakni pengawasan bidang akademik dan pengawasan bidang manajerial. Pengawasan akademik berkaitan dengan pembinaan guru dalam mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar. Sedangkan pengawasan manajerial berkaitan dengan pembinaan kepala sekolah dan stakeholder lainnya dalam rangka mempertinggi kinerja sekolah. Berikut ini adalah materi atau bahan Diklat yang diberikan pada Diklat Jenjang Dasar.

Materi Umum Diklat Jenjang Dasar
1. Kebijakan Pendidikan Nasional (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: peraturan perundang-undangan pendidik¬an, arah dan tujuan pendidikan nasional (Renstra Depdiknas), delapan standar nasional pen¬didikan, struktur organisasi departemen pendidikan.
2. Kebijakan Direktorat Jenderal PMPTK ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: visi, misi, dan tujuan Ditjen PMPTK, program-program Ditjen PMPTK, peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan mutu tenaga Kependidikan, program dan kegiatan Direktorat Tenaga Kependidikan serta implikasinya bagi pengawas.
Materi Inti Diklat Jenjang Dasar
1. Kepengawasan/Supervisi Pendidikan (6 jam)
Bahan kajian terdiri atas: konsep pengawas dan ke¬pengawasan, bidang pengawasan, tugas pokok dan fungsi pengawas, prinsip-prinsip pengawasan, teknik¬-teknik supervisi/pengawasan, pengawasan akademik, pengawas¬an manajerial, kinerja, hasil kerja dan tindak lanjut pengawasan, indikator keberhasilan pengawasan.
2. Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan (8 jam)
Bahan kajian terdiri atas: arti dan ciri kompetensi, kompetensi pribadi, kompetensi social, kompetensi pedagogic, kompetensi professional, uji kompeten¬si, simulasi uji kompetensi, analisis hasil uji kompetensi, kompetensi dan profesionalisme pengawas.
3. Kinerja Pengawas Satuan Pendidikan (6 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian kinerja dan hasil kerja, indikator keberhasilan kinerja, indeks kinerja pengawas, prosedur dan tehnik penilaian kinerja, analisisi SWOT, pelaporan hasil kerja.
4. Program Kerja Pengawas ( 8 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian dan ruang lingkup program kerja, langkah dan prosedur penyusunan program kerja kepengawasan, program kerja sekolah, strategi pelaksanaan program kerja kepengawasan, penilaian dan umpan balik, praktek penyusunan program kerja kepengawasan.
5. Angka Kredit Jabatan Pengawas (4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian jabatan fungsional, jenjang dan pangkat, rincian tugas pengawas dan angka kreditnya, bidang dan unsur kegiatan serta angka kredit¬nya, penilaian dan penetapan angka kredit, mekanisme penilaian
6. Praktek Kepengawasan di Sekolah (20 jam)
Praktek pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial di sekolah, analisis hasil praktek lapangan di sekolah, masalah dan kendala yang dihadapi serta alternative pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan supervisi, mempresentasikan hasil laporannya.
Materi Penunjang Diklat Jenjang Dasar
1. Evaluasi Pendidikan (4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian dan ruang lingkup penilaian pendidikan, model-model penilaian pendidikan, penilaian program pendidikan, penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, instrument/alat penilaian, pemanfaatan hasil penilaian
2. Penelitian Tindakan (5 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas; pengertian penelitian tindakan kelas (PTK), karakteristik PTK, prinsip-prinsip PTK, tujuan dan manfaat PTK, prosedur pelaksana¬an PTK, penyusunan proposal PTK, penulisan laporan PTK.
D. Diklat Jenjang Lanjut
Diklat Jenjang Lanjut diberikan kepada pengawas satuan pendidikan yang telah mengikuti dan memperoleh STL Diklat Jenjang Dasar. Tujuan Diklat Jenjang Lanjut adalah membina para pengawas agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan professionalnya sebagai pengawas satuan pendidikan. Dengan kata lain Diklat ini berorientasi pada pengembangan diri pengawas satuan pendidikan/sekolah dalam membina dan mengembangkan kemampuan professional guru dan kepala sekolah binaannya. Alokasi waktu pelaksanaan Diklat Jenjang Lanjut sekitar 70-80 jam atau sekitar satu minggu. Diklat Jenjang Lanjut diselenggarakan di tingkat propinsi, dilaksanakan oleh LPMP bekerjasasama dengan Dinas Pendidikan Tingkat Propinsi. Tempat penyelenggaraan Diklat di gedung LPMP atau di tempat lain pada tingkat propinsi. Bagi pengawas yang telah mengikuti Diklat Jenjang Lanjut dan dinyatakan lulus diberikan STL Diklat Jenjang Lanjut dan berhak mengikuti Diklat Jenjang Menengah secaara kompetitif apabila calon peserta Diklat jumlahnya melebihi quota yang tersedia. Materi/mata Diklat terdiri atas dua bidang yakni (1) materi yang berkaitan dengan berbagai aspek yang menunjang pengembangan teknis edukatif/ pengawasan akademik dan (2) materi yang berkaitan berbagai aspek yang menunjang pengembangan kepeminpinan pendidikan/pengawasan manajerial. Materi/mata Diklat yang diberikan kepada peserta terdiri atas teori dan praktrek dengan perbandingan 50 persen teori dan 50 persen praktek. Materi/mata Diklat adalah sebagai berikut :
Materi Umum Diklat Jenjang Lanjut
1. Kebijakan Pendidikan Nasional (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: peraturan perundang-undangan pendidik¬an, arah dan tujuan pendidikan nasional (Renstra Depdiknas), delapan standar nasional pen¬didikan, struktur organisasi departemen pendidikan.
2. Kebijakan Direktorat Jenderal PMPTK ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: visi, misi, dan tujuan Ditjen PMPTK, program-program Ditjen PMPTK, peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan mutu tenaga Kependidikan, program dan kegiatan Direktorat Tenaga Kependidikan serta implikasinya bagi pengawas.
Materi Inti/Pokok Diklat Jenjang Lanjut
1. Model-model Pembelajaran (6 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas: hakekat belajar dan pem¬belajaran, teori belajar dan pembelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran expository, model pembelajaran kolaboratif, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran deduktif, model pembelajaran induktif, model pembelajaran konstruktivis¬me, model pembelajaran interaksi social, model pem¬belajar¬an analisis tugas, evaluasi pembelajaran.
2. Bimbingan Konseling di Sekolah (4 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas: pengertian bimbingan konseling, azas-azas bimbingan konseling, teknik pemahaman individu, metode dan teknik konseling, analisisi kasus, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, penyusunan program bimbingan konseling di sekolah, penilaian program bimbingan konseling.
3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar ( 6 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas; pengertian dan fungsi penilaian, jenis-jenis penilaian, penilaian proses belajar, penilaian hasil belajar, alat penilaian, penulisan butir soal, analisis butir soal, sistem penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, praktek penyusunan alat penilaian.
4. Kurikulum Berbasis Kompetensi ( 4 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas ; pengertian dan fungsi kurikulum, komponen kurikulum, landasan kurikulum, konsep kompetensi dalam kurikulum, pengembangan kurikulum/silabus mata pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi mata pelajaran, kurikulum dan hasil belajar.
5. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (8 jam)
Bahan kajian Diklat terdiri atas: Pengertian mutu pendidikan, konsep manajemen pendidikan, konsep dasar MPMBS, karakteristik MPMBS, desentralisasi sekolah, konsep pelaksanaan MPMBS, monitoring dan evaluasi.
6. Praktek Pengawasan Akademik dan Pengawasan Manajerial (20 jam)
Praktek pengawasan akademik dan pengawasan manajerial di sekolah, seminar hasil praktek lapangan, uimpan balik dan tindak lanjut.

Materi Penunjang Diklat Jenjang Lanjut
1. Profesionalisme Guru ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: Pengertian profesi, konsep profesionaliosme guru, kompetensi professional guru, kinerja guru, pengembangan kemampuan professional guru, kemampuan professional guru dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Angka kredit jabatan fungsional Guru (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas ; jabatan fungsional guru, jenjang jabatan dan pangkat, rincian tugas dan unsur kegiatan serta angka kreditnya, bidang dan unsur kegiatan dan angka kerditnya, penetapan angka kredit, mekanisme penilaian angka kredit jabatan guru.
E. Diklat Jenjang Menengah
Diklat Jenjang Menengah diberikan kepada pengawas madya dan utama yang telah menempuh dan lulus Diklat Jenjang Lanjut. Tujuan Diklat Jenjang Menengah adalah mempersiapkan pengawas satuan pendidikan agar memiliki kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan khususnya kepengawasan serta mampu menyusun karya tulis ilmiah untuk pengumpulan angka kredit jabatan fungsioanl pengawas satuan pendidikan. Diklat Jenjang Menengah dilaksanakan di tingkat propinsi oleh LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dengan bimbingan Direktorat Tenaga Kependidikan. Alokasi waktu untuk pelaksanaan Diklat ini berkisar antara 60-70 jam atau sekitar satu minggu. Materi Diklat diberikan dalam bentuk teori dan praktek dengan perbandingan 40 persen teori dan 60 persen praktek. Materi Diklat terdiri atas :
Materi Umum Diklat Jenjang Menengah
1. Kebijakan Pendidikan Nasional (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: peraturan perundang-undangan pendidik¬an, arah dan tujuan pendidikan nasional (Renstra Depdiknas), delapan standar nasional pen¬didikan, struktur organisasi departemen pendidikan.
2. Kebijakan Direktorat Jenderal PMPTK ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: visi, misi, dan tujuan Ditjen PMPTK, program-program Ditjen PMPTK, peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan mutu Tenaga Kependidikan, program dan kegiatan Direktorat Tenaga Kependidikan serta implikasinya bagi pengawas.
Materi Inti/Pokok Diklat Jenjang Menengah
1. Hakekat Penelitian Pendidikan ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian penelitian pendidikan, langkah-langkah penelitian, jenis dan ruang lingkup penelitian pendidikan, penelitian kualitatif dan kuantitatif, bidang kajian penelitian kepengawasan.
2. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif (6 jam )
Bahan kajian terdiri atas ; Perumusan masalah, kajian teori dan hipotesis, metode penelitian, populasi dan sample, tehnik pengumpulan data dan instrumen, tehnik analisis data
3. Metodologi Penelitian Kualitatif ( 6 jam)
Bahan kajian terdiri atas, fokus masalah, acuan teori, pendekatan dan metode, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.
4. Penyusunan proposal penelitian ( 4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian dan fungsi proposal penelitian, langkah penyusunan proposal penelitian, isi dan sistematika proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif, penilaian proposal penelitian.
5. Teknik Penulisan Karya Ilmiah (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian karya ilmiah, tata cara/teknik penulisan, notasi ilmiah, bahasa ilmiah, penulisan makalah, penulisan artikel.
6. Praktek Penyusunan Proposal Penelitian (12 jam)
Praktek penyusunan proposal kuantitatif dan penelitian kualitatif dalam bidang kepengawasan
Materi Penunjang Diklat Jenjang Menengah
1. Statistika Untuk Penelitian ( 4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian dan fungsi statistika, jenis data dan pengukurannya, statistika parametrik dan non-parametrik, statistika deskriptif, statistika inferensial.
2. Praktek Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian (4 jam)
Bahan kajian: studi kasus pengolahan dan analisis data hasil penelitian.
6. Diklat Jenjang Tinggi
Diklat Jenjang Tinggi diberikan kepada pengawas utama yang telah menempuh Diklat Jenjang Menengah. Tujuan Diklat ini adalah mempersiapkan pengawas yang siap memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pengawas pratama dan muda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta siap melaksanakan tugas apapun di bidang kepengawasan termasuk pengawasan Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Diklat pengawas jenjang tinggi dilaksanakan di tingkat Nasional oleh Direktorat Tenaga Kependidikan selama 7 hari efektif atau sekitar 70 jam dalam bentuk TOT dan atau Workshop Manajerial Skill Kepengawasan. Materi atau mata Diklat diberikan daslam bentuk teori dan praktek dengan proporsi 50 persen teori dan 50 persen praktek. Materi atau mata Diklat adalah sebagai berikut :
Materi Umum Diklat Jenjang Tinggi
1. Kebijakan Pendidikan Nasional (3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: peraturan perundang-undangan pendidik¬an, arah dan tujuan pendidikan nasional (Renstra Depdiknas), delapan standar nasional pen¬didikan, struktur organisasi departemen pendidikan.
2. Kebijakan Direktorat Jenderal PMPTK ( 3 jam)
Bahan kajian terdiri atas: visi, misi, dan tujuan Ditjen PMPTK, program-program Ditjen PMPTK, peningkatan mutu tenaga pendidik, peningkatan mutu tenaga Kependidikan, program dan kegiatan Direktorat Tenaga Kependidikan serta implikasinya bagi pengawas.
Materi Pokok/ Inti
1. Inovasi Pendidikan (6 jam)
Bahan kajian terdiri atas: inovasi kurikulum, inovasi pembelajaran, inovasi kepengawasan, inovasi penilaian dan ujian, inovasi manajemen pendidikan, inovasi tentang pendidikan alternatif.
2. Pendampingan Tugas Kepengawasan (4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengertian tujuan dan fungsi pendampingan pengawasan, model-model pendampingan, perencanaan pendampingan tugas kepengawasan, strategi pelaksanaan pendampingan, penilaian keberhasilan tugas pendampingan, pelaporan tugas pendampingan.
3. Sekolah Nasional Berstandar Internasional (6 jam)
Bahan kajian terdiri atas: kurikulum dan system, pendidikan, strategi pembelajaran, sistem penilaian dan ujian, administrasi dan manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiaayan pendidikan, peran serta masyarakat, networking lembaga pendidikan.
4. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (6 jam)
Bahan kajian terdiri atas: pengenalan komputer (bagi pemula), konsep dasar sistem informasi, teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, jaringan kepengawasan, penggunaan computer untuk sistem informasi.
5. Manajemen Kepengawasan (4 jam)
Bahan kajian terdiri atas: otonomi pendidikan dan implikasinya bagi kepengawasan, struktur organisasi kepengawasan, pengembangan networking, koordinasi internal dan eksternal, koordinasi tugas kepengawasan, penilaian dan pengendalian kepengawasan, kepengawas¬an dan peningkatan mutu pendidikan.

  1. Studi Banding/Studi lapangan (20 jam)
    Studi banding ke Sekolah Nasional Bertaraf Internasional di Jakarta dan kota lainnya di Nusantara selama dua hari penuh.
    Materi Penunjang
  2. Praktek Komputer ( 8 jam)
    Bahan praktek terdiri atas: pengenalan computer, pengenalan program/software,
  3. Praktek penggunaan komputer, website, email dll.
    Silabus semua jenjang Diklat yang dikemukakan di atas sebagaimana terlihat pada lampiran.
    F. Perencanan dan Pelaksanaan Diklat
    Semua jenjang Diklat yang dikemukakan di atas perlu dibuat perencanaan yang matang sebelum Diklat tersebut dilaksanakan. Tanpa perencanaan yang matang dan komprehensif baik dari segi teknis edukatif maupun dari segi teknis administratif, pelaksanaan Diklat tidak akan mencapai hasil yang optimal.
  4. Perencanaan Diklat.
    Perencanaan Diklat adalah proyeksi atau perkiraan tentang apa dan bagaimana Diklat itu harus dilaksanakan. Perencanaan Diklat dibuat oleh penyelenggara Diklat jauh sebelum pelaksanaan Diklat. Untuk itu penyelenggara Diklat, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau LPMP bahkan Direktorat Tenaga Kependidikan perlu membentuk Panitia Diklat. Panitia terdiri atas: (1) panitia pengarah (steering commite), dan (2) panitia pelaksana (organizing commite). Sudah barang tentu di luar dua panitia tersebut ada organisasi di atasnya misalnya Penanggung Jawab, Pembina atau sebutan lain yang diperlukan.
    Panitia pengarah bertanggung jawab atas teknis edukatif atau bidang akademik berkaitan dengan: materi/mata Diklat, kualifikasi dan kompetensi pelatih dan fasilitator, peserta Diklat dan kompetensi yang diharapkan setelah Diklat selesai, kegiatan pembelajaran selama Diklat berlangsung, penilaian keberhasilan Diklat dan aspek akademik lainnya.
    Panitia pelaksana bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan Diklat yang mencakup: administrasi, faslitas/daya dukung serta sumber daya (dana, manusia, peralatan, waktu, tempat) yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan Diklat. Koordinasi kerja dari kedua panitia tersebut sangat diperlukan.
    Perencanan Diklat dibuat bersama oleh Panitia Diklat (pantia pengarah dan panitia pelaksana). Perencanaan dituangkan dalam bentuk proposal atau pedoman/program Diklat dan atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan (biasanya harus sesuai dengan Dipa). Isi proposal/perencanaan Diklat sekurang-kurangnya memuat:
    a. Latar belakang atau pendahuluan, yang berisi: kemengapaan Diklat itu dilaksanakan.
    b. Tujuan, manfaat dan hasil yang diharapkan, yang berisi: target yang ingin dicapai dan indikator keberhasilannya serta manfaat yang diperoleh dari Diklat.
    c. Materi/mata Diklat yang akan diberikan (lihat kurikulum setiap jenjang Diklat) termasuk siapa pelatihnya, dan berapa jam diberikan, bahan atau makalah dari setiap pelatih.
    d. Kegiatan pembelajaran selama pelatihan, seperti ceramah umum/pleno, tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi, praktek lapangan, demonstrasi, dan metode lain yang diperlukan sesuai dengan isi mata Diklat.
    e. Nama pelatih dan fasilitator yang akan dibutuhkan/digunakan. Pemilihan pelatih dan nara sumber hendaknnya dipilih berdasarkan jumlah yang diperlukan, kualifikasi, kompetensi, keahlian, pekerjaan dan jabatan, kesediaan, waktu yang tersedia serta jarak tempat tinggal pelatih dengan tempat Diklat. Mintalah curriculum vitae (CV) dari setiap pelatih dan nara sumber.
    f. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan memperhatikan persyaratan peserta dari setiap jenjang Diklat. Selain itu dipertimbangkan tentang jumlah peserta, kualifikasi akademik, pengalaman kerja sebagai pengawas, prestasi kerja dan faktor lain sesuai dengan persyaratan dan tujuan Jenjang Diklat.
    g. Tempat dan waktu pelaksanaan Diklat, kemukakan alamat lengkap tempat pelatihan secara jelas dengan nomor telpon dan fax. Demikian juga waktu pelaksanaan Diklat: berapa hari pelaksanaan, kapan dimulai/dibuka dan kapan berakhir/ditutup.
    h. Jadwal kegiatan pelatihan. Jadwal kegiatan berisi: hari dan tanggal, jam belajar, topik dan kegiatan yang dibahas untuk setiap jam belajar, pembicara dan moderator, termasuk acara pembukaan dan penutupan Diklat. Jadwal kegiatan bisa dimasukkan dalam isi proposal, bisa pula dilampirkan dalam proposal.
    i. Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Diklat. Anggaran biaya yang diajukan mulai dari: persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut Diklat. Rincian anggaran minimal memuat untuk keperluan: (a) rapat-rapat persiapan, (b) alat tulis, (c) akomodasi, (d) transfortasi, (e) perlengkapan peserta, (f) honor panitia, pelatih dan nara sumber, (g) penggandaan bahan dan makalah, (h) studi lapangan (kalau ada), (i) penyadiaan fasilitas pelatihan, (j) penulisan laporan Diklat, dll. sesuai kebutuhan. Besarnya anggaran disesuaikan dengan mata anggaran yang tersedia.
    j. Organisasi pelaksana Diklat. Organisasi pelaksanaan Diklat memuat susunan kepanitiaan beserta nama-namanya dan jika perlu dengan job deskripsinya.
    k. Tata tertib Diklat, baik untuk peserta, panitia dan pembicara/nara sumber. Tata tertib menjelaskan hak dan kewajiban peserta, panitia, pembicara/fasilitator selama berlangsungnya Diklat.

Proposal Diklat yang telah dibuat oleh panitia setelah dibahas dan disiskusikan serta disetujui oleh semua anggota panita Diklat diajukan kepada pimpinan kelembagaan penyelenggara Diklat untuk pengesahan¬nya sebelum Diklat dilaksanakan. Proposal yang telah disetujui digandakan dan dibagikan kepada peserta pada saat peserta datang dan mencatatkan dirinya pada petugas/panitia di tempat pelaksanaan Diklat.
2. Pelaksanaan Diklat
Pelaksanaan Diklat pada hakikatnya mewujudkan pelaksanaan kegiatan Diklat sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun dalam proposal Diklat termasuk komponen-komponen lainnya. Untuk itu kegiatan yang harus dilaksanakan diurutkan sebagai berikut, dengan asumsi tempat dan waktu pelaksanaan telah dipastikan:
Pemberitahuan sekaligus pemanggilan secara tertulis kepada Peserta Diklat, Pembicara/Fasilitator sesuai jadwalnya masing-masing. Dalam surat opemberitahuan/pemanggilan tersebut disertakan borang Curriculum Vitae (CV) mereka masing-masing serta surat kesediaan mengikuti peserta yang harus dikirimkan secepatnya sebelum Diklat dimulai. Khusus kepada pembicara selain CV dan surat kesediaan, juga diminta menulis makalah sesuai dengan topiknya masing-masing dan harus dikirimkan kepada panitia sebelum Diklat disediakan. Surat pemberitahuan sekaligus pemanggilan tersebut paling lambat dua minggu sebelum Diklat dilaksanakan harus sudah diterima peserta.
3. Evaluasi Diklat
Setiap Diklat yang diberikan kepada pengawas sekolah/satuan pendidikian harus dinilai keberhasilannya. Penilaian Diklat terdiri atas penilaian proses pelaksanaan Diklat atau penilaian formatif, penilaian hasil Diklat atau penilaian sumatif dan penilaian performance dalam melaksanakan hasil Diklat atau penilaian dampak.
Penilaian pelaksanaan Diklat atau penilaian formatif dilaksanakan pada saat berlangsungnya kegiatan Diklat. Aspek yang dinilai adalah: kedisiplinan (peserta, pelatih, fasilitator, penitia pelaksana), keterlibatan peserta dalam kegiatan belajar/pelatihan, sikap dan motivasi peserta, tanggung jawab sebagai peserta diklat, proses pembelajaran selama Diklat berlangsung, kemampuan pelatih dan fasilitator/nara sumber, fasilitas yang tersedia, waktu pelaksanaan, tempat dan akomodasi, dll. Alat evaluasi yang digunakan antara lain: kuesioner terstruktur, observasi terstruktur dan wawancara. Hasil penilaian formatif ini dijadikan dasar atau bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Diklat selanjutnya.
Penilaian hasil Diklat atau penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir kegiatan Diklat. Aspek yang dinilai adalah: penguasaan materi yang diberikan, penguasaan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan materi yang diberikan, sikap terhadap pemanfaatan hasil Diklat dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Alat evaluasi yang digunakan antara lain tes (pretest dan post-test), observasi, simulasi dan skala sikap. Hasil penilaian ini dijadikan bahan untuk menentukan prestasi pengawas dalam mengikuti Diklat termasuk penetapan peserta Diklat terbaik, pemberian sertifikat dan penghargaan kepada peserta Diklat.
Penilaian dampak hasil Diklat dilaksanakan setelah peserta Diklat kembali melaksanakan tugas di tempat masing-masing, paling lama tiga bulan setelah pengawas mengikuti Diklat. Tujuannya untuk melihat sejauhmana hasil-hasil Diklat dilaksanakan oleh para pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasannya masing-masing serta mengidentifikasi relevansi materi Diklat dengan kebutuhan kepengawasan di lapangan/di sekolah. Alat evaluasi yang digunakan adalah observasi, uji kinerja pengawas, wawancara terfokus (focused group disscussion) dan kuesioner. Hasil penilaian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan kinerja pengawas sekolah melalui indeks kinerja yang dicapainya. Selain itu dapat juga dijadikan bahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program/kurikulum Diklat di masa mendatang.
Penilaian Diklat pengawas sekolah/satuan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas dilaksanakan oleh penyelenggaran Diklat dan atau oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX
PENGHARGAAAN DAN PERLINDUNGAN

A. Konsep Penghargaan & Perlindungan
Penghargaan merupakan salah satu komponen penting dalam aspek motivasional dalam dunia kerja. Setiap individu yang menjadi bagian dari suatu sistem kerja akan merasa nyaman dan aman manakala keberadaaannya diakui dan dihargai. Pengharga¬an memiliki arti penting serta dimensi yang luas bagi tumbuh¬kembangnya motivasi kerja dan penampilan kerja individu dalam suatu unit organisasi.
Penghargaan dimaknai sebagai suatu pengakuan terhadap eksistensi dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Penghargaan sesungguhnya melibatkan siklus berkesinambungan yang dimulai dari pe¬maham¬an terhadap job deskripsi, kompetensi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pembinaan karir, penilaian kinerja, dan penghargaan.
Seseorang akan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya manakala ia mampu memahami job deskripsi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan memiliki kompetensi untuk menjalankan job deskripsi, tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh seseorang pada akhirnya akan dinilai oleh pengguna jasa dengan perangkat sistem penilaian kinerja karyawan. Dari hasil penilaian kinerja itulah akan menjadi dasar bagi pemberian penghargaan baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Penghargaan atas suatu pelaksanaan tugas pada akhirnya juga akan membawa imbas terhadap munculnya penghargaan kepada profesi yang diemban oleh individu yang bersangkutan.
Dalam keseharian penghargaan terhadap individu terkait dengan bidang tugasnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari yang sifatnya verbal (sanjungan, pujian verbal), non verbal seperti tepukan pundak, acungan jempol, tepuk tangan dan berbagai bahasa tubuh yang menunjukkan penghargaan. Di sisi lain, penghargaan juga diberikan dalam bentuk sertifikat semacam Satyalencana, Bintang Maha Putera dan sejenisnya. Sekarang ini umumnya penghargaan juga diberikan dalam bentuk penghargaan finansiil seperti: pemberian hadiah tabungan, hadiah beasiswa dan sejenisnya. Ringkasnya semakin jelas penghargaan yang diberikan kepada karyawan akan semakin besar dampaknya terhadap motivasi dan kinerja karyawan tersebut. Semua pakar psikologi motivasi, menampilkan betapa penting peran penghargaan bagi tumbuhkembangnya motivasi kerja karyawan. Berikut ini disajikan diagram Mainspring Of Motivation yang menampilkan urgensi pemberian penghargaan untuk memotivasi kinerja karyawan:

B. Penghargaan dan Perlindungan serta Prestasi Kerja
Perlindungan dan rasa aman psikologis menjadi syarat agar pengawas merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Rasa aman dalam bekerja berpengaruh pada daya konsentrasi kerja, kesungguhan dan totalitas kerja. Hal ini sangat penting karena konsentrasi menjadi basis kecermatan, ketepatan dan efesiensi serta efektivitas kerja. Konsentrasi dan totalitas kerja akan menjadi elemen penting dalam melaksanakan tugas. Tanpa adanya jaminan perlindungan kerja yang komprehensif pengawas satuan pendidikan akan bekerja dengan penuh keraguan, kurang totalitas kerja. Dalam kondisi semacam itu, pengawas satuan pendidikan akan sulit mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas profesional.
Perlindungan kerja pengawas adalah suatu bentuk atau cara menciptakan situasi kerja yang aman dan nyaman. Perlindungan itu dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yang dilandasi oleh aturan perundang-undangan yang secara terprogram disusun dengan maksud untuk bisa memberikan jaminan kepastian hukum setiap individu pengawas untuk bisa melakukan berbagai tugas dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adanya jaminan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya akan menumbuhkan iklim kerja yang sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas kinerja dan hasil kerjanya.
Rollomay (1989) menyatakan bahwa ada dua hal yang harus dikembangkan untuk mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas kerja. Pertama, rasa aman psikologis (psychological safety). Kedua, kebebasan psikologis (psycho¬logic¬al freedom).
Rasa aman psikologis (psychological safety) dapat dibangun jika setiap pengawas satuan pendidikan memiliki jaminan kepastian hukum atas dasar undang-undang atau peraturan pemerintah yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selama mereka menjalankan tugas dalam koridor tupoksi yang menjadi kewenangan sesuai dengan aturan hukum dan tata cara kerja birokrasi yang disepakati maka pengawas satuan pendidikan akan merasa aman secara psikologis.
Adapun yang dimaksud dengan kebebasan psikologis adalah suasana hati yang merasa tanpa beban, tidak tertekan, tidak terintimidasi oleh lingkungan kerja, ataupun orang lain. Kebebasan psikologis ini dapat diwujudkan jika dalam bekerja setiap tenaga pengawas satuan pendidikan punya pedoman atau rujukan aturan hukum perundang-undangan yang jelas dan rinci. Dengan demikian kebebasan psikologis bukan berarti kebebasan yang tanpa batas melainkan justru kebebasan yang terbatas pada koridor hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan.
Kebebasan dan rasa aman psikologis ini menjadi modal utama dalam meningkatkan kreativitas, inovasi dan produktivitas kerja pengawas satuan pendidikan. Dengan rasa aman dan kebebasan psikologis itu memungkinkan setiap pengawas satuan pendidikan dapat bekerja dengan penuh dedikasi, tidak cemas, tidak diliputi rasa takut, dan was-wqas sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.
Dampak lain dari rasa aman dan kebebasan psikologis adalah berkembangnya budaya kerja yang sehat, disiplin dan produktif. Bekerja dengan rasa aman dan bebas dapat menumbuhkan berbagai ide kreatif dan inovasi produk dalam memberikan layanan pada stakeholder pendidikan. Hal inilah yang menjadikan perlunya implementasi kebijakan Harlindung bagi pengawas satuan pendidikan untuk dilakukan secara optimal.
C. Tujuan Penghargaan
1. Tujuan Umum:
Meningkatkan self esteem dan motivasi kerja pengawas satuan pendidikan yang pada perkembangannya diharapkan memiliki dampak positif terhadap dedikasi kerja, produktivitas kerja dan daya inovasi dalam melaksanakan Tupoksinya secara profesional.
2. Tujuan Khusus:
a. Meningkatkan harkat dan martabat pengawas satuan pendidikan sebagai pengawas satuan pendidikan yang profesional.
b. Meningkatkan self esteem dan self confidence pengawas satuan pendidikan dalam mengemban tanggungjawab tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas profesional.
c. Meningkatkan dedikasi kerja, loyalitas dan kinerja pengawas satuan pendidikan.
d. Membangun civil effect bagi masyarakat luas, utamanya stakeholder pendidikan agar lebih apresiatif terhadap keberadaan pengawas satuan pendidikan.
e. Membangun tradisi kultural untuk selalu dapat menghargai prestasi kerja setiap pengawas satuan pendidikan sehingga menumbuhkan iklim dan budaya kerja yang berorientasi pada dedikasi dan prestasi.
D. Prinsip Pemberian Penghargaan
Agar kegiatan pemberian penghargaan terhadap pengawas satuan pendidikan ini dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan maka dalam penyelenggaraannya dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip Pengganjaran: Pada prinsipnya pengawas satuan pendidikan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang pengawasannya. Namun dalam pelaksanaan tugas itu melibatkan dedikasi, loyalitas dan penampilan kerja yang optimal. Mereka ini bekerja tanpa pamrih, layak mendapatkan ganjaran (reward) sebagai wujud dari perhatian, pengakuan, rasa terima kasih dan pujian dari Dit Tendik sebagai institusi yang menaungi pengawas satuan pendidikan.
2. Prinsip Keadilan: pemberian penghargaan pada pengawas satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip keadilan. Artinya pemberian penghargaan terhadap pengawas satuan pendidikan harus bebas dari kepentingan kelompok atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, daerah, politik dan lain-lain, tetapi sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan keadilan berdasarkan prestasi, pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.
3. Prinsip Akuntabilitas: pemberian penghargaan harus didasar¬kan pada hasil penilaian yang terbuka, obyektif dan jujur, dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) pada proses dan hasil kepengawasan di sekolah dalam rangka mencapai kinerja sekolah yang efektif.
4. Prinsip Transparansi: pemberian penghargaan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan melakukan penilaian secara obyektif oleh aparat di lapangan termasuk pihak yang berkepentingan (stakeholders), yang langsung dapat mengamati dan mengikuti kegiatan kepengawasan. Semua tahap penilaian dalam rangka pemeberian penghargaan harus dilakukan secara transparan.
5. Prinsip Motivasi dan Promosi: pemberian penghargaan harus di fokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kinerja kepengawasan, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas, agar berfungsi dalam meningkatkan motivasi dan kinerjanya, sehingga berpengaruh pada pembinaan dan pengawasan sekolah secara efektif dan efisien.
6. Prinsip Keseimbangan: pemberian penghargaan harus seimbang dalam arti tidak hanya memberikan peluang yang tinggi bagi pengawas satuan pendidikan yang bekerja di perkotaan yang dekat dengan pusat-pusat pendidikan tinggi sehingga selalu terbuka kesempatan meningkatkan kemampuan profesionalitasnya, sementara itu mengabaikan pengawas-pengawas di desa-desa atau wilayah sulit dan terpencil. Oleh karena itu penghargaan harus memberi kesempatan yang seimbang untuk semua pengawas. Keseimbangan ini dapat ditempuh dengan menetapkan jenis-jenis atau kategori penghargaan yang memungkinkan pengawas-pengawas yang bekerja di daerah yang berbeda kondisi, fasilitas kerja, kesempatan untuk maju dan berkembang, kondisi social ekonomi orang tua dan masyarakat sekitarnya dan lain-lain, semuanya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu perlu ditetapkan Kriteria yang relevan untuk kelompok masing-masing.
7. Prinsip Demokrasi: pemberian penghargaan harus memberikan peluang yang sama pada semua pengawas untuk berkompetisi dalam suasana kebebasan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya, melalui kreatifitas, inisiatif, prakarsa dan kepeloporan dalam bekerja, sepanjang tidak merugikan kepentingan guru, kepala sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.
E. Sasaran dan Ruang Lingkup Penghargaan
1. Sasaran
Sasaran pemberian penghargaan adalah:
a. Pengawas satuan pendidikan dari semua bidang pengawasan, baik pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB.
b. Pengawas satuan pendidikan di semua jabatan pengawas yang mencakup pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama/samapta.
2. Ruang Lingkup
Aspek penilaian yang dijadikan landasan pemilihan pengawas yang akan mendapat penghargaan mencakup ruang lingkup: kualitas kepribadian, profesionalisme dalam mengimplemen¬tasikan kompetensi kepengawasan, hubungan dan keterampilan sosial/kemasyarakatan, prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Informasi mengenai aspek penilaian dapat diperoleh dari guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya, sejawat/korwas, dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
F. Jenis Penghargaan Pengawas
Penghargaan untuk pengawas satuan pendidikan hanya diberikan kepada: (1) pengawas berprestasi dan (2) pengawas berdedikasi. Pengawas berprestasi adalah pengawas satuan pendidikan yang secara nyata mampu meningkatkan kinerja sekolah binaannya sehingga menjadi sekolah yang bermutu, sekolah yang efektif, atau pengawas sekolah yang mampu melakukan inovasi pada sekolah binaannya, atau pengawas satuan pendidikan yang memperoleh indeks kinerja 4 dan 5. Sedangkan pengawas berdedikasi adalah pengawas satuan pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas kepengawasan selama kurun waktu tertentu atau bekerja di daerah terpencil, daerah rawan bencana, daerah perbatasan dan daerah rawan konflik. Jadi jenis penghargaan pengawas satuan pendidikan adalah:

  1. Penghargaan Pengawas Berprestasi
    Penghargaan pengawas berprestasi, adalah penghargaan yang diberikan kepada pengawas satuan pendidikan yang mempunyai prestasi dalam bidang kepengawasan yang ditunjukkan oleh keberhasilan sekolah-sekolah yang menjadi binaannya, melalui berbagai hal, antara lain:
    a. Pembaharuan (inovasi) dalam kepengawasan atau pembinaan; atau
    b. Menemukan metode, prosedur atau teknik yang terkait dengan pelaksanaan tugas kepengawasan dan pembinaan guru serta kepala sekolah.
    c. Penulisan buku yang terkait dengan pelaksanaan tugas kepengawasan
    d. Pengembangan teknologi tepat guna terkait dengan pelaksanaan tugas kepengawasan dan pembinaan sekolah binaannya.
  2. Penghargaan Pengawas Berdedikasi
    Penghargaan pengawas berdedikasi, adalah penghargaan yang diberikan kepada pengawas satuan pendidikan yang mengabdikan dirinya di daerah terpencil, daerah rawan bencana, daerah perbatasan dan daerah rawan konflik secara berturut-turut sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
    G. Bentuk Penghargaan
    Penghargaan kepada pengawas satuan pendidikan yang dapat diberikan antara lain berupa:
  3. Pemberian medali / satya lencana dan / atau piagam / sertifikat; atau
  4. Hadiah berupa uang dan/atau cinderamata; atau
  5. Tugas belajar, ijin belajar dan/atau pendidikan dan pelatihan lain yang bersifat peningkatan kualitas; atau
  6. Mengikuti seminar, studi banding, pendidikan dan pelatihan/penataran atau yang sejenis dalam rangka penyegaran dan/atau peningkatan kemampuan profesi; atau
  7. Beasiswa bagi putera/puteri pengawas; atau
  8. Pengadaan fasilitas tertentu, baik sebagai barang inventaris (hak pakai) dan/atau hak milik, seperti perumahan dan/atau alat transportasi; atau
  9. Pemberian tunjangan khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang bertugas ke daerah terpencil atau ke daerah rawan bencana, atau ke daerah rawan konflik, atau daerah perbatasan; atau
  10. Kenaikan pangkat otomatis; atau
  11. Penghargaan khusus mirip dengan ”hadiah Nobel” yang diberikan oleh pemerintah pusat, khusus bagi pengawas yang sangat berjasa dalam mengembang¬kan atau menemukan inovasi di bidang kepengawasan dan temuannya diakui oleh pakar pendidikan.
    Penghargaan tersebut di atas diberikan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat pusat. Waktu pemberian penghargaan disampaikan pada suatu upacara bersamaan dengan perayaan hari-hari bersejarah.
    H. Kriteria Penghargaan
    Kriteria pemberian penghargaan bagi pengawas satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
  12. Pengawas satuan pendidikan berprestasi diberi penghargaan, bila menghasilkan:
    a. Temuan baru dalam pengawasan dan pembinaan, seperti: (a) Metode identifikasi masalah dan pemecahan masalah; (b) Materi pembinaan guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya; dan (c) model, sistem, pendekatan, strategi kepengawasan.
    b. Teknologi tepat guna dalam bidang kepengawasan, terutama berupa media/alat bantu untuk pemecahan masalah dan memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepengawasan.
    c. Karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang kepengawasan, yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
    d. Indeks kinerja pengawas satuan pendidikan sebesar 4 atau 5. dari skala indeks kinerja 0 sampai dengan 5.
  13. Pengawas satuan pendidikan berdedikasi diberi penghargaan, bila mampu membuktikan:
    a. melaksanakan tugas di daerah terpencil sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut, atau selama 8 (delapan) tahun terputus-putus, dengan melampirkan bukti-bukti otentik dan hasil kinerjanya; atau
    b. melaksanakan tugas di daerah terpencil atau daerah rawan bencana, atau daerah rawan konflik, atau daerah perbatasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, atau bertugas selama 8 (delapan) tahun secara tidak berturut-turut, dengan melampirkan bukti-bukti otentik dan hasil kinerjanya.
    I. Mekanisme Penghargaan
    Penghargaan bagi pengawas satuan pendidikan yang berprestasi terbaik pada setiap tahun, aras nasional diberikan oleh Presiden, dan pada aras propinsi diberikan oleh Gubernur, pada aras kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota pada waktu Hari Pendidikan, Hari Kemerdekaan atau Hari Jadi Propinsi/ kabupaten/kota. Mekanisme lebih lanjut tentang proses pemberian penghargaan sebagai pengawas berprestasi mengikuti aturan dan ketentuan yang dirumuskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan tahun 2006.
    J. Perlindungan
    Pengawas satuan pendidikan sebagai tenaga profesional yang berhimpun dalam organisasi profesi (APSI) berhak mendapat perlindungan hukum dalam rangka memberikan penjaminan mutu layanan tugasnya kepada stakeholder, masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah berkerja sama dengan organisasi profesi pengawas (APSI) berkewajiban memberikan pembinaan, pengawasan termasuk sanksi jika diperlukan dan pengendalian mutu layanan/pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
    Bagi pengawas yang terlibat masalah hukum, diberikan pendampingan hukum/advokasi oleh LKBH Tendik. Perlindungan profesi pengawas satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

A. Pemberhentian
Jabatan pengawas adalah jabatan profesional, sehingga perlu diadakan penilaian, pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan adanya pengawas yang tidak memenuhi persyaratan profesional. Bagi pengawas yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak layak untuk dipertahankan selamanya dalam jabatan pengawas. Dengan kata lain tidak tertutup kemungkinan untuk diber¬hentikan dari jabatannya sebagai pengawas.
Pemberhentian pengawas satuan pendidikan dalam masa tugasnya dilakukan apabila yang bersangkutan:
1. melanggar kode etik pengawas, dan telah mendapatkan keputusan tetap dari Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Pengawas,
2. tidak memenuhi persyaratan (kelayakan) sebagai pengawas profesional walaupun telah diberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan secara ber¬kelanjutan,
3. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lainnya yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan,
4. pindah atau alih jabatan pada profesi lain baik promosi maupun mutasi berdasarkan ketentuan yang berlaku,
5. cacat fisik dan atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan tugas profesinya,
6. meninggal dunia,
7. terlibat tindakan melawan hukum yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil secara simultan.
Ketentuan di atas pada hakekatnya sejalan dengan pem¬berhentian pengawas sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979. Pemberhentian dapat dibedakan atas:
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (BUP).
3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi.
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani.
5. Pemberhentian karena meninggalkan tugas minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut.
6. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, dan tidak diketahui penyebabnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
7. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan
8. Pemberhentian sementara karena alasan-alasan sebagai berikut:
a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan pengawas oleh pemerintah.
b. Mendapat tugas belajar lebih dari enam tahun.
c. Terkena hukuman disiplin pegawai dengan tingkat sedang dan berat.
d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan yang berlaku.
e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk cuti persalinan ke tiga dan seterusnya.
Untuk pemberhentian pengawas satuan pendidikan karena tidak cakap jasmani atau rohani, kepada pengawas sebagai pegawai negeri sipil, dapat diberikan hak cuti sebelum diber¬henti¬kan dengan klasifikasi sebagai berikut;
1. Cuti sakit diberikan kepada pengawas sebagai pegawai negeri sipil.
2. Setiap pengawas satuan pendidikan yang sakit lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan melalui orang lain.
3. Pengawas satuan pendidikan yang sakit lebih dari dua hari sampai dengan empat belas hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberi cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/swasta.
4. Cuti sakit diberikan paling lama satu tahun dapat ditambah paling lama enam bulan berikutnya. Jika belum sembuh dari penyakitnya, ia harus diuji kembali ke¬sehatan¬nya oleh dokter yang ditunjuk Menteri Kesehatan. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak ada harapan sembuh lagi, maka pengawas satuan pendidikan tersebut diberhentikan dengan hormat dan memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain ketentuan di atas pengawas satuan pendidikan dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara diatur dengan ketentuan:
a. Cuti di luar tanggungan negara bukan hak pengawas satuan pendidikan sebagai pegawai negeri sipil, tetapi dapat diberikan untuk kepentingan pribadi yang mendesak, misalnya pengawas satuan pendidikan wanita yang mengikuti suaminya yang ditugaskan pemerintah ke luar negeri.
b. Cuti di luar tanggungan negara ini diberikan kepada pengawas satuan pendidikan yang telah bekerja secara terus-menerus selama lima tahun.
c. Cuti di luar tanggungan negara diberikan paling lama tiga tahun secara berturut-turut, tetapi kalau belum cukup dapat diperpanjang satu tahun lagi.
d. Cuti di luar tanggungan negara baru bagi pengawas satuan pendidikan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
e. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara pengawas satuan pendidikan yang bersangkutan tidak men¬dapat gaji dan tidak diperhitungan masa kerjanya, serta tidak mumpunyai hak untuk kenaikan pangkat.
f. Apabila melebihi ketentuan tersebut di atas, pengawas satuan pendidikan yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dianggap meninggalkan tugas.

B. Pensiun
Pengawas satuan pendidikan yang tidak dapat bekerja lagi sebagai pengawas disebabkan mengalami cacat fisik dan atau cacat mental, tidak layak menjadi pengawas dan tidak bekerja lagi sebagai PNS, dapat dikenakan pensiun dini. Sedangkan pengawas satuan pendidikan yang bekerja mencapai usia 60 tahun tanpa cela, dan memiliki masa kerja sebagai PNS selama minimal 10 tahun berhak mendapatkan hak pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PNS (PP No. 32 tahun 1979. Surat Edaran Kepala BAKN No. 02/SE/1987, tanggal 8 Januari 1987).
Pemensiunan bagi seorang pengawas satuan pendidikan sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberian jaminan hari tua dan sebagai penghargaan kepada pengawas satuan pendidikan yang selama bertahun-tahun bekerja dan mengabdi untuk ke¬pentingan bangsa dan negara.
Pensiun bagi pengawas satuan pendidikan dapat diberikan karena: (1) batas usia pensiun (BUP), dan (2) non batas usia pensiun (Non BUP) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Batas usia pensiun normal bagi pengawas satuan pendidikan sebagai PNS adalah 56 tahun. Namun atas pertimbangan kebutuhan tenaga pengawas maka batas usia pensiun bagi para pengawas satuan pendidikan dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Khusus untuk pengawas satuan pendidikan yang telah menduduki jabatan Pengawas Utama (Samapta) dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan mencapai usia 65 tahun, dengan ketentuan:
1. Perpanjangan batas usia pensiun pengawas satuan pendidikan dari usia 60 tahun ke 65 tahun diberikan atas dasar permintaan yang bersangkutan dan kebutuhan daerah, serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
2. Permohonan perpanjangan masa dinas di atas diajukan kepada BKD selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum pengawas Samapta yang bersangkutan mencapai usia 60 tahun.
3. Permintaan yang diajukan dilampiri hasil uji kesehatan dari pihak yang berwenang untuk itu.
Dana pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun berpedoman pada gaji pokok (gaji pokok terakhir/gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pengawas satuan pendidikan berhak mengajukan pensiun dini apabila:
1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 20 tahun.
2. Di luar usia 50 tahun, pengawas satuan pendidikan berhak pensiun dini apabila mempunyai masa kerja sebagai pengawas sekurang-kurangnya 4 tahun, dan oleh Tim Penguji Kesehatan PNS dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena alasan keadaan jasmani atau rohani yang menyebabkan ia tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas.
3. Dalam keadaan tertentu yang diatur oleh perundang-undangan, pengawas satuan pendidikan dapat dipensiun dini secara terhormat sebagai PNS atau dari jabatan Negara karena alasan: (1) rasionalisasi kepegawaian, (2) kelebihan jumlah pengawas, (3) alih fungsi pada profesi lain atas inisiatif pemerintah.
Perhitungan besarnya uang pensiun yang diterimakan tiap bulan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pensiun sebulan sebanyak-banyaknya adalah 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari besarnya gaji pokok pada pangkat dan golongan terakhir. Angka prosentase itu diperoleh dari perkalian antara masa kerja dengan 2,5% sebagai indek dasar penghitungan besarnya uang pensiun.
2. Bagi pengawas satuan pendidikan yang mengalami keuzuran jasmani/rohani sehingga tidak dapat me¬laksana¬kan Tupoksinya maka besaran pensiun yang diterimakan adalah 75% (pensiun penuh).
3. Besaran uang pensiun pengawas satuan pendidikan yang diterima oleh pensiunan berindeks minimal (40%) tidak boleh kurang dari ketentuan gaji pokok terendah yang sedang berlaku.
Persyaratan pengajuan pensiun sebagai pengawas satuan pendidikan dilakukan secara aktif oleh yang bersangkutan dengan mengajukan surat permintaan kepada Kepala BKN/BKD dilengkapi dengan:
1. Salinan dan surat keputusan pemberhentian sebagai pengawas satuan pendidikan
2. Daftar riwayat pekerjaan disusun/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberhentikan pengawas yang bersangkutan.
3. Surat keterangan dari pengawas yang bersangkutan menyatakan bahwa semua surat-surat baik asli atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya telah diserahkan kepada yang berwajib (UU No. 11 tahun 1969).
Pemberian hak pensiun bagi pengawas satuan pendidikan diberikan mulai bulan berikutnya setelah memperoleh SK Pensiun. Hak pensiun pengawas satuan pendidikan yang meninggal dunia diberikan hak pensiun janda/duda dari pengawas yang bersangkutan, sepanjang menjadi isteri/suami sah secara hukum negara. Jumlah besaran pensiun janda/dudanya adalah 36% dari hak pensiun yang diterima sebelum meninggal dunia, dengan ketentuan:
1. Kalau terdapat lebih dari seorang yang berhak mendapat pensiun janda, jumlah pensiun janda sebesar 36% itu dibagi rata untuk masing-masing isteri.
2. Jumlah besaran pensiun janda/duda sebesar 36% itu tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah yang berlaku saat ini.
3. Hak pensiun pengawas satuan pendidikan yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami hak pensiun janda/dudanya diberikan kepada anak-anaknya, sampai berusia 20 tahun.
4. Apabila seorang pensiun janda/duda dari pengawas satuan pendidikan tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua. Apabila tidak ada ayah-ibu kandung dari almarhum tersebut, Pedoman pengurusan Pensiun PNS janda/dua diatur dengan surat Edaran Bersama Kepala BKN/BKD dan Direktoran Jenderal Anggaran No. 10/SE/1980, dan SE-1-16, DKJ/I-0/3/1980.

BAB XI
P E N U T U P

Standar Mutu Pengawas Sekolah yang dijelaskan dalam naskah ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kependidikan khususnya tenaga pengawas satuan pendidikan/sekolah. Ada beberapa komponen utama yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan mutu tenaga pengawas satuan pendidikan. Komponen tersebut adalah hakekat kepengawasan, tugas pokok dan fungsi, kualifikasi rekruitmen dan seleksi, kompetensi dan sertifikasi, kinerja dan hasil kerja, pembinaan karir, pendidikan dan latihan, penghargaan dan perlindungan serta pemberhentian dan pensiun.
Walaupun isi naskah ini ditulis berdasarkan data dan informasi yang dijaring dari lapangan melalui pengawas sekolah di enam kabupaten/kota di pulau Jawa dan dari wakil-wakil APSI seluruh propinsi di Indonesia, masih dimungkinkan adanya penyempurnaan dan perbaikan agar naskah ini lebih sahih dan komprehensif. Untuk itu kepada berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap standar mutu tenaga pengawas diharapkan bisa memberikan masukkan, saran dan koreksinya guna penyempurnaannya. Selain itu naskah ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut secara empiris untuk mengetahui keterandalannya sehingga program peningkatan standar mutu pengawas bisa dilaksanakan tanpa kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Abutarya, E. (2003). Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
………………. (2003a). Pemantauan Penilaian dan Pelaporan dalam Diklat Pengantar Sekolah, Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Bell, D. (2004). Ofsted Strategic Plan 2005 to 2008. London: Ofsted
Brown, S., Raleigh, M., & Shippam. (2005). The New Inspection Arrangements. London: Ofsted.
Burhanudin. (1990). Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Crown. (2005). Every Child Matters: Frame work for the Inspection of Schools in England From September 2005. London: Ofsted.
Crown. (2005.a). Independent Schools Council Inspection 2004/2005. London: Ofsted.
Crown. (2005.b). Conducting the Inspection: Guidance for Inspectors of Schools. London: Ofsted.
Danim, S. (2002). Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia
Departement for Education and Skills. (2005). A New Relationship with Schools. London: Ofsted.
Depdiknas. (2002). Mengelola Ketenagan Tingkat Kabupaten/ Kota. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Depdiknas. (2002.a). Manajeman Tenaga Kependidikan. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Dirjen PMPTK. (2005) Standar Kompetensi Pengawas Sekolah TK/SD Matapelajaran/Rumpun Matapelajaran. Jakarta: Dirjen PMPTK.
Dollansky, T., (tth.). Rural Saskatchewan Elementary K-6 Teachers’ Perceptions of Supervision and Professional Development. http://www.ssta.sk.ca/research/ leadership/ 98-04.htm seperti yang diterima pada 21 Mar 2006 06:38:53 GMT
Fajar, M. (1993). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media.
Glickman, C. D. (1990). Supervision of instruction: A develop¬ment¬al approach. (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Glickman, C.D., (1981). Developmental supervision: Alternative practices for helping teachers improve instruction. Alexandria, VA Association of Supervision and Curriculum Development.
Holmes. (tth.). School Inspection (A teacher’s guide to preparing, surviving and evaluating Ofsted inspection). Buckingham. Philadelphia: Open University Press.
Hoy, W. K., & Forsyth, P. B. (1986). Effective supervision: Theory into practice. New York: Random House.
Jonasson, H.G. (1993). Effective schools link professional develop¬ment, teacher supervision and student learning. Canadian School Executive, 12, 18-21.
Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. No. 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
Law dan Glover. (2000). Educational Leadership and Learning. Buckingham. Philadelphia: Open University Press.
Mahnuri. (2003). Penulisan Program Pengawas Sekolah. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Mantja, W. (2001). Organisasi dan Hubungan Kerja Pengawas Pendidikan. Makalah disampaikan dalam Rapat Konsultasi Pengawasan antara Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dengan Badan Pengawasan Daerah di Solo, tanggal 24 s/d 28 September 2001.
Muid, F. (2003). Standar Pelayanan Pendidikan. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Pandong, A. (2003). Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Pandong, A. (2003). Jabatan Fungsional Pengawas. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Matthews, P. and Smith, G. (1995). OFSTED: Inspecting schools and improvement through inspection. Cambridge Journal of Education, 25, 1:23-34.
Muid, F. (2003). Standar Pelayanan Pendidikan. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Ofsted. (1992a-2001a). Handbook for the Inspection of Schools. (successive annual versions). London: Ofsted.
Ofsted. (1992b-2001b). Framework for the Inspection of Schools. (successive annual versions). London: Ofsted.
Ofsted. (2001c). Leadership in Schools. In the Knowledge Pool at National College for School Leadership. London: Ofsted.
Ofsted. (2001d). Improving inspection, improving schools. Consultation on future arrangements for school inspection. London: Ofsted.
Ofsted. (2003). Inspecting schools Framework for inspecting schools. London: Office for Standards in Education.
Ofsted. (2005). Ofsted inspection of teacher education. London: Office for Standards in Education.
Pandong, A. (2003). Jabatan Fungsional Pengawas. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Pandong, A. (2003a). Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas. Badan Diklat Depdagri & Diklat Depdiknas.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000. Jakarta: Dirjen PMPTK.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sinar Grafika
Robins, S.P. (1984). Management: Concepts and Practices. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Sahertian, P.A. (2000). Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bineka Cipta.
Sapari, A. (2003). Otonomi Sekolah dalam Multitafsir. Portal Pendidikan SMUnet. o v x y z http://www.smu-net.com
SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Dan Angka Kreditnya.
Subijanto. (2003). Pemantauan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SDLB Di Kabupaten Badung Propinsi Bali. Jurnal pendidikan dan kebudayaan edisi 38.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Wang, M. Haertel, G. and Walberg, H. (1993). Towards a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63 (3), p.249-294.
Wolfgang, C.H., & Glickman, C.D. (1980). Solving discipline problems: Alternative strategies for teachers. Boston: Allyn & Bacon.

5 thoughts on “Supervisi”

  1. Lion Hutabarat said:

    Guru yang sudah mendapat tunjangan profesi jika diangkat menjadi pengawas apakah tunjanagn profesinya distop?

    • waspendaispwd said:

      Bapak Lion Hutabarat yang terhormat., justru yang bisa jadi pengawas itu guru yang sudah sertifikasi pak…trim

  2. Terima kasih, Pak. Siapa yang bisa bantu kami di Kabupaten Manggarai- NTT, kami membutuhkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APSI. Tlng kirim ke alamat saya:
    takungkosmas@yahoo.co.id

  3. mohon informasi mengenai cuti tahunan untuk Pengawas Sekolah. Apakah Pengawas sekolah berhak atas cuti tahunan?

    • waspendaispwd said:

      cuti tahunan itu diperuntukkan PNS Kantor dan BUMN, karena mereka tidak ada libur, Pengawas itu PNS Fungsional sama seperti guru maka UU Kepegawaian ya sama seperti guru. Untuk lebih jelasnya anda bisa baca UU Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang atau yang terbaru UU ASN (Aparatur Sipil Negara)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s