Link

REGULASI KEPALA MADRASAH DAN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Featured

Tags

REGULASI KEPALA MADRASAH DAN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

       Terbitnya PMA no 29 tahun 2014 memberikan harapan dan motivasi baru bagi masyarakat pendidikan di lingkungan pendidikan madrasah. Harapan adanya perubahan yang lebih demokratis dalam pengelolaan pendidikan, bukan otoriter dan paternalis. Selain itu memberikan motivasi untuk berkompetisi dan berprestasi bagi guru/pendidik dengan suasan dan iklim organisasi yang kondusif untuk peningkatan mutu pendidikan. Bisa sebagai momentum penting, yang memuat pesan serta membawa suatu amanat kepada penentu kebijakan di Kementerian Agama, bahwa dalam kebijakan mengangkat dan menempatkan guru yang bertugas sebagai kepala madrasah harus proporsional dan profesional ( berimbang dan berdasarkan regulasi yang berlaku tidak berdasarkan “kedekatan”)

Proses regenerasi kepala madrasah perlu dibangun sebagai upaya pengembangan karir guru secara adil dan berkelanjutan. Selama ini yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama adalah bahwa kepala madrasah merupakan jabatan seumur hidup dan warisan sehingga tidak mudah untuk meraih jabatan tersebut. Bagi guru, menjadi kepala madrasah bisa disebut sebagai puncak karier yang paling realistis yang bisa diraih sesuai jenjang karirnya. Meskipun dimungkinkan untuk meniti karir yang lain, seperti menjadi pengawas, kepala seksi, kepala bidang di lingkungan Kementerian Agama tetapi karir itu memerlukan liku-liku perjuangan yang amat panjang dan menguras energi.

Dengan sangat terbatasnya jenjang karier yang bisa diraih guru saat ini, maka seorang guru yang diangkat menjadi kepala madrasah sudah sepantasnya bersyukur dan bertanggung jawab, dalam arti meletakkan tanggungjawab penuh di benak mereka untuk bekerja lebih baik dan konsisten dengan karir yang diemban dan mampu menggerakkan daya dukung potensi madrasah yang ada. Selain itu juga sebagai pemimpin yang amanah patut muncul pertanyaan di hati mereka, “Sampai kapankah saya bisa menjadi kepala madrasah?” Ini penting agar amanah yang diberikan bukan dimanfaatkan sebagai meraih kepentingan pribadi yang otoriter.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan penataan sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala madrasah yang memiliki kompetensi tidak  saja di bidang tugas-tugas  administratif semata, melainkan juga harus memiliki kompetensi memimpin, mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada para guru dan tenaga-tenaga  kependidikan, serta para siswa  untuk belajar lebih giat sehingga keberhasilan madrasah dapat meningkat kepada yang lebih baik.

Menyadari pentingnya posisi kepala madrasah bagi peningkatan mutu pendidikan maka keberadaannya perlu diatur dalam peraturan khusus. Maka terbitlah Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2014, tentang Kepala Madrasah. Meskipun kedatangannya agak terlambat paling tidak mampu menepis persepsi dan asumsi yang ada di kalangan guru, utamanya madrasah milik negara/negeri. Persepsi yang ada dilingkungan para pendidik adalah bahwa pengangkatan kepala madrasah hanya didasarkan kepada pengalaman menjadi guru yang diukur dari segi waktu (lamanya menjadi guru). Kelengkapan administrasi sebagai syarat umum dan adanya kedekatan dari pejabat tertentu. Hal ini terasa kurang adil, mengingat untuk menjadi kepala madrasah professional perlu dimulai dari pengangkatan yang profesional pula. Masa jabatan kepala madrasah seumur hidup harus ditinggalkan, mereka yang ditunjuk karena kedekatan dengan pejaban atasan harus juga ditinggalkan.

Dengan demikian kalau kita amati, kepala madrasah, hanya ada tiga tipe, yaitu kepala madrasah dengan predikat tidak berprestasi, sedikit berprestasi, dan  kepala madrasah dengan predikat pas-pasan. Semuanya tetap terhormat dan tetap diberi peluang menjalani periode maksimal bahkan mendapat promosi kembali sampai pensiun.

Banyak ajaran pilosofi yang bisa kita jadikan acuan di lingkungan Kementerian Agama namun terabaikan, seperti dalam Hadits Nabi SAW.

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Artinya : Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (Hr. Bukhari, No.57). Dalam ungkapan yang lain disebutkan, “the right man in the right place”. Hal di atas menunjukkan  prinsip dasar kesuksesan bagi sebuah organisasi.  untuk mencapai hal itu, maka organisasi harus memiliki SDM yang mampu mengelola sumber daya manusia organisasi tersebut secara baik, oleh karena rekruitmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengelola SDM pendidikan utamanya di madrasah  menjadi sangat penting.

Kepala Madrasah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA )  memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang strategis dalam mengemban amanat pengembangkan pendidikan dan pembelajaran. Peran dan tugas Kepala Madrasah pada jenjang RA, MI, MTs, dan MA dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran bukan hanya sebagai seorang manajerial semata, namun ia juga sebagai desainer, motivator dan supervisor. Disamping itu agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses pembelajaran yang juga mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru madrasah menuju terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Hal-hal pokok yang diatur dalam PMA Nomor 29 Tahun 2014 meliputi: syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, proses pengangkatan kepala madrasah, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala madrasah, dan mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala madrasah (bandingkan dengan Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, juga dengan permendiknas-no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-guru-sebagai-kepala-sekolahmadrasah-konferen) Mengapa baru hari ini diadopsi? Bukankah penyelenggaraan pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional dan sudah semestinya regulasi yang bersifat umum yang ada di Kemendikbud bersifat mengikat bagi seluruh instansi penyelenggara pendidikan yang ada di negeri ini.

Image

KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs

Tags

,

KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs

KELAS: VII

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan  Kompetensi  Sikap  Spiritual  yaitu  “Menghargai  dan  menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam  dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut  dicapai  melalui  pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan  dan   pengembangan   kompetensi   sikap   dilakukan   sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4.      Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

3.1     Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku)

4.1    Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku

3.2    Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati

4.2    Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamat

3.3    Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari

4.3    Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran

3.4 Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan

4.4    Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor

3.5    Menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis

4.5    Menyajikan     hasil     percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis

3.6    Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel 4.6    Membuat model struktur sel tumbuhan/hewan
3.7    Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut

4.7    Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya

3.8    Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem 4.8    Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian    masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan

3.9    Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem

4.9    Membuat tulisan tentang gagasan adaptasi/ penanggulangan masalah perubahan iklim

3.10  Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya

4.10   Mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya

3.11  Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi

4.11  Menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi, berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi

Continue reading

BACAAN DOA AKHIRI TAHUN DAN AWALI TAHUN

Tags

,

Doa merupakan senjata terakhir bagi manusia sebagai curahan hati kepada Allah SWT. apa yang terasa dan dirasakan, tehtang harapan. Diwajibkkan-Nya memperbaiki yang kurang dengan do’a agar tidak dibilang sombong dan selalu mendekatkan kepada Yang Maha Sempurna

Bacaan *Doa Akhir Tahun* 3 kali :

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَمْ تَرْضَهُ ، وَنَسِيْتُهُ وَلَمْ تَنْسَهُ ، وَحَلُمْتَ عَنِّيْ مَعَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ ، وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ جَرَاءَتِيْ عَلَيْكَ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِرْ لِيْ اَللَّهُمَّ وَمَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ وَالْغُفْرَانَ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ ، وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَز
وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

◊Bacaan Doa Awal Tahun◊

Sebelum membaca doa awal tahun, sebaiknya membaca ayat kursi sebanyak 360/121/100/77/ 41/21/11 kali (semampunya) dengan basmalah di setiap permulaannya. Kemudian membaca doa berikut sebanyak salah satu angka tersebut semampunya:

اللّهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالِيْ إِلَى أَحْسَنِ الأَحْوَالِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا مُتَعَال، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم

 

.

Dan dilanjutkan dengan doa awal tahun 3X :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ خَزَائِنَ اللهِ نُوْرًا ، وَتَكُوْنُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ فَرَجًا وَفَرْحًا وَسُرُوْرًا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ الْأَوَّلُ ، وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ وَكَرِيْمِ جُوْدِكَ الْعَمِيْمِ الْمُعَوَّلِ ، وَهَذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ ، أَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ ، وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ

بِالسُّوْءِ ، وَالْاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Islamadiinaa 1

Tags

, ,

SHALAT 2

MAKNA INSTRUMENTAL SHALAT (ARTI SIMBOLIK UCAPAN SALAM)

Shalat   disebut   bermakna  intrinsik  (makna  dalam  dirinya sendiri), karena ia merupakan  tujuan  pada  dirinya  sendiri, khususnya   shalat   sebagai  peristiwa menghadap  Allah  dan berkomunikasi dengan Dia, baik melalui bacaan, maupun melalui tingkah  laku  (khususnya ruku’ dan sujud). Dan shalat disebut bermakna  instrumental, karena  ia  dapat  dipandang  sebagai sarana untuk mencapai sesuatu di luar dirinya sendiri.

Sesungguhnya  adanya  makna  instrumental  shalat  itu  sangat logis, justru sebagai konsekuensi  makna  intrinsiknya  juga. Yaitu,  jika seseorang dengan penuh kesungguhan dan keinsyafan menghayati kehadiran Tuhan  dalam  hidup  kesehariannya, maka tentu dapat diharap bahwa keinsyafan itu akan mempunyai dampak pada tingkah laku dan pekertinya,  yang  tidak  lain  daripada dampak  kebaikan. Meskipun pengalaman akan kehadiran Tuhan itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang  tak  terlukiskan  dalam kata-kata,  namun  tidak  kurang  pentingnya  ialah perwujudan keluarnya dalam tindakan sehari-hari berupa  perilaku  berbudi pekerti  luhur, sejiwa dalam perkenan atau ridla Tuhan. Inilah makna  instrumental  shalat,  yang  jika  shalat   itu   tidak menghasilkan  budi  pekerti  luhur maka ia sebagai “instrumen”akan sia-sia belaka.

Berkenaan dengan ini, salah  satu  firman  Allah  yang  banyakdikutip  ialah,  “Bacalah  apa  yang  telah  diwahyukan kepadaengkau (hai  Muhammad),  yaitu  Kitab  Suci,  dan tegakkanlah shalat.  Sesungguhnya  shalat itu mencegah dari yang kotor dan keji, dan sungguh  ingat  kepada  Allah  adalah  sangat  agung (pahalanya).   Allah   mengetahui  apa   yang  kamu  sekalian kerjakan.” [22] Dengan  jelas  firman  itu  menunjukkan  bahwa salah satu  yang  dituju  oleh  adanya kewajiban shalat ialah bahwa pelakunya  menjadi tercegah  dari  kemungkinan  berbuat jahat  dan keji. Maka pencegahan diri dan perlindungannya dari kejahatan dan kekejian itu merupakan hasil pendidikan  melalui shalat.  Karena  itu  jika shalat seseorang tidak mencapai hal yang demikian maka ia merupakan suatu kegagalan dan kemuspraan yang  justru terkutuk dalam pandangan Allah. Inilah pengertian yang kita dapatkan dari  firman  Allah,  (terjemahnya, kuranglebih)  “Sudahkah  engkau  lihat orang yang mendustakan agama? Yaitu dia yang menghardik anak yatim, dan tidak  dengan  tegas menganjurkan   pemberian   makan kepada  orang  miskin!  Maka celakalah untuk mereka yang  shalat,  yang  lupa  akan shalat mereka  sendiri.  Yaitu  mereka  yang suka pamrih, lagi enggan memberi  pertolongan.” [23]  Jadi,  ditegaskan  bahwa  shalat seharusnya  menghasilkan  rasa  kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial, yang dalam firman itu dicontohkan  dalam  sikap  penuh santun kepada anak yatim dan kesungguhan dalam memperjuangkan nasib orang miskin.

Adalah hasil dan tujuan shalat sebagai sarana pendidikan  budi luhur  dan perikemanusiaan itu yang dilambangkan dalam ucapan salam sebagai penutupnya. Ucapan salam tidak lain  adalah  doa untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesentosaan orang banyak, baik yang ada di depan kita maupun yang tidak,  dan  diucapkan sebagai pernyataan kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dengan begitu maka shalat dimulai dengan pernyataan  hubungan  dengan Allah  (takbir) dan diakhiri dengan pernyataan hubungan dengan sesama manusia (taslim, ucapan salam). Dan jika  shalat  tidak menghasilkan  ini,  maka ia menjadi muspra, tanpa guna, bahkan menjadi alasan adanya kutukan  Allah,  karena  dapat  bersifat palsu  dan  menipu.  Dari  situ  kita  dapat memahami kerasnya peringatan dalam firman itu.

Dalam kaitannya dengan firman itu Muhammad  Mahmud  al-Shawwaf menguraikan makna  ibadat  demikian: Terdapat berbagai bentuk ibadat pada setiap agama, yang diberlakukan untuk mengingatkan manusia  akan  keinsyafan  tentang  kekuasaan  Ilahi yang Maha Agung, yang merupakan sukma  ibadat  itu  dan  menjadi  hikmah rahasianya sehingga seorang manusia tidak mengangkangi manusia yang lain, tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak  yang  satu menyerang  yang  lain.  Sebab  semuanya  adalah hamba  Allah. Betapapun hebat  dan  mulianya  seseorang  namun  Allah  lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dan lebih tinggi. Jadi, karena manusia  lalai  terhadap  makna-makna yang  luhur  ini   maka diadakanlah  ibadat  untuk  mengingatkan  mereka.  Oleh karena itulah setiap ibadat yang benar tentu mempunyai  dampak  dalam pembentukan akhlak pelakunya dan dalam pendidikan jiwanya.

Dampak  itu  terjadi  hanyalah  dari  ruh  ibadat tersebut dan keinsyafan yang pangkalnya ialah pengagungan  dan  kesyahduan. Jika  ibadat  tidak  mengandung  hal ini maka tidaklah disebut ibadat, melainkan sekedar adat dan pamrih, sama dengan  bentuk manusia  dan  patungnya  yang tidak disebut manusia, melainkan sekedar khayal, bahan tanah atau perunggu semata.

Shalat adalah ibadat yang paling agung,  dan  suatu  kewajiban yang   ditetapkan   atas  setiap   orang  muslim.  Dan  Allah memerintahkan untuk menegakkannya, tidak sekedar menjalaninya saja. Dan menegakkan sesuatu berarti menjalaninya dengan tegak dan sempurna  karena   kesadaran   akan   tujuannya,   dengan menghasilkan  berbagai dampak  nyata. Dampak shalat dan hasil tujuannya ialah sesuatu yang  diberitakan  Allah kepada  kita dengan  firman-Nya,  “Sesungguhnya  shalat  mencegah dari yang kotor dan keji”,  [24]  dan  firman-Nya  lagi,  “Sesungguhnya manusia  diciptakan  gelisah:  jika keburukan  menimpanya, ia banyak keluh kesah; dan jika kebaikan  menimpanya,  ia banyak mencegah  (dari  sedekah). Kecuali mereka yang shalat…” [25] Allah memberi peringatan keras kepada  mereka  yang  menjalani shalat  hanya  dalam bentuknya saja seperti gerakan dan bacaan tertentu  namun  melupakan  makna  ibadat   itu   dan   hikmah rahasianya, yang semestinya menghantarkannya pada tujuan mulia berupa gladi kepribadian, pendidikan kejiwaan dan  peningkatan budi.  Allah  berfirman,  “Maka celakalah  untuk  mereka yang shalat, yang lupa akan shalat  mereka  sendiri.  Yaitu mereka yang  suka  pamrih,  lagi  enggan  memberi  pertolongan.” [26] Mereka  itu dinamakan  “orang  yang  shalat”  karena   mereka mengerjakan  bentuk  lahir shalat itu, dan digambarkan sebagai lupa akan shalat yang hakiki, karena jauh dari pemusatan jiwa yang  jernih dan bersih kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, yang seharusnya mengingatkannya untuk takut kepada-Nya, dan   menginsyafkan  hati  akan  kebesaran  kekuasaan-Nya  dan keluhuran kebaikan-Nya.

Para ulama membagi riya  atau  pamrih  menjadi  dua.  Pertama,pamrih kemunafikan, yaitu jika perbuatan ditujukan untuk dapat dilihat orang lain guna mendapatkan pujian, penghargaan  atau persetujuan   mereka.   Kedua  pamrih  adat  kebiasaan,  yaitu perbuatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya namun  tanpa memperhatikan  makna perbuatan itu dan hikmah rahasianya serta faedahnya, dan  tanpa  perhatian  kepada Siapa  (Tuhan)  yang sebenarnya  ia berbuat untuk-Nya dan guna mendekat kepada-Nya.Inilah yang paling banyak dikerjakan orang  sekarang.  Sungguhamat disayangkan! [27]

Demikian  penjelasan  yang  diberikan  oleh seorang ahli agama dari Arab,  al-Shawwaf, tentang  makna  instrumental  shalat. Dalam  Kitab Suci juga dapat kita temukan ilustrasi yang tajam tentang keterkaitan antara shalat dan perilaku kemanusiaan:

Setiap pribadi tergadai oleh apa yang telah dikerjakannya Kecuali golongan yang beruntung (kanan) Mereka dalam surga, dan bertanya-tanya, tentang nasib orang-orang yang berdosa: “Apa yang membawa kamu ke neraka?” Sahut mereka, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang shalat, Dan tidak pula kami pernah memberi makan orang-orang melarat Lagi pula kami dahulu terlena bersama mereka yang terlena Dan kami dustakan adanya hari pembalasan Sampai datang kepada kami saat keyakinan (mati).” [28]

Maka,  secara  tegas,  yang  membuat  orang-orang  itu  “masuk neraka”   ialah   karena  mereka  tidak  pernah  shalat  yang menanamkan dalam diri mereka kesadaran akan makna akhir  hidup ini  dan yang mendidik mereka untuk menginsyafi tanggung jawab sosial  mereka.  Maka  mereka  pun  tidak  pernah   menunaikan tanggung  jawab  sosial itu. Sebaliknya, mereka menempuh hidup egois, tidak pernah mengucapkan salam dan menghayati maknanya, juga  tidak  pernah  menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka pun lupa, malah tidak percaya, akan datangnya  saat  mereka  harus mempertanggungjawabkan  seluruh  perbuatan  mereka  pada  hari pembalasan (akhirat).

Jika kita kemukakan dalam bahasa kontemporer, shalat  –selain menanamkan  kesadaran akan makna dan tujuan akhir hidup kita–ia juga mendidik dan mendorong kita  untuk mewujudkan  sebuah ide  atau  cita-cita  yang ideal dan luhur, yaitu terbentuknya masyarakat yang penuh kedamaian, keadilan dan  perkenan  Tuhan melalui  usaha pemerataan sumber daya kehidupan untuk seluruh warga masyarakat itu. Jika kita paham ini, maka kita pun paham mengapa  banyak  terdapat penegasan tentang pentingnya shalat, sekaligus kita juga paham mengapa kutukan Tuhan  begitu  keras kepada  orang yang  melakukan shalat hanya sebagai ritus yangkosong, yang tidak menghasilkan keinsyafan yang  mendalam  dan komitmen sosial yang meluas.

  1. CATATAN
    1. QS. al-Ma’un/107:1-~.
  2.   QS. al-Ankabut/29:45.
  3. QS. al-Ma’arij/70:19-22.
  4.  QS. al-Ma’un/107:
  5. Muhammad Mahmud al-Shawwaf, ‘Uddat al-Muslimin (Jeddah: al-Dar al-Su’udiyyah li al-Nasyr, 1388 H/1968    M). h. 55-57.
  6. . QS. al-Muddatstsir/74:38-47.

SUMBER : Islam Doktril dsn Peradaban Modern karya Prof. Dr. Nurcholish Madjid


					

Bahan Ajar Kepengawasan

Tags

25 — KODE — 05 – B1 Pendekatan, Jenis, Metode Penelitian Pendidikan

24 — KODE — 04 – B5 Mengolah dan Menganalisis Data Has

23 — KODE — 04 – B4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

22 — KODE — 04 – B3 Penilaian Kinerja Guru

21 — KODE — 04 – B1 Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran

20 — KODE — 04 – A2 – B Penilian Kinerja Kepala Sekolah

19 — KODE — 04 – A1 Penilaian Hasil Belajar

18 — KODE — 03 – B8 TIK dalam Pembelajaran

17 — KODE — 03 – B7 Media Pembelajara & Sumber Belajar

17 — KODE — 03 – B7 Media Pembelajara Sumber Belajar

16 — KODE — 03 – B6b Strategi Pembelajaran PKn dan IPS

15 — KODE — 03 – B6a Strategi Pembelajaran MIPA

14 — KODE — 03 – B5 Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya

13 — KODE — 03 – B4 Pembelajaran di Kelas, Laboratoratorium dan di Lapangan

12 — KODE — 03 – B3 Pengembangan Silabus dan RPP dalam KTSP

11 — KODE — 03 – B2 Pengembangan Mata Pelajaran dalam KTSP

10 — KODE — 03 – B1 KTSP

09 — KODE — 02 – B7 Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional

08 — KODE — 02 – B6 Bimbingan dan Konseling di Sekolah

07 — KODE — 02 – B3 – A Instrumen Kepengawasan

06 — KODE — 02 – B1 – A Metode dan Teknik Supervisi

05 — KODE – -02 – A4 Bimbingan dan Konseling di Sekolah

04 — KODE — 02 – A2 Administrasidan Pengelolaan Sekolah

03 — KODE — 02 – A1 – B Penyusunan Program dan Pengawasan Sekolah

02 — KODE — 01 – B3 Kreativitas

01 — KODE — 01 – B1 Mengenal Diri Sendiri

POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Tags

,

Setiap pembaharuan akan membawa dampak, begitu pula perubahan yang terjadi  pada  Undang-undang Kepegawaian. Dengan disahkannya UU tersebut maka PNS akan menjadi suatu profesi dan berubah menjadi aparatur Sipil Negara dan dengan berubahnya nama PNS menjadi ASN maqka semoga saja bisa membawa dampak perubahan bagi birokrasi di dindonesia.dan bergeser dari pola lama dilayani menjadi pelayan masyarakat.

Dalam UU Aparatur Sipil Negara(ASN) tersebut terjadi beberapaa perubahan mendasar yg akan berdampak secara meluas diberbagai wilayah di indonesia dampak tersebut antara lain jika selama ini walikota atau bupati menjadi pembina seluruh pegawai negeri yang ada di daerahnya masing masing, maka dengan undang-undang ASN ini kewenangan bupati dilucuti dan dipangkas sebagai Pembina pegawai negeri sipil dan kewenangan sebagai Pembina pegai negeri sipi atau aparatur sipil Negara beralih kepada Sekertaris Daerah (Sekda) atau Sekertaris Kota (sekkot).

Perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN

Dalam UU ASN ada istilah Aparatur Sipil Negara yang dibagi menjadi 2 yaitu

1.Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Merupakan WNI yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang menjabat di pemerintahan. PNS memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang belaku nasional.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah tersebut.

JABATAN DALAM UU ASN
Dalam UU ASN tidak dikenal lagi istilah jabatan struktural eselon I hingga eselon V. Setiap jabatan dalam UU ASN ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (Pasal 16 UU ASN) Jabatan dalam ASN terdiri dari
a. Jabatan Administrator
Adalah jabatan (pejabat) bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; sementara pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
b. Jabatan Fungsional
Dalam ASN dikenal adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan fungsional terdiri dari
1. Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari
a. Ahli utama
b. Ahli madya
c. Ahli muda
d. Ahli pertama
2. Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari
a. Penyelia
b. Mahir
c. Terampil
d. Pemula.
c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatang Pimpinan Tinggi adalah jabatan yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui

a. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain.
c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk menjadi pejabat tinggi dalam tatanan UU ASN dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

kompetensi
kualifikasi
kepangkatan
pendidikan dan pelatihan
rekam jejak jabatan dan integritas
persyaratan lain

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI ASN

Hak PNS

  1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
  2. Cuti
  3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
  4. Perlindungan
  5. Pengembangan kompetensi.

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

  1. Gaji dan tunjangan
  2. Cuti
  3. Perlindungan
  4. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Aparatur Sipil Negara

  1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
  6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
  7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

KELEMBAGAAN
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;
Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen
Undang-Undang ASN menyebutkan, kebijakan dimaksud termasuk di antaranya kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antar instansi.
Apa itu KASN?
Menurut genai pasal 27 UU No. 5/2014 ini, KASN merupakan lembaga ninstrukturan yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara asil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
“KASN berkedudukan di ibu kota negara,” bunyi Pasal 29 UU ini.
Tugas KASN adalah:

a. Menjaga netralitas Pegawai ASN.
b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
c. Melaporkan pengawasan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugasnya, KASN dapat melakukan penelusuran data dan informasi terhadap Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; melakukan pen gawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; menerima laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
KASN berwenang: a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengumuman nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Mengawasi dan mengevaluasai penerapan asas, nilai dasar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran Pegawai ASN; dane. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporanatas pelanggaraan Pegawai ASN.
“KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti,” bunyi Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu.
Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Susunan dan Seleksi KASN
Menurut Pasal 35 UU ini, KASN terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) anggota.
“KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan,” bunyi Pasal 36 Ayat (1) UU No. 5/2014 ini. Sementara pada Pasal 37 disebutkan, KASN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non pemerintah, berusia paling rendah 50 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN; tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia; berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen Sumber Daya Manusia.
Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri PAN-RB. Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.
“Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi,” bunyi Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, sementara di Pasal 40 Ayat (2) disebutkan, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
MUTASI, PENGGAJIAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dank e perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
“Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,” bunyi Pasal 73 Ayat (7) UU. No. 5/2014 ini.
Pasal 79 UU ini menegaskan, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin Kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja (dibayarkan sesuai pencapaian kinerja) dan tunjangan kemahalan (dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing).
“Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah,” bunyi Pasal 81 UU ini.
Undang-Undang ini juga menegaskan, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan mengadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Adapun PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini.

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN

Mengenai pemberhentian, UU ASN ini menyebutkan, bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena:

  1. meninggal dunia;
  2. atas permintaan sendiri;
  3. mencapai batas usia pension;
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Adapun PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUUD 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pindana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan, PNS diberhenikan sementara apabila:

  1. diangkat menjadi pejabat negara;
  2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non structural; atau
  3. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

“Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,” bunyi Pasal 88 Ayat (2) UU No. 5/2014 ini.

Adapun mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini meyebutkan, yaitu:

  1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
  2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
  3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

PNS yang berhenti bekerja, menurut Pasal 91 UU ini, berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

  1. meninggal dunia;
  2. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
  3. mencapai batas usia pensiun;
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban,” bunyi Pasal 91 Ayat (2) UU ini.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan masdya sebagaimana dimaksud dilakukan pada tingkat nasional,” bunyi Pasal 108 Ayat (2) UU tersebut.

Adapun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Menurut UU No. 5/2014 ini, jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasald ari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Selain itu, jabatan pimpinan tinggi dapat pula diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah mengundurkan diri adari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah, yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan,” bunyi Pasal 110 Ayat (1,3) UU tersebut.

Dalam UU ini juga ditegaskan, dalam membentuk panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. “Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN, wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru,” bunyi Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu.

Prosedur pengajuan ISSN

Tags

,

Terhitung sejak tanggal 1 April 2008, seluruh proses pengajuan dan penerbitan ISSN dilakukan secara online melalui sarana ini.

  • Melengkapi formulir permohonan online di halaman Formulir permohonan ISSN baru.
    Segera setelah melakukan permohonan, catat nomor ID serta kata-sandi yang diberikan melalui email yang tercatat di formulir pendaftaran dan simpan dengan baik. Ini diperlukan untuk kembali masuk guna mengunggah seluruh dokumen sampai konfirmasi penerbitan kodebar dijital.
  • Mengunggah seluruh data elektronik yang dipersyaratkan untuk pengajuan ISSN melalui sarana yang tersedia.
    Pemohon tidak perlu mengirimkan dokumen-dokumen fisik, tetapi diwajibkan mengunggah seluruh dokumen tersebut di tempat yang tersedia di halaman formulir (setelah masuk).
  • Melunasi pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,- langsung ke rekening :

a/n PDII LIPI
No. 070-0000089198
Bank Mandiri Cabang Graha Citra Caraka
Kantor Telkom Pusat, Jl. Gatot Subroto, Jakarta

  • Nomor dan kodebar ISSN bisa diketahui dan diunduh langsung dari halaman status pemohon setelah seluruh proses selesai dan disetujui.
    Perubahan kodebar akibat variasi terbitan (nomor terbitan, perubahan harga, dsb) bisa dilakukan sendiri oleh pemohon dengan mengganti 2 angka terakhir sesuai dengan aturan ISSN.
  • Persyaratan pengajuan ISSN
  • Pengajuan untuk terbitan regular (terbitan dalam format cetak) maupun elektronik (terbitan elektronik).
    Kategori terbitan berkala adalah majalah, surat kabar, buletin, buku tahunan, laporan tahunan, jurnal maupun prosiding aneka pertemuan ilmiah.
  • Terbitan memenuhi syarat kelengkapan minimum :
    • Halaman sampul depan terbitan berkala lengkap dengan penulisan volume, nomor, dan tahun terbit.
    • Halaman daftar isi.
    • Halaman daftar Dewan Redaksi.
  • Biaya administrasi pengurusan nomor ISSN.
  • Seluruh dokumen disiapkan dalam bentuk data elektronik dengan format PDF dan dikompres dengan format ZIP. Untuk media elektronik bisa digantikan dengan tampilan situs yang memuat informasi terkait.
  • Setiap nomor ISSN hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) judul terbitan pada satu media. Nomor ISSN yang sama terus berlaku selama judul terbitan dan medianya tidak berubah.
    Terbitan yang diterbitkan pada beberapa media berbeda (misal : cetak dan elektronik) wajib mengajukan ISSN untuk setiap media.
  • Kodebar untuk ISSN yang diajukan melalui ISSN Online

ISSN Online tidak hanya berfungsi sebagai media untuk pengajuan dan penerbitan nomor ISSN, tetapi juga sekaligus membantu pemohon ISSN untuk membuat kodebar sesuai nomor ISSN yang dimiliki. Sistem ini memberikan keleluasaan dan mengakomodasi perubahan kodebar akibat variasi terbitan. Sehingga pemohon ISSN setiap saat bisa membuat kodebar untuk terbitan yang sama namun memiliki ciri yang berbeda, misalnya : harga, edisi khusus, dsb. Yang lebih penting, pemohon tidak perlu memiliki atau membeli perangkat lunak apapun untuk membuat kodebar ini.

Kodebar untuk ISSN mengacu pada standar EAN-13 yang merupakan kombinasi 13 karakter (0-9, X). ISSN sendiri hanya terdiri dari 8 karakter (0-9, X). Kodebar untuk ISSN ditentukan dengan cara :

  • 3 angka pertama : 977 yang khusus diperuntukkan sebagai identifikasi nomor ISSN.
  • 7 angka pertama dari nomor ISSN.
  • 2 angka tambahan yang bebas ditentukan oleh pemilik ISSN untuk membedakan terbitan berkalanya. Umumnya dimulai dari kombinasi 00 s/d 99.
  • 1 karakter (0-9, X) sebagai karakter-cek EAN-13 yang dihitung secara otomatis berbasis modulo 11.

Di ISSN Online, pada awal persetujuan 2 angka tambahan diberikan angka standar 00 yang merepresentasikan edisi awal.

Cara menghitung karakter-cek dengan modulo 11 :

  1. Buat deret yang terdiri dari 7 angka pertama ISSN ditambah 2 angka tambahan.
  2. Kalikan setiap angka dengan 2, 3, …, 10 dimulai dari angka terakhir.
  3. Jumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut.
  4. Bagi hasil perkalian tersebut dengan 11.
  5. Sisa yang tidak terbagi menjadi karakter-cek EAN-13. Bila sisa tersebut sama dengan 10, diganti dengan huruf X.

Berikut ini adalah contoh untuk kasus dengan nomor ISSN : 1234-5679 dengan 2 angka tambahan 00.

1 2 3 4 5 6 7 0 0
x x x x x x x x x
10 9 8 7 6 5 4 3 2
10 + 18 + 24 + 28 + 30 + 30 + 28 + 0 + 0 168

Karena, 168 : 11 = 15 sisa 3, maka karakter-cek EAN-13 = 3 ! Karena itu hasil pembuatan kodebar menjadi 9771234567003.

Hal yang sama berlaku untuk angka ke 8 dari ISSN yang merupakan karakter-cek untuk nomor ISSN. Angka ini dihitung dengan cara yang sama seperti diatas berbasis modulo 11. Hanya perhitungan dilakukan untuk 7 angka pertama saja, tanpa 2 angka tambahan. Tetapi angka sisa dipakai untuk mengurangi 11, dan hasil pengurangan ini yang dipakai sebagai karakter-cek. Pada contoh diatas :

1 2 3 4 5 6 7
x x x x x x x
8 7 6 5 4 3 2
8 + 14 + 18 + 20 + 20 + 18 + 14 112

Karena, 112 : 11 = 10 sisa 2, maka karakter-cek ISSN = 11 – 2 = 9 ! Sehingga ISSN lengkap menjadi 1234-5679. Bila hasil yang diperoleh adalah 10 diganti dengan huruf X, sedang 11 diganti dengan 0.

  • Kontak lebih lanjut ke Pengelola ISSN Online

Untuk informasi mengenai status permohonan ISSN, sangat dianjurkan untuk melakukan kontak melalui HALAMAN PEMOHON setelah masuk. Dengan sistem ini, kesalahan komunikasi bisa diminimalisir dan menjamin kepastian dan kecepatan tanggapan.

Untuk pengunjung umum, kontak bisa dilakukan melalui halaman KONTAK KAMI.

Hanya memang bila benar-benar diperlukan silahkan melakukan kontak langsung ke :

Bidang Dokumentasi – PDII LIPI
Gd. PDII (lt. 5)
Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta 12042
PO BOX 4298
Tel / fax (021) 5733465 / 5733467, 5207387

  • Informasi lebih lanjut mengenai ISSN

Untuk informasi lebih detail mengenai ISSN, silahkan langsung mengunjungi situs International Standard of Serial Number.

  • Ketentuan dan perjanjian di ISSN Online

Silahkan akses halaman Ketentuan dan perjanjian.

  • Akses data bibliografi terbitan berkala yang telah mendapatkan ISSN

Seluruh data bibliografi dari pemohon yang telah disetujui bisa diakses oleh publik melalui halaman Daftar ISSN yang telah diterbitkan.

Namun, untuk data lama (sebelum tahun 2007) merupakan hasil konversi dari bibliografi PDII LIPI, dan tidak seluruh informasi lengkap tersedia.

  • Memperkecil ukuran data elektronik agar bisa diunggah

Saat ini untuk masing-masing data elektronik yang dipersyaratkan, ukuran data yang bisa diunggah dibatasi maksimal 3 MB setelah dikompres dalam format ZIP. Secara umum ukuran data ini sudah sangat cukup. Apabila Anda mengalami kesulitan akibat ukuran data yang terlalu besar, pastikan :

  • Pindai data dengan resolusi standar 72 dpi.
  • Ubah ukuran riil gambar hasil pemindaian sesuai ukuran kertas A4 (210 x 279 mm).

Secara umum, bila kedua hal diatas dilakukan ukuran data gambar tidak akan melebihi 500 KB.

  • Membuat kodebar baru sesuai perubahan terbitan berkala

Meski ISSN berlaku terus untuk terbitan yang sama selama tidak ada perubahan judul dan media, kodebar untuk ISSN bisa berubah-ubah sesuai dengan variasi terbitan. Misal : edisi khusus terbitan, perubahan harga, dsb. Sehingga memungkinkan pembedaan kodebar untuk pemakaian dalam proses distribusi.

ISSN Online memberikan fasilitas untuk membuat kodebar dijital yang selanjutnya bisa diunduh dan dipakai oleh pemilik ISSN. Segera setelah disetujui, akan ditampilkan kolom isian untuk 2 angka tambahan yang bebas ditentukan oleh pemilik ISSN untuk membedakan produk terbitannya yang memiliki ISSN yang sama. Cukup isi kolom tersebut dengan 2 kombinasi angka, kemudian tekan tombol SIMPAN. Maka akan dibuat kodebar sesuai dengan nomor tersebut. Kodebar yang disimpan di ISSN Online hanya kodebar yang dibuat terbaru. Untuk menampilkan kodebar lama, cukup revisi kembali 2 angka tambahan dengan 2 angka lama dan tekan tombol SIMPAN.

  • Menampilkan kodebar terbaru setelah perubahan 2 angka tambahan di nomor ISSN

Setelah mengubah 2 angka tambahan di nomor ISSN seperti dijelaskan diatas dan menekan tombol SIMPAN, adakalanya gambar kodebar yang ditampilkan tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh perambah yang dipakai masih menampilkan data lama yang tersimpan di cache komputer Anda.

Untuk menampilkan gambar terbaru, arahkan kursor ke gambar kodebar, klik kanan di tetikus dan pilih View Image. Maka gambar kodebar akan ditampilkan di perambah. Kemudian tekan tombol RELOAD atau REFRESH di perambah Anda. Akan ditampilkan gambar kodebar yang terbaru. Untuk kembali, cukup tekan tombol BACK di perambah.

  • Akses pemohon ISSN sebelum adanya sistem ini

Seluruh data terbitan yang telah memiliki ISSN sebelum sistem ini bisa diakses melalui halaman Daftar ISSN yang telah diterbitkan.

Para pemilik ISSN tersebut tetap bisa memanfaatkan sarana yang ada dengan memakai nomor ID dan kata-sandinya masing-masing. Setelah dilakukan pencarian, nomor ID bisa diketahui dari halaman informasi detail setiap terbitan. Untuk mendapatkan kata-sandi, masukkan nomor ID tersebut di kolom untuk pengingat kata-sandi di halaman depan situs ISSN Online. Kata-sandi akan dikirim melalui surat elektronik yang tercatat di database. Untuk itu pastikan bahwa surat-e dalam keadaan aktif. Bila surat-e lama sudah tidak aktif, kontak langsung ke PDII LIPI untuk meminta perubahan data surat-e.

Seluruh data lama dimasukkan di kategori data dengan permohonan pada tahun 2007. Karena itu saat masuk pastikan untuk memilih tahun permohonan : 2007.

  • Rekam jejak ISSN Online

Sejak diluncurkan ISSN Online telah mendapatkan pengakuan publik berupa :

  • Hak Cipta no. 045144 (25 Januari 2010).
  • ISSN Awards 2009 dari ISDS Paris.
  • ISSN untuk media online murni (media massa online, blog, dll)

ISSN juga bisa diterbitkan untuk aneka media online murni seperti koran online, majalah online, blog dan sebagainya. Namun, sesuai dengan cakupan “terbitan berkala” ada beberapa pembatasan bagi media online murni :

  • Dikelola oleh institusi dengan identitas yang jelas serta situs resmi.
  • Memiliki nama domain yang unik dan merujuk ke institusi diatas.
  • Pengelola yang bertanggung-jawab atas konten dengan identitas yang jelas.
  • Khusus untuk blog :
    • Pengisi blog adalah multi personal dengan sistem keanggotaan yang baku. Sehingga blog pribadi TIDAK TERMASUK kategori yang bisa diberikan ISSN.
    • Sistem di blog harus menjamin bahwa tulisan tidak bisa direvisi maupun dihapus, minimal setelah mendapatkan komentar dari pembaca.

Untuk media online murni, berkas-berkas terkait sebagai persyaratan ISSN diatas bisa dipenuhi dengan mengambil layar cetak (print screen) dari halaman depan media, daftar artikel sebagai pengganti Daftar Isi serta halaman keterangan pengelola media sebagai pengganti Dewan Redaksi.

Berbagi

Bahagia itu dapat diukur seberapa besar kita bisa bersyukur atas kehidupan yang kita jalani dan seberapa sering kita berbagi kebaikan, sederhana saja memberi yang kita punya dan apa yang kita bisa. Kita  butuh mereka untuk berbagi agar kita tetap sadar bahwa kita ini manusia. Seringkali saya menulis bukan untuk menasehati orang lain tapi lebih ke diriku yang kurang sehat.